Judul - Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum
Esti Kurniati, author
Kedudukan dan kewenangan staf khusus menteri dalam struktur organisasi kementerian negara = Position and authority of ministerial special staff in the organizational structure of the state ministry
Penelitian ini dilatarbelakangi dari hadirnya jabatan baru dalam unsur struktur organisasi kementerian negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Negara, yaitu jabatan staf khusus menteri. Staf khusus menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur...
Estu Raharjo, author
Penegakan hukum terhadap tindak pidana cagar budaya bawah air di perairan Indonesia = Law enforcement against criminal acts of underwater cultural heritage in Indonesian waters territorry
ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah...
Stefanus Reynold Andika, author
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara melalui perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana = Law enforcement against transnational people smuggling crime actors through extradition agreements and mutual assistance in criminal matters
ABSTRAK Terbentuknya perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara lain merupakan upaya strategis dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan. Dengan terbentuknya perjanjian ekstradisi tersebut maka para pelaku tindak pidana yang sedang dicari dan melarikan diri keluar negeri tidak...
Fanny Juwita, author
Hambatan penegakan hukum tindak pidana "Mahar Politik" = Barriers to law enforcement for political dowry
Patricia Cindy Andriani, author
Faktor kesukarelaan dalam pengunduran diri pekerja/buruh: studi putusan pengadilan hubungan industrial di Medan no. 262/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, di Banda Aceh no. 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bna, dan di Palu No. 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal = Voluntary factor in the employees resignation: study of court decisions of IR Medan no. 262/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, IR Banda Aceh no. 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bna, and IR Palu No. 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal
ABSTRACT
Pengunduran diri merupakan salah satu mekanisme PHK yang mensyaratkan faktor kesukarelaan dalam tindakan pekerja/buruh. Namun, pada sejumlah kasus, pengunduran diri nyatanya tidak didasarkan atas inisiatif pekerja/buruh melainkan dilatarbelakangi oleh tindakan pengusaha yang menempatkan pekerja/buruh pada situasi sulit sehingga tidak memiliki pilihan selain mengundurkan diri. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih...
Kevin Oditra, author
Moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia sektor domestik sebagai upaya perlindungan pekerja pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara Arab Saudi = Moratorium on the delivery of Indonesian migrant workers in the domestic sector as protection for Indonesian migrant workers that working in the state of Saudi Arabia
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium...
Marpaung, Leonard, author
Implementasi penegakan hukum terhadap IUU Fishing dalam wilayah laut overlapping claim Indonesia dengan Malaysia = The implementation of Law Enforcement in overlapping claim sea area between Indonesia-Malaysia
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia sebagai...
Andi Darma, author
Peranan TNI AL (fleet one quick response) dalam pengamanan Selat Malaka guna mendukung kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura = The Roles of Indonesian navy fleet one quick response in securing Malacca Strait to support cooperation trilateral among Indonesia, Malaysia and Singapore
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tugas Komando Armada I yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasi maritim untuk mengantisipasi dan merespon berbagai kemungkinan khususnya terhadap kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan...
Yuli Indrawati, author
Risiko fiskal dalam operasionalisasi Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan: suatu telaah hukum, ekonomi dan politik = Fiscal risk in the operationalization of Bank Indonesia and Deposit Insurance Institutions (LPS): a legal, economic and political perspectives
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penetapan risiko fiskal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibatasi oleh Undnag Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sejak APBN 2008, risiko fiskal mulai dicantumkan, diantaranya risiko fiskal...
Dimas Luhur Pambudi, author
Tumpang tindih kewenangan dalam pengenaan pajak penghasilan atas kontrak bagi hasil di sektor hulu minyak dan gas bumi = Overlapping authority in the imposition of income tax on the production sharing contract at the upstream oil and gas sector
ABSTRACT
Pajak Penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial, namun kerap kali dalam pelaksanaan pengenaannya timbul masalah, terutama terkait pemeriksaan besaran pajak penghasilan yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Maka dari itu...
