Contoh - contoh judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu hukum 2

Judul - Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum

<<   previous           next  >>

Tuti Marwati, author

Tinjauan yuridis tindakan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia = Legal review of the action of sinking foreign fishing vessels committed IUU fishing in Indonesian Economic Exclusive Zones

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukan pemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanan dengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena...

Hendi Rosadi, author

Penerapan resolusi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa terhadap Korea Utara ke dalam hukum nasional Indonesia dikaitkan dengan penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut = Application of United Nations security council resolutions to North Korea into Indonesian national law associated with law enforcement by Indonesia Navy / Hendi Rosadi

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang...

Devi Dian Sari, author

Penegakan hukum pidana terhadap advokat sebagai pelaku obstruction of justice (menghalangi proses peradilan) dalam perkara tindak pidana korupsi = Criminal law enforcement to advocates as subject of obstruction of justice in corruption crime cases

ABSTRAK Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, salah satu diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak dalam bentuk obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak imunitas, yakni hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya hak imunitas...

Marimin

Penerapan yurisdiksi negara untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia = The Implementation of state jurisdiction to eradicate and to held crime of fisheries conductedin Indoensian Exclusive Economic Zone

ABSTRAK Tindak pidana perikanan (illegal fishing) di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara didunia. Indonesia juga terkena dampaknya adanya tindak pidana perikanan (illegal fishing) antara lain kerugiann yang cukup besar, kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut serta menyangkut...

Friget Wiyanto, author

Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif yang belum disepakati (undelimited area) di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan Vietnam = Law enforcement in the Exclusive Economic Zone undelimited area in the North Natuna Sea in Indonesia with Vietnam

ABSTRAK

Perbatasan perairan suatu negara seringkali menimbulkan suatu konflik apabila wilayah suatu negara tidak memiliki kejelasan yang pasti, hal tersebut dikarenakan dalam hukum internasional wilayah negara mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan yurisidiksi suatu negara. Seperti halnya delimitasi maritim zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang sedang berkembang saat ini adalah...

Yudhi Widayat Patria, author

Analisa yuridis terhadap urgensi pengaturan kegiatan militer asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia = Juridical analysis of the urgency of reglating foreign military activities in Indonesias Exclusive Economic Zone

ABSTRAK Penelitian ini meneliti tentang urgensitas pengaturan aktifitas militer di ZEE. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifatnya yang preskriptif yang melakukan pendekatan-pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu rezim baru yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Para ahli menilai bahwa...

Athika Fauzyah Syafitri, author

Tangungjawab hukum dokter, perawat, dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam prosedur transfusi darah terhadap pasien: analisis putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe nomor 207/Pid.Sus/2016/PN Lsm = The law liability of doctor, nurse, and Indonesian Red Cross (PMI) in blood transfusion procedure for patient: analysis of Lhokseumawe District Court number 207/Pid.Sus/2016/PN Lsm

ABSTRACT

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan terkait pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada dokter, perawat, dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam kasus salah transfusi darah yang dapat membahayakan nyawa pasien dikaitkan pada putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 207/Pid.Sus/2016/PN Lsm. Tujuan dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum dokter,...

Harahap, Faisal Alhaq, author

Penyelesaian utang piutang melalui permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan wanprestasi = Debt settlement through the petition for a declaration of bankruptcy, suspension of obligation for payment of debts, and breach of contracts lawsuit

ABSTRACT

Skripsi ini membahas tentang penyelesaian utang piutang melalui permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan wanprestasi. Disamping itu, Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan membahas mengenai urgensi pengaturan dan penerapan...

Djarot Dimas Achmad Andaru, author

Perlindungan rahasia medis pasien korban bencana alam oleh tenaga medis asing = Medical confidentiality protection for natural disaster victims by foreign medical personnel

ABSTRACT

Perlindungan rahasia medis merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelayanan medis yang diberikan oleh setiap tenaga medis kepada pasien yang membutuhkan. Rahasia medis menyangkut hak privasi pasien sebagai manusia yang tidak dapat dilanggar dan wajib untuk dipenuhi secara hukum. Dalam kondisi darurat sekalipun seperti dalam keadaan bencana, pelayanan medis harus...

Fira Adhisa Rivanda, author

Akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap kedudukan anak dan hak waris: analisis penetapan nomor 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr dan penetapan nomor 237/Pdt.P/2014/PN.Skt) = Legal consequences of the annulment of the birth certificate for children's legal standing and their inheritance rights: analysis of court determination number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr and court determination number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt

ABSTRACT

Sampai saat ini masih terdapat akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti pencantuman nama orang tua yang bukan nama orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kedudukan hukum anak dan hak warisnya. Akta kelahiran seperti ini dapat merugikan karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang...

