Contoh - contoh Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum 25

Kumpulan Judul Skripsi  Berbagai Universitas

<<  Previous Page   |  Next Page  >>

Judul-Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum

#elibskripsi #SkripsidariBerbagaiUniversitas

Pengaturan Ketentuan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah 

Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan atribusi untuk mengelola daerah, dan pembentukan peraturan daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. ...

 

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kegiatan Mengedarkan Produk Segar Hortikultura Impor yang Tidak Memenuhi Standar Mutu dan/atau Keamanan Pangan dalam UU No. 13 tahun 2010 Tentang Hortikultura 

Produk segar hortikultura akan cepat busuk dan rusak. Mereka terdiri dari buah, sayuran, dan daun penyimpanan segar; mereka adalah salah satu dari sembilan makanan pokok yang sangat bermanfaat bagi manusia, dan mereka juga memiliki ...

 

Pertanggung Jawaban Korporasi terhadapKebakaran Hutan dalam Kaitannya dengan Penerapan Hukum Lingkungan(Studi Kasus Putusan Pengadilan NegeriPelalawan No. 228/PID.SUS/2013/PN.PLW) 

Pasca kebakaran hutan dan lahan yang hebat pada tahun 1997-1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespon kebakaran hutan dan lahan tersebut. Setidaknya ada beberapa kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia...

 

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Pedesaan (Studi Putusan Ma No. 2093 K / Pid. Sus / 2011) 

Korupsi dapat terjadi di mana saja, di lembaga negara, di lembaga swasta, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Pemberantasan korupsi memerlukan penanganan dan pencegahan secara terpadu dengan memfungsikan ...

 

Analisis Kontrak Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Olein di Bursa Berjangka di Jakarta 

Perkembangan ekonomi dunia memasuki era modern, di mana berbagai bentuk bisnis keuangan berkembang pesat, bursa berjangka dapat digunakan sebagai lembaga modern perdagangan komoditas pertanian, komoditas ...

Penanggulangan Kejahatan Trafficking Melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

Penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mengambil alih hasil tindak pidana selama ini common law tidak dapat menyita hasil tindak pidana karena sulitnya melacak ...

Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset terhadap Tindak Pidana Korupsi 

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini telah berada dalam kondisi yang sangat serius. Korupsi telah menjadi masalah serius karena telah menyebar ke seluruh strata sosial. Konvensi Anti Korupsi...

Peranan Balai Lelang Swasta pada Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus pada Pt. Balai Lelang Sukses Mandiri) 



Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/Pn.Mdn. Tanggal 08 Oktober 2012 

Pencucian uang atau dalam bahasa Inggris disebut Money Laundering tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan keutuhan sistem keuangan, tetapi juga merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan ...

Peran Polri dalam Kerjasama Internasional Guna Penanggulangan Kejahatan Narkotika yang Terorganisir 

Kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak hanya menjadi masalah suatu negara tertentu tetapi juga menjadi dimensi antar negara dan internasional. Memiliki jaringan organisasi yang luas sehingga Polri perlu menanganinya...

Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata terhadap Aset Bumn 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari pengaturanya kekayaan negara yang dipisahkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan ...

 

Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif sebagai Pelanggaran Ham Ringan Berdasarkan Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 

Praktik tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran ringan hak asasi manusia dalam ketertiban hukum telah diatur dalam pasal 28B ayat (2), pasal 28I ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, maka pasal 1 angka ...

 

Analisis Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Dalam Kaitannya Dengan Pertumbuhan Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia (Studi Pada PT Rea Kaltim Plantation di Jakarta) 

Baik Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sama-sama didefinisikan sebagai sistem sertifikasi minyak sawit yang menganut prinsip-prinsip berkelanjutan dan berkelanjutan ...

 

Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Selama ini, pemerintah Indonesia mengatur tentang perkawinan campuran antara Indonesia ...

 

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga di Sumatera Utara (Studi Pada PT. Neo National) 

Standar Nasional Indonesia (SNI) diadopsi oleh International Standard Organization (ISO), khususnya ISO yang dianut oleh International Electronic Commission (IEC). Jika pelaku usaha tidak menerapkan SNI...

 

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lembaga Kepailitan (Studi terhadap Putusan Pailit) 

Dalam memberikan fasilitas kredit, bank sering mengalami masalah yang dinamakan kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang kolektibilitasnya stagnan ditambah dengan kredit yang kolektibilitasnya diragukan...

 

Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Kejahatan Seksual melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia 

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya karena keinginan dari anak itu sendiri. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana sangat mempengaruhi beberapa ...

 

Fungsi Pengawasan BAPEPAM-LK dalam Praktek Insider Trading terhadap Perusahaan Publik di Pasar Modal 

Pasar Modal mempunyai tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar Modal memiliki posisi strategis...

 

Pertanggungjawaban Pidana Direksi Terkait Prinsip Business Judgment Rule terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup 

Pentingnya lingkungan bagi manusia menuntut mereka untuk mengelola lingkungan dengan baik, sehingga kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi dapat terjamin. Kehidupan manusia tidak terlepas dari perkembangan,...

 

Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Rezim Anti Money Laundering 

Praktik menyimpang dalam upaya mendorong target pajak justru menjadi celah yang memberi peluang bagi petugas pajak, wajib pajak dan konsultan untuk merencanakan dan merencanakan tindaka

 

<<  Previous Page   |  Next Page  >>