Contoh - contoh Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum 22

Kumpulan Judul Skripsi  Berbagai Universitas

<<  Previous Page   |  Next Page  >>

Judul-Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum

#elibskripsi #SkripsidariBerbagaiUniversitas

Larangan Pendaftaran Merek yang Sama Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung) 

Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang berkembang pesat di Indonesia, ditinjau dari aspek setting, dan apresiasi masyarakat terhadap merek itu sendiri. Pemerintah Indonesia dari segi ...

Analisis Penderivasian Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( GCG ) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

Pada tahun 2006 Komite Nasional Tata Kelola ( NCG ) mengeluarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kode tata kelola perusahaan yang baik sebagai acuan bagi perusahaan dan regulator untuk membuat peraturan perundang-undangan. Bagus ...

Persepsi Perempuan Minang Pariaman tentang Tradisi Uang Jemputan dalam Adat Perkawinan (Studi Kasus pada Perempuan Minang Pariaman yang Lahir dan Besar di Kota Medan) 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui pandangan perempuan Minang Pariaman terhadap tradisi uang jemputan; dan (2) untuk melihat apakah ada perubahan perilaku setelah memahami tradisi. teori utama...

Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan PenegakanAdministrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 

Izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau ...

Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Deli Serdang 

Pengertian Pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, ...

Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara 

Kebijaksanaan kriminal atau criminal polities merupakan upaya yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya atau kebijaksanaan untuk menanggulangi dari pengawasan tindak pidana khususnya bidang peternakan dari aspek kebijaksanaan pidana. Teringat...

Analisis Hukum Terhadap Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Pengaturan Pendaftaran Tanah 

Pemerintah harus melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, ketika terjadi konflik pendaftaran tanah terkait pendaftaran tanah. Kemudian, pemerintah harus mengambil kebijakan ...

Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/PDT/PLW/2012/PN. SIM) 

PPJB (kontrak jual beli) perumahan adalah perjanjian pendahuluan (voor overeenkomst) antara penjual dan calon pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dan dalam ...

Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor : 467 K/PID.SUS/2013) 

Tindak pidana kucing pengabaian keluarga merupakan kekerasan keempat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tentang PKDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tidak memberikan kualifikasi sistematis tentang suatu tindakan yang ...

Pengawasan Keimigrasian Orang Asing di Rangka Pendeportasian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan) 

Pengendalian lalu lintas manusia internasional di suatu negara terhadap aspek keimigrasian suatu negara tertentu memiliki nilai dan spesifikasi universal di setiap negara yang harus sejalan dengan nilai dan kebutuhan ...

Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia 

Kajian Kewenangan dan Penempatan Ombudsman dalam Sistem Tata Negara Republik Indonesia merupakan objek penelitian yang menarik dan signifikan. Tugas dan Wewenang Ombudsman adalah melakukan ...

• Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Kekayaan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

UU No.16/2001 yang telah diubah dengan UU No.28/2008 tentang Yayasan (UU Yayasan) dan PP (Peraturan Pemerintah) No.63/2008 tentang Penyelenggaraan UU Yayasan, diserahkan kepada seluruh pengurus yayasan untuk . ..

Perzinahan dalam Presfektif Islam sebagaiAlternatif Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perzinahan di Indonesia 

Perzinahan adalah tindak pidana di Indonesia; hal itu diatur dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Bab XIV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, dan secara khusus dalam Pasal 284 tentang Zina. Tapi hukum perzinahan di...

Perlindungan Hukum terhadap Dosen Perguruan Tinggi Swasta yang di-PHK 

Ikatan hukum antara fakultas dan perguruan tinggi secara formal bermuara pada hubungan kerja yang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tunduk pada syarat-syarat kerja yang disepakati. Hubungan kerja selalu dirumuskan dalam ...

Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polres Kota Medan) 

Kejahatan atau kriminalitas merupakan fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan berevolusi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Beberapa kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat dicontohkan dalam bentuk kejahatan ...

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/PID. 2012) 

Dokter adalah profesi yang mengabdikan diri pada ilmu untuk kepentingan umum, memiliki kebebasan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan kode etik kedokteran. Hubungan antara dokter dan pasien yang berawal dari paternalistik ...

Kesalahpahaman Dalam Kontrak : Analisis Terjadinya Perbedaan Informasi pada Fase Pra Kontraktual dengan Kontrak 

Dalam misrepresentasi, ketentuan yang mengatur batasan antara penyajian informasi yang menyesatkan dan penipuan dengan tipu daya masih sangat kabur. Kecurangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dengan sengaja memberikan ...

Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan 

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang kompleks karena dari tindak pidana narkotika, pelakunya dapat sekaligus menjadi korban. Pembinaan terbaik terhadap narapidana adalah dikembalikan/diintegrasikan dalam masyarakat dan tidak disekat secara elektrik dengan jeruji besi. ...