Melissa Lin, author

Perjanjian jual beli emas melalui fitur BukaEmas di Bukalapak = Gold sale purchase agreement through BukaEmas feature in Bukalapak

ABSTRACT

Skripsi ini membahas mengenai keabsahan konsep perjanjian jual beli emas melalui fitur BukaEmas di Bukalapak berserta perlindungan hukum kepada pembeli. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa konsep jual beli emas yang dilakukan melalui fitur BukaEmas di Bukalapak menggunakan konsep...

Gezia Christiela Logahan, author

Penerapan prinsip-prinsip korporasi dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi: studi kasus: putusan nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim = Implementation of corporate principles on the execution of a cooperative members meeting: case study: the verdict of East Jakarta's District Court number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim

ABSTRACT

Skripsi ini dilatarbelakangi fakta bahwa terdapat banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota secara teratur sehingga manajemennya buruk. Kemajuan koperasi dapat terjadi jika diterapkan tata kelola yang baik, namun undang-undang koperasi yang berlaku di Indonesia saat ini seakan belum dapat mengakomodir hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus yang...

Galuh Adhi Wicaksono, author

Kepailitan yang dimohonkan oleh anggota koperasi terhadap badan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah: berdasarkan putusan no.12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg = Bankruptcy requested by members of cooperatives towards savings and loan cooperatives and sharia financing legal entities: based on verdict number 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg

ABSTRACT

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan diputus pailit nya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah oleh Pengadilan Niaga Semarang. Untuk itu dilakukan analisis kesusai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg mengenai kepailitan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah sesuai dengan ketentuan Hukum Koperasi. Permasalahan yang dibahas...

Syifa Ulhadira, author

Optimalisasi dana desa dalam rangka mewujudkan konsep desa membangun: studi kasus: Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor = Optimization of village fund in order to establish the concept of the village-to-develop: case study: Cileungsi Kidul Village, Cileungsi Sub-district, Bogor Regency

ABSTRACT

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan banyak perubahan kepada desa, salah satunya mengenai kedudukan desa sebagai subjek pembangunan atau yang dikenal dengan konsep Desa Membangun. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan redistribusi ekonomi melalui dana desa. Namun pada pelaksanannya, dana...

Johnson Lim, author

Implikasi peralihan hak dalam jual beli tanah: perbandingan melalui putusan pengadilan antara Indonesia dengan New South Wales = Implications of transfer of rights on land sale & purchase: court verdict comparison between Indonesia and New South Wales

ABSTRACT

Jual beli tanah berbeda dengan jual beli pada umumnya. Jual beli tanah harus dilaporkan kepada Kantor Pertanahan yang berwenang untuk memperoleh bukti kepemilikan tanah. Di Indonesia dan New South Wales (NSW), terdapat persamaan perbedaan ketentuan hukum tanah yang berpengaruh terhadap implikasi setelah dilakukannya peralihan hak dalam jual beli tanah, serta...

Bagus Mizan Albab, author

Kesalahan pengaturan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat dimohonkan oleh kreditor = Regulation guilt In suspension of obligation for payment of debt which can be submitted by creditor

ABSTRACT

Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat dimohonkan oleh kreditor mempunyai persoalan yang merugikan debitor. Pengajuan PKPU oleh kreditor dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 dianggap sebagai upaya untuk menghancurkan usaha debitor dan tidak sesuai dengan Chapter 11 dalam Bankruptcy Code. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada...

Mona Ervita, author

Penghentian penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai objek praperadilan (studi terhadap putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel.) = Termination of corruption crime investigation by investigators of the Komisi Pemberantasan Korupsi as a pretrial object (study of decision number: 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel)

ABSTRAK Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik adalah melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila perkara pidana tersebut tidak mempunyai cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Alasan dari penghentian penyidikan tersebut dituangkan kedalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan ini dapat...

Dzaky Ismail Al Abyan, author

Kewenangan dan tanggung jawab hukum perawat anestesi dan dokter spesialis anestesiologi dalam tindakan pembedahan, analisis putusan no. 109/Pid.Sus/205/PN.Trt = The authority and law accountability of anesthesia nurse and anesthesiology in surgical procedure based on the analysis of verdict number 109/Pid.Sus/2015/PN.Trt

ABSTRACT

Tindakan anestesi merupakan tindakan yang berisiko tinggi, yang diberikan kepada pasien pada saat pasien akan menjalankan tindakan pembedahan. Dokter yang berwenang memberikan anestesi ialah dokter spesialis anestesiologi. Dalam memberikan pelayanan anestesi kepada pasien, dokter spesialis anestesiologi dibantu oleh perawat anestesi, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2013 apabila...