Nadira, author
Tinjauan hukum pelaksanaan corporate social responsibility melalui mekanisme pemberian dana kepada pemerintah: studi pada pelaksanaan CSR oleh PT. Vale Indonesia Tbk = Legal review on the implementation of corporate social responsibility through the mechanism of giving funds to the government: study on corporate social responsibility implemented by PT. Vale Indonesia Tbk
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang berbagai aspek Corporate Social Responsibility baik secara konsep maupun berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama mengenai pelaksanaan CSR melalui mekanisme pemberian dana kepada Pemerintah. Penelitian ini mengambil studi pada pelaksanaan CSR oleh PT. Vale dimana PT. Vale memberikan dana sebesar Rp 11,7 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi...
Kimberly Chrestella, author
Perluasan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi yang dilakukan perseroan terbatas = Expansion of subjects that can be held accountable in corporate crimes conducted by limited liability companies
ABSTRACT
Sebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh perseroan terbatas adalah korporasi itu sendiri dan/atau pengurusnya. Praktiknya, masih terdapat kasus dimana para pemegang saham merupakan pemberi perintah atau dalang dibalik tindakan direksi selaku pengurus suatu perseroan terbatas. Tulisan ini ditujukan...
Revia Adini, author
Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit
ABSTRACT
Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis...
Raihan Ananda Khita, author
Kesiapan regulasi dan peran pemerintah dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital di Indonesia = Readiness of the regulation and government's role in facing the development of digital economy in Indonesia
ABSTRAK
Skripsi ini dilatarbelakangi dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet, mengubah cara masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan aturan yang memadai untuk menciptakan kepastian hukum. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana regulasi ekonomi digital di Indonesia dan bagaimana implementasi ekonomi digital di...
Harefa, Kasman Yori, author
Penerapan perjanjian mutual legal assistance Republik Indonesia - Republik Sosialis Vietnam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan oleh TNI AL (MT. Orkim Harmony) = The Application of mutual legal assitance agreement Republic of Indonesia - Socialist Republic of Viet Nam in law enforcement against crime privacy by TNI AL (MT. Orkim Harmony)
ABSTRAK Tindak pidana Perompakan merupakan kejahatan transnasional (lintas negara) penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama Bilateral ataupun Multilateral, Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Viet Nam telah memiliki perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana telah di sahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2015, upaya Central Authority (Polri dan Kejaksaan Agung...
Guslin, author
Pendekatan Hukum Internasional dan Peran Komunitas Regional dalam Menghadapi Dampak Regional dan Penyelesaian Konflik di Myanmar = International Law Approach and The Role of Regional Communities in order to a Conflict Resolution in Myanmar and Its Impact To Regional Teritory.
ABSTRAK
Dalam sepuluh tahun terakhir, krisis yang menimpah Etnik Rohingya di Myanmar makin menarik perhatian dunia. Bukan saja dari komunitas regional namun bahkan juga oleh komunitas internasional dan PBB. Krisis kemanusiaan terjadi sedemikan masifnya dan bahkan berdasarkan temuan telah terjadi praktek Etnich Cleansing atau genocide di Rakhine State Myanmar yang dilakukan...
Imas Sholihah, author
Perkara keputusan fiktif positif dan penerapan upaya hukumnya (studi kasus putusan nomor 175 pk/tun/2016) = The case of fictitious positive decisions and the application of remedies (case study decision number 175 pk/tun/2016)
Penelitian ini berangkat dari permasalahan Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Adanya pergeseran paradigma fiktif negatif yang bermakna ditolak menjadi fiktif positif yang bermakna dikabulkan, menimbulkan akibat hukum. Keputusan fiktif positif seharusnya menjadi unsur pendukung tujuan UUAP yang menghendaki percepatan penyelenggaraan...
