Contoh - contoh Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum 24

  

Kumpulan Judul Skripsi  Berbagai Universitas

<<  Previous Page   |  Next Page  >>

Judul-Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum

#el    

Pertanggungjawaban Perusahaan Induk terhadap Perusahaan Anak dalam Hal Terjadinya Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Korporasi kelompok sebagai salah satu dampak dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, dalam kegiatannya juga dapat berperan dalam hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh satu atau beberapa anak perusahaan. Terkait hal ini, orang tua ...

Kajian Alat Bukti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana 

Penurunan kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara serius dan konsisten dengan ...

Sistem Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Bidang Usaha Pertambangan 

Usaha pertambangan merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang berdasarkan UUD 33 tahun 1945 dikuasai oleh negara dan merupakan komoditi vital yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mempunyai peranan penting dalam ...

Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

Pengaturan perlindungan saksi, pelapor dan korban tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di bidang tindak pidana korupsi, perlindungan saksi dan pelapor diatur dalam Pasal 41 ayat ...

Kewenangan Kreditur dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 05/ PKPU/ 2010/ PN. Niaga – Medan) 

Seiring dengan perkembangan perdagangan dalam skala besar dan global, masalah hutang dan kredit suatu perusahaan atau perorangan menjadi semakin rumit sehingga diperlukan ketentuan hukum yang efektif. Perkembangan dunia...

Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi Paten di Indonesia 

Indonesia masih menjadi negara konsumen teknologi yang dilindungi paten karena mayoritas paten yang ditemukan di Indonesia dimiliki oleh warga negara asing dan badan usaha. Salah satu lembaga yang menjembatani antara paten ...

• Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika 

Hal terpenting dalam menyikapi kenyataan penyalahgunaan Narkoba ini seringkali terabaikan, terutama oleh aparat penegak hukum yang menangani masalah narkotika dan obat-obatan terlarang adalah rehabilitasi ...

Analisis Yuridis terhadap Pemberian Kredit Jangka Pendek melalui Kewenangan Bank Indonesia terhadap Bank-Bank Bermasalah dalam Pembayaran Kredit (Studi terhadap Kasus Bank Century) 

Bank Indonesia sebagai bank sentral berwenang mengeluarkan kebijakan pinjaman jangka pendek untuk menyelamatkan bank-bank bermasalah. Bank Indonesia dapat memberikan dana kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas melalui Jangka Pendek ...

PELAKSANAAN Penahanan dan Pelayanan Tahanan dalam Kaitannya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia di Rumah Tahanan Negara (Studi di RUTAN Klas I Medan) 

Penahanan adalah suatu perampasan kemerdekaan atau perampasan orang lain yang tidak nyaman satu (nafsu) dan akan membawa akibat hukum serta sosiologis yang luas baik bagi orang yang ditahan atau keluarganya karena ...

Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungan Jawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang 

Lalu lintas juga dikenal dengan kesengajaan dan kelalaian. Sebagian besar rumusan suatu tindak pidana, unsur kesengajaan atau disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang paling penting. Kaitannya dengan unsur niat, maka ketika di...

Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

Tindak pidana pemalsuan mata uangmerupakan jenis kejahatan yang dapat mengancam integritas nasional yang memerlukan upaya penanggulangan. Sanksi hukum terhadap pemalsuan mata uang di atur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun ...

Pengaruh Aspirasi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Undang-Undang (Studi Kasus Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) 

Pengaruh aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam menetapkan dan mengawasi ketentuan hukum studi kasus Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah diuraikan dan diakomodasi oleh DPR...

Peranan Kejaksaan dalam melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika 

Salah satu pilar pemerintahan yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi dan wewenang sebagai Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 30 ayat (1) b UU No. ...

Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) dalam Penanganan Pencucian Uang di Pasar Modal 

Pasar modal memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Perkembangan informasi dan teknologi memungkinkan pasar modal sebagai wadah potensial ...

Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Korporasi yang melakukan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Masalah tindak pidana lingkungan khususnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku. ...

• Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering 

Praktik menyimpang dalam upaya mendorong target pajak justru menjadi celah yang memberi peluang bagi petugas pajak, wajib pajak dan konsultan untuk merencanakan dan merencanakan ...

Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Konstitusi Republik Indonesia 

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang fundamental. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. ...