Hanny Sabrina Bahri, author

Tanggung jawab dokter, rumah sakit, dan pemerintah terhadap pembiaran medik dalam keadaan gawat darurat: analisis putusan: no. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna = Responsibility of doctors, hospitals, and government against medical abondonment in emergency situations: analysis of verdict: no. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna

ABSTRACT

Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab dokter, rumah sakit dan pemerintah apabila terjadi pembiaran medik dalam keadaan gawat darurat yang dialami oleh pasien yang didasarkan atas literatur, perundang-undangan, hasil wawancara dengan dokter, direktur rumah sakit dan pemerintah, dengan analisis putusan No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian...

Yogi Triyono, author

Tinjauan yuridis penegakan hukum di laut oleh TNI Angkatan Laut terhadap kejahatan penyelundupan narkotika internasional (transnational organized narcotic crime) di wilayah perairan Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung dalam Kerangka Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang kerangka hukum pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kaitan dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu juga menjelaskan tentang proses, mekanisme, dan bentuk penyelenggaraan pemilihan...

Pemanggilan pihak pengadilan terhadap tergugat terkait lahirnya putusan verstek: Studi kasus putusan pengadilan negeri No.258/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel

Skripsi ini membahas proses pemanggilan tergugat oleh pihak pengadilan dikaitkan dengan lahirnya putusan verstek. Pemanggilan harus dilakukan menurut tata cara yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Sah tidaknya pemanggilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan proses pemeriksaan persidangan di pengadilan serta hasil putusan dari perkara tersebut. Kesalahan dalam melakukan pemanggilan...

Baca Juga :

Download Skripsi Ilmu Hukum PDF

Download  Skripsi Hukum Pidana

Download Skripsi Hukum Pidana Islam

Download Skripsi Hukum Perdata

Download Skripsi Berbagai Jurusan

Maya Nurina Astria, author
Pelaksanaan kebijakan layanan syariah (office channeling) pada BTN unit usaha syariah (UUS) Penerapan dual banking system pada dunia perbankan di Indonesia berkembang menjadi dual system dengan Bank Umum Konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah dengan membuka suatu Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dapat melaksanakan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini...

Kebijakan green banking sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di bidang lingkungan hidup

ABSTRAK

Bank memiliki peranan sebagai penghimpun dana dari masyarakat memberikan sumbangan yang sangat besar bagi penyediaan dana sebagai modal pembangunan. Usaha pokok dari bank sebagai lembaga keuangan adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaraan uang. Salah satu bagian yang penting dalam kehidupan perbankan adalah pemberian kredit. Sebab...

Alfredo Leonard Fernandez, author

Perlindungan kepentingan pemegang saham anak perusahaan badan usaha milik negara dalam pengangkatan direksi dan komisaris

Lembaga penjamin simpanan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (public confidence) dalam menggunakan jasa perbankan

Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa perbankan merupakan salah satu faktor utama untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana program penjaminan simpanan yang ada di Indonesia saat ini serta bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang...

• Download Skripsi Ilmu Hukum PDF

• Download Skripsi Berbagai Jurusan

Bustanul Arifin, author

Hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat lembaga industri televisi swasta dalam kaitan dengan penggunaan izin frekuensi televisi

Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai pengganti Undang-Undang No 24 tahun 1997 menimbulkan banyak komentar dari berbagai kalangan. Dari preliminary research yang saya lakukan, setidaknya terdapat 4 (empat) permasalahan yang muncul akibat dari lahirnya undang-undang ini terkait dengan kepemilikan izin frekuensi. Permasalahan pertama adalah Proses perizinan...

Evasari Dwiyanti, author

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian outsourcing = Contractual term of the parties in outsourcing agreement

Tesis ini membahas maraknya penggunaan sistem outsourcing di dunia usaha. Sistem ini membuat perusahaan tidak perlu menyediakan biaya dan waktu dalam proses perekrutan pekerja/buruh, karena telah dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Selain itu, angka pengangguran yang meningkat saat ini sedangkan lapangan kerja yang tersedia kurang memadai, mengakibatkan sistem outsourcing...

Perlindungan hukum terhadap konsumen listrik atas pemadaman listrik oleh PT. PLN (persero) ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Skripsi ini membahas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) atas terjadinya pemadaman listrik dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas padamnya listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, PT. PLN (Persero) telah melakukan...

Analisis lembaga kekuasaan orang tua pasca perceraian menurut undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dihubungkan dengan undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisa tentang korelasi antara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam pengaturannya mengenai Kekuasaan orang tua (pemeliharaan anak/hadhonah) pasca perceraian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa...

<<   previous           next  >>