Contoh - contoh Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum 18

Kumpulan Judul Skripsi  Berbagai Universitas

<<  Previous Page   |  Next Page  >>

Judul-Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum

#elibskripsi #SkripsidariBerbagaiUniversitas

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Benda yang Ditetapkan sebagai Boedel Pailit oleh Kurator (Studi Kasus Putusan No.2/Pdt.Sus-Lain-Lain/2019/PN.Niaga Medan jo. No.7/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga Medan) 

Pemegang Fidusia memiliki hak prioritas atas kreditur lainnya. Hak prioritas Pemegang Fidusia tidak dicabut karena pailit dan/atau likuidasi. Dimana hak atas jaminan fidusia akan dilampirkan dan...

 

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/ Pdt/2019) 

Upaya penundaan pelaksanaan hak tanggungan melalui gugatan perdata sangat mengancam kepentingan kreditur. Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi kreditur jika debitur wanprestasi, apalagi jika ...

Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues no.900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Tidak Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024) 

Diskresi adalah kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pejabat publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan. Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh ...

 

Peranan Jaksa terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 di Kejaksaan Negeri Binjai 

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam beberapa tahun terakhir meningkat pesat di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Binjai yang rata-rata penggunanya adalah petani, pengemudi, pelajar dan putus sekolah. ...

 

Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia beberapa tahun lalu, merupakan fakta hukum bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan ...

 

Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat 

Penelitian ini berfokus pada disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. Studi kasus yang diadopsi dalam penelitian ini adalah: 1) PN. Keputusan Rantauprapat No. ...

 

Kepastian Hukum terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Terdapat 2 (dua) putusan PKPU oleh kreditur terhadap debitur yang sama yaitu Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan dan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Medan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini pasti...

 

Analisis Atas Konsep Disgorgement dan Disgorgement Fund di Pasar Modal 

Disgorgement dan disgorgement fund dalam pasar modal merupakan bentