Skripsi Hukum Pidana Islam

 

Download Skripsi Hukum Pidana Islam

1. Sanksi pidana bagi pelaku penipuan dalam jual beli online perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (analisis Putusan Pengadilan Nomor: 185/Pid.Sus/2014/PN Msb  (Download)
2. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (analisis Putusan No. 8 / PID.Sus.Anak / 2015 / PT.MDN)  (Download)
3. Tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) yang mengakibatkan kematian menurut hukum Islam (analisis Putusan Nomor: 235/ Pid.B/ 2017/ PN.Brb)  (Download)
4. Peran justice collaborator dalam tindak pidana korupsi perkara hakim Amir Fauzi (analisis Putusan No: 33/ PID/ TPK/ 2016/ PT.DKI)  (Download)
5. Sanksi pidana pelaku malpraktik bagi dokter persfektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia (analisis putusan No : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.)  (Download)
6. Restorative justice pada kasus tindak pidana kekerasan dalam keluarga perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif  (Download)
7. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplos gas bersubsidi ke non bersubsidi tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (analisis putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2011 /PN.Bgr)  (Download)
8. Sanksi pidana pencabulan sejenis tehadap anak dibawah umur menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (Analisis putusan Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR)  (Download)
9. Respon tokoh Majelis Ulama Indonesia terhadap keputusan mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang administrasi kependudukan kolom agama bagi penghayat kepercayaan  (Download)
10. Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  (Download)
11. Partisipasi civil society dalam pembentukan peraturan daerah (studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang izin lingkungan)  (Download)
12. Pemberhentian dan pengangkatan Dewan Perwakilan Daerah dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan (studi kasus Irman Gusman)  (Download)
13. Dampak hilangnya fungsi executive review terhadap Peraturan Daerah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri tidak berwenang batalkan Peraturan Daerah)  (Download)
14. Pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom KTP perspektif Fiqih Siyasah  (Download)
15. Implementsi Perda No. 4 tahun 2015 tentang pelestarian Kebudayaan Betawi perspektif siyasah (studi kasus Kecamatan Duren sawit Kota admnistrasi Jakarta Timur)  (Download)
16. Dampak upaya kudeta militer Turki terhadap lembaga Fethullah Gülen di Jakarta  (Download)
17. Jaminan sosial kesehatan dalam perspektif maslahat  (Download)
18. Otoritas presiden dalam menerbitkan Perppu menurut fiqih siyasah  (Download)
19. Tindak pidana ujaran kebencian di media sosial (analisis Putusan PN Jakarta Selatan No. 820/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel)  (Download)
20. Penyertaan tindak pidana terorisme dalam pembuatan wadah bom (analisis Putusan Nomor: 1149/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Brt)  (Download)
21. Sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan buku nikah perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (analisis Putusan No.256 K/Pid/2015)  (Download)
22. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perbuatan menghalangi petugas melakukan upaya penegakan hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam’. (studi kasus Putusan No. 684 K/pid.sus/2009)  (Download)
23. Tindak pidana eksploitasi anak mengemis oleh orang tua (studi Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 dalam perspektif hukum Islam)  (Download)
24. Sanksi pidana pencurian disertai dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 363 KUHP dan hukum pidana Islam (analisis putusan Nomor : 469/Pid.B/2012/PN.TNg)  (Download)
25. golongan putih (golput) menurut pandangan elit Politik islam di malaysia  (Download)
26. Pidana penjara bagi wanita hamil dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam  (Download)
27. Konsep lembaga negara Islam (studi komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)  (Download)
28. Presiden non-muslim di Indonesia dalam pandangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (analisis perbandingan)  (Download)
29. Konsep khilafah dan nation state dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia  (Download)
30. Peradilan etik Mahkamah Kehormatan Dewan dalam perspektif politik Islam (studi kasus Setya Novanto)  (Download)
31. Pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj).  (Download)
32. Sistem ketatanegaraan Kesultanan Buton pada abad 15 M dalam perspektif Islam  (Download)
33. Perspektif hukum Islam dan HAM tentang pencabutan hak politik koruptor (kajian hukum Islam dan HAM terhadap Putusan MA No. 1195K/Pid.Sus/2014)  (Download)
34. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif hukum Islam dan positif  (Download)
35. Kekerasan fisik oleh pendidik terhadap peserta didik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 21/Pid.B/2014/Pn.Br)  (Download)
36. Pertanggungjawaban pidana bagi koruptor dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Pidana Islam  (Download)
37. Pemidanaan terhadap pelaku tawuran pelajar (analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 594/Pid.B/1012 PN.DPK)  (Download)
38. Penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (kajian hukum Islam atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2016)  (Download)
39. Hukuman bagi pelaku tindak pidana jenayah dalam rang undang-undang kesalahan keselamatan (langkah-langkah khas) No. 747 Tahun 2012 di Malaysia dalam perspektif Hukum Islam  (Download)
40. Sanksi pidana terhadap pembuat situs nikah sirri secara online  (Download)
41. Implementasi kebijakan pajak bagi ekspatriat di Negara Muslim studi komparatif dalam konteks Indonesia dan Malaysia  (Download)
42. Kebijakan Pemerintah RI terhadap pengungsi Etnik Rohingya menurut perspektif politik Islam (2014-2017)  (Download)
43. Tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet makanan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (analisis Putusan No. 262/Pid.B/2015/PN.Bdg)   (Download)
44. Kejahatan pemalsuan merek dalam perdagangan kosmetik (ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam)  (Download)
45. Peradilan secara in absentia pada tindak pidana pencucian uang (analisa Putusan Nomor : 399/PID.B/2010/PN.JKT.PST)  (Download)
46. Relasi islam dan pancasila dalam pemikiran Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab  (Download)
47. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor (tinjauan sistem ketatanegaraan Islam)  (Download)
48. Dinasti politik: persfektif teori politik ‘ashabiyyah Ibnu Khaldun (studi kasus Pemerintah Provinsi Banten Periode 2007-2014)  (Download)
49. Tindak pidana penodaan agama melalui jejaring sosial ditinjau dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw)  (Download)
50. Tindak pidana pemalsuan vaksin menurut hukum positif dan hukum pidana Islam (analisis Putusan PN Bekasi No. 1508/Pid.Sus/2016/PN.Bks)  (Download)
51. Hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif  (Download)
52. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan merek (kajian hukum Positif dan Hukum Islam atas Putusan Nomor : 734/Pid.B/2013/PN/Jkt.Pst)  (Download)
53. Peringanan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi  (Download)
54. Tinjauan hukum Islam terhadap pemidanaan anak pelaku pemerkosaan dalam hukum positif (putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp)  (Download)
55. Tindak pidana persekusi terhadap pelaku penghina ulama  (Download)
56. Tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) dalam jejaring media sosial (analisis Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015)  (Download)
57. Penerapan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2002  (Download)
58. Pengulangan tindak pidana pencurian (analisis putusan Pengadilan Negeri 201/Pid.B/2014/PN.MJL)  (Download)
59. Sanksi pidana terhadap pelaku penadahan barang sembako dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (analisis putusan nomor: 708k/pid/2016)  (Download)
60. Hak restitusi korban perdagangan orang dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan positif (analisis putusan Mahkamah Agung no. 1501 k/pid.sus/2008)  (Download)
61. Tindak pidana eksploitasi pekerja anak di bawah umur di wilayah Tangerang (kajian hukum positif dan hukum Islam)  (Download)
62. Tindak pidana pencurian ikan di wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam (studi undang-undang nomor 45 tahun 2009)  (Download)
63. Tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (tinjauan hukum pidana Islam)  (Download)
64. Renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia perspektif maslahat dalam siyasah syariiyah  (Download)
65. Peran mediasi pada tindak pidana ringan sebagai perwujudan restorative justice  (Download)
66. Tindak pidana penipuan dengan modus travel umrah (analisi kasus first trevel)  (Download)
67. Pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang menerima harta kekayaan hasil dari tindak pidana pencucian uang (studi kasus Putusan Nomor 1089/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel)  (Download)
68. Tinjauan yuridis tindak pidana pelaku penipuan dengan modus operandi hipnotis (studi kasus Kecamatan Rajeg Tangerang)  (Download)
69. Respon Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Israel atas Palestina  (Download)
70. Tindak pidana perbarengan (concursus) perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 863 / Pid. B / 2015 / PN. Dps)  (Download)
71. Sanksi kebiri kimia bagi paedofil dalam prespektif hukum pidana Islam  (Download)
72. Bela negara di Indonesia dalam perspektif politik Islam  (Download)
73. Usulan dana aspirasi DPR ( UU No 17 Tahun 2014 ) dalam perspektif komunikasi partai politik Islam  (Download)
74. Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri (eigenreching) ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam  (Download)
75. Sanksi tindak pidana penghinaan agama dalam perspektif maqasid syariah  (Download)
76. Primordialisme politik di Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2009 dalam perspektif politik Islam  (Download)
77. 108 Pemimpin non muslim dalam pandangan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (studi kasus Gubernur Non-Muslim di DKI Jakarta)  (Download)
78. Gratifikasi seksual dalam tinjauan hukum pidana Islam  (Download)
79. Kealpaan dalam tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian tinjauan hukum positif dan hukum Islam (analisis Putusan PN No: 123/Pid.Sus/2014/PNJKT.TIM)  (Download)
80. Hak politik bagi perempuan dalam pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi  (Download)
81. Penghinaan terhadap kepala negara perspektif hukum Islam dan hukum positif  (Download)
82. Hukuman pelaku santet (tinjauan RKUHP dan hukum pidana Islam)  (Download)
83. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap konsep jihad ISIS (Islamic State of Irak and Syria) di Indonesia  (Download)
84. Peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya tinjauan hukum internasional dan hukum Islam  (Download)
85. Penyertaan anak dalam tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana Islam (analisis Putusan Nomor: 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel)  (Download)
86. Tinjauan yuridis tindak pidana pelaku perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi menurut hukum positif dan hukum Islam  (Download)
87. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana carding dalam kejahatan cyber crime (analisis Putusan Nomor:1993/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel)  (Download)
88. Kebebasan pres dan azas praduga tak bersalah dalam pemberitaan perspektif hukum positif dan hukum Islam  (Download)
89. Analisa portofolio saham Syariah yang konsisten pada Jakarta Islamic index dan saham konvensional pada LQ45, periode 2008-2010  (Download)
90. Dinakmika pemikiran politik Ahmad Syafi'i Ma'arif: tinjauan terhadap idiologi negara  (Download)
91. Kebebasan informasi menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbuakaan informasi publik dalam perspektif hukum islam  (Download)
92. Studi tentang hukuman cambuk di Malaysia (suatu tinjauan hukum pidana islam)  (Download)
93. Implementasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 03 tahun 2009 tentang 2009 tentang suara sah pada pemilu 2009 di Lampung Barat menurut partai politik peserta pemilu  (Download)
94. Peran politisi perempuan PKS dalam memperjuangkan hukum berkeadilan gender  (Download)
95. Islam dan politik dalam pemikiran politik Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA  (Download)
96. Pidana ganti kerugian pada kecelakaan kendraan bermotor yang mengakibatkan tewasnya korban (suatu tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam  (Download)
97. Pengamanan batas wilayah negara kesatuan RI menurut UU NO 43 tahun 2008 tentang wilayah negara dalam perspektif ketatanegaraan Islam  (Download)
98. Hukum pencung dalam perspektif fiqih dan ham  (Download)
99. Tindak pidana pemalsuan data dalam undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang ite dan kajian hukum Islam  (Download)
100. Penyertaan dalam pembunuhan berencana dalam hukum Islam dan hukum positif (kajian yurisprudensi no.1429 K/Pid/2010)  (Download)
101. Penyimpangan dalam pengadaan perumahan negara kajian hukum pidana Islam  (Download)
102. Pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang pencurian mayat (putusan pengadilan Negeri purbalinga nomor: 31/pid.b/2003/pn.pbg)  (Download)
103. Reformasi kewenagnan presiden pasca amandemen : suatu kajian yuridis-normatif dan hukum ketatanegaraan islam  (Download)
104. Implementasi aturan jinayah narkoba menurut akta 234 akta penagih dadah, akta dadah berbahaya 1952 di Malaysia  (Download)
105. Pemikiran dan perjuangan politik dr. Burhanuddin al-Helmy  (Download)
106. Pelanggaran Hak anak jalanan oleh orang tua dalam perspektif undang-undang perlindungan anak dan hukum islam  (Download)
107. Peradilan in absentia dalam penanganan pelaku tindak pidana korupsi (kajian hukum Islam dan hukum positif)  (Download)
108. Tinjauan Hukum Islam terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Kejahatan Perang  (Download)
109. Pemikiran politik Mu'ammar Qadhafi  (Download)
110. Pemikiran politik dan kebijakan Tun Hussein Onn  (Download)
111. Penyelenggaran negara yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme  (Download)
112. Fatwa mufti kerajaan Malaysia tentang aliran black metal  (Download)
113. Hak-hak dasar kewarganegaraan Malaysia di dalam perspektif fiqih siyasah  (Download)
114. Tinjauan hukum islam terhadap perjudian : kajian perbandingan qanun Maisir di Aceh dan perda perjudian di Kota Bekasi  (Download)
115. Kejahatan kesusilaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (analisa putusan Nomor 401/Pid.B/ 2007/ PN.Jak.Sel)  (Download)
116. Ijma' di bidang hukum pidana islam (kajian tindak pidana zina dalam kitab al-Majmu')  (Download)
117. Pelacuran anak dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif  (Download)
118. Praktik distribusi harta zakat di Selangor (suatu kajian penerapan Enakmen zakat)  (Download)

Kode : M 84

Dapatkan Pasword