Rantung, Alfian, author
Optimalisasi tugas penegak hukum di laut dalam sistem pengamanan terpadu terhadap tindak pidana illegal fishing = Optimization of the duty of law enforcement in the sea in integrated security systems against illegal fishing crimes
Tesis ini membahas mengenai Optimalisasi Tugas Penegak Hukum Di Laut Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing. Ada beberapa aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan kementerian dalam rangka untuk mengambil kebijakan terhadap penegakan hukum terhadap illegal fishing di laut agar bisa optimal efisien dan efektif. Akan tetapi...
Satria Afif Muhammad, author
Kesiapan hukum penanaman modal Indonesia terhadap gagasan pembentukan investment court system dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing = Indonesia's investment law readiness towards the idea of investment court system establishment for settling international investment dispute
ABSTRACT
Saat ini telah lahir sistem alternatif penyelesaian sengketa investasi yaitu Investment Court System yang unggul dalam beberapa aspek seperti kepastian hukum, konsistensi, transparansi dan lain sebagainya. Skripsi ini mengambil tiga rumusan masalah yaitu untuk mengetahui apa itu Investment Court System, apa keunggulan dan kelemahan dari gagasan Investment Court System, dan untuk mengkaji penerapan gagasan Investment...
Aditya Dharmawan, author
Tinjauan hukum terhadap pemberian bunga oleh rapat anggota koperasi simpan pinjam kepada anggota studi kasus: Koperasi Dana Mandiri = Legal review of cooperative interest giving by member meetings loan and savings cooperatives to members case study: Dana Mandiri Cooperatives
ABSTRACT
Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan...
Hagi Gavrilo Valentino Oentarto, author
Analisis yuridis kontrak eksklusif social media influencer pada corporate advertising dalam pemasaran digital dan konvensional: studi kasus social media influencer: Sabrina Hartanti = Juridicial analysis exclusive contracts social media influencers on corporate advertising in digital and conventional marketing: case study of social media influencer: Sabrina Hartanti
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai perjanjian Kontrak Eksklusif antara social media influencer dengan pihak perusahaan pengiklan di dalam dunia periklanan di Indonesia. Perjanjian yang dibuat diantara kedua pihak bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun seringkali, perjanjian Kontrak Eksklusif tersebut tidak seimbang dan tidak memenjuhi asas proporsionalitas di dalam...
Damanik, Gabriel Stevent, author
Kewenangan menteri hukum dan hak asasi manusia dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi = The authority of minister of law and human rights in non-litigation regulation-dispute resolution
ABSTRACT
Penelitian dilakukan untuk dapat menjawab mengenai kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non-litigasi berdasarkan konsep pengujian peraturan perundang-undangan maupun penilaian penerapan peraturan perundang-undangan,...
Handy Kurniawan, author
Implementasi UNCLOS 1982 guna penyelesaian sengketa batas maritim Indonesia dengan Malaysia di Laut Sulawesi = Implementation of UNCLOS 1982 for dispute resolution Indonesian maritime limits with Malaysia in the Sulawesi Sea
ABSTRAK
Penentuan jenis kedaulatan suatu negara atas perairannya sangat penting. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban yang dimiliki serta mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam UNCLOS 1982 telah ada konsensus umum tentang jenis dan, kewenangan dalam ruang lingkup zona maritim yurisdiksi negara pantai. Sementara dalam beberapa kasus ruang maritim...
Edy Bohari, author
Konsekuensi keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia (perspektif hukum internasional dan hukum nasional = Consequences of the existence of asylum seekers and refugees in Indonesia from the perspectives of national and international law
ABSTRAK Indonesia bukan negara pihak dan tidak meratifikasi UN Convention Relating to the Status of Refugees (Konvensi Status Pengungsi) Tahun 1951. Ditinjau dari aspek hukum internasional, maka permasalahan pengungsi merupakan hak prerogatif negara tersebut apakah mau atau tidak menerima para pencari suaka dan pengungsi masuk ke wilayahnya. Namun dari aspek...
Jasmine Priscilla, author
Kedudukan hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010: analisis penetapan nomor 126/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM dan penetapan nomor 229/PDT.P/2015/PN.KDL = Legal position of children born in unregistered marriage of parents post decision of the Constutional Court number 46/PUU-VIII/2010: analysis of determination number 126/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM and number 229/PDT.P/2015/PN.KDL
ABSTRACT
Anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan akan membawa konsekuensi bagi anak tersebut, yaitu menjadi seorang anak luar kawin. Akibat dari kedudukan seorang anak sebagai anak luar kawin adalah tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi...
Diana Virda Ekaningrum, author
Kesepakatan afkir dini induk ayam (parent stock) dalam perspektif hukum persaingan usaha (kajian kasus putusan KPPU no. 02/KPPU-I/2016, putusan PN Jakarta Barat no.1/PDT.SUS-KPPU/2017/PN JKT.BRT, dan putusan kasasi no. 444 K/PDT.SUS-KPPU/2018) = Afkir dini parent stock agreement in Indonesia business competition law perspective (case study of KPPU decision 02/KPPU-I/2016, decision West Jakarta state court 1/PDT.SUS-KPPU/2017/PN JKT.BRT, and decision supreme court 444 K/PDT.SUS-KPPU/2018)`
Tesis ini membahas tentang afkir dini induk ayam yang dilakukan dua belas pelaku usaha ayam ras pedaging. Melalui Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, KPPU menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha melakukan kartel ayam. Akan tetapi dalam bandingnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2017/Pn Jkt.Brt menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha...
Muhammad Aulia Ibrahim, author
Dampak keberlakuan PP no. 24 tahun 2018 terhadap perizinan di sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi = Impact of applicability government regulation number 24 of 2018 towards licensing in the saving and loan business sector by cooperatives
ABSTRACT
Perizinan berusaha merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu mekanisme kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Namun banyak keluhan dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa pengurusan izin berusaha di Indonesia terbilang cukup rumit dan lama karena dihadapkan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan biaya yang dikeluarkan cukup mahal, termasuk di dalamnya...
Fitri Yadi Darmawan, author
Optimalisasi pengawasan dan pengamanan alur laut, ruang udara pada ALKI-I oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di Laut = Optimization of supervision/surveillance and safeguarding of Sea lanes and air space in Indonesian Sea lane (ALKI) I by the Indonesian Navy in order to enforce sovereignty and law at sea / Fitri Yadi Darmawan
Di proritaskannya pengamanan pada ALKI I dalam pembahasan Tesis ini mengingat di ALKI I tingkat kepadatan lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional sangat tinggi maka dituntut untuk lebih mewaspadai terhadap setiap ancaman di sepanjang ALKI-I yang melewati Perairan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda. Resiko meningkatnya sengketa...
Batubara, Mohammad Isfan, author
Professional liability insurance pada profesi dokter dalam perasuransian Indonesia = Professional liability insurance for medical profession on Indonesian insurance
ABSTRACT
Semenjak tahun 1992, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, industri asuransi mulai berkembang. Perusahaan asuransi di masa perkembangan industri asuransi yang pesat dituntut untuk dapat memenuhi keinginan perorangan dengan risiko yang beragam. Perusahaan-perusahaan asuransi saat ini memiliki produk asuransi yang dikhususkan untuk profesi-profesi tertentu seperti advokat,...
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa internet PT.First Media, TBK.
Skripsi ini membahas tentang aspek hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa internet PT. First Media, Tbk. Penelitian ini menemukan adanya beberapa permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. First Media, Tbk. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas tentang sanksi yang dapat diterapkan terhadap PT. First Media, Tbk. Sanksi...
Mahendra Adhi Purwanta, author
Pelanggaran hukum perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman
Plastik mengandung bahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi konsumen akibat penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan, pelanggaran hukum perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan peranan pemerintah dalam rangka pengawasan penggunaan produk plastik oleh pelaku usaha. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan...
Silvany Tjoetiar, author
Analisis yuridis terhadap putusan pailit P.T. Adam Skyconection Airlines
Dalam penulisan skripsi ini, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari putusan pailit Adam Air, antara lain: pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus pailit Adam Air, sejauh mana direksi dan komisaris dari PT. Adam Skyconnection Airlines ("Perseroan") dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal kepailitan, dan peristiwa apa yang dapat dianggap...
Pratiwi Febry, author
Pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dikaitkan dengan fungsi badan pengendalian lingkungan hidup daerah sebagai mediator
Skripsi ini membahas peran mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang lingkungan hidup serta peran mediator dalam proses mediasi. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan mediasi dalam Undang-Undang Lingkungan Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, selain itu juga akan...
Paulus Agung Hernowo, author
Tinjauan yuridis tanggung jawab nahkoda dalam pengangkutan barang
Skripsi ini membahas tanggung jawab nakhoda dalam pengangkutan barang; clean B/L yang tidak sesuai dengan resi mualim karena adanya letter of indemnity yang diterbitkan oleh pengirim barang (shipper) untuk pengangkut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian...
Donni Taufiq, author
Kemerdekaan Negara Kosovo ditinjau dari segi hukum internasional.
Skripsi ini membahas tentang kemerdekaan Negara Kosovo ditinjau dari segi Hukum Internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai hak penentuan nasib sendiri (right of self-determination), yang dalam skripsi ini akan ditunjukkan bahwa kemerdekaan Kosovo menunjukkan bahwa bangsa Kosovo-Albania merupakan pemegang hak penentuan nasib sendiri ini. Kedua, intervensi...
Laura Anastasya Youningsih, author
Eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam hukum acara perdata (Studi kasus: gugatan citizen lawsuitt gerakan rakyat penyelamat blok cepu)
Eksepsi selain tidak berkuasanya hakim dalam hukum acara perdata tidak diatur dalam HIR. HIR hanya menyebutkan mengenai eksepsi mengenai berkuasanya hakim atau eksespsi mengenai kompetensi yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2), 133, 134, 135, dan 136 HIR. Jenis-jenis eksepsi selain mengenai kompetensi absolut dan relatif yaitu eksepsi disqualificatoir, eksepsi...
Wandha Benny Bintorom author
Analisis kemungkinan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam perjanjian kerjasama interkoneksi antara PT Telkomunikasi seluler dan PT Natrindo telepon seluler
Skripsi ini membahas adanya penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang dilakukan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) terhadap PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi. Telkomsel merupakan pemain lama yang memiliki jaringan mapan sedangkan NTS adalah pemain baru dalam pasar telekomunikasi seluler. Pemain baru butuh untuk berintekoneksi dengan pemain...
Irfano Adonis, author
Status personal SPV dalam kasus penerbitan surat utang PT indah kiat pulp & paper TBK. (putusan pengadilan bengkalis nomor 05/PDT.G/2003/PN.BKS.)
Dalam rangka pembiayaan PT. IKPP mengeluarkan surat utang global melalui SPV-nya yang berbadan hukum Belanda. SPV ini menerbitkan surat utang, dimana aset-aset PT. IKPP dijadikan jaminan. Dalam proses pembayaran surat utang tersebut, PT. IKPP menggugat kreditur di Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam pertimbangannya Hakim melihat secara khusus keberadaan SPV ini dianggap...
Sandi Wahyudi, author
Peranan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dlam melindungi tenaga kerja wanita.
Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan pekerjaan yang layak serta melindungi hak setiap warga negaranya, baik yang terdapat dalam wilayahnya maupun yang terdapat di wilayah negara lain, saat mereka melakukan pekerjaan tersebut. Kantor perwakilan baik diplomatik maupun konsuler, berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional berperan dalam melindungi warga negara pengirim di...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentar, demi perbaikan dan kemajuan Blog ini, Salam https://elibskripsi.blogspot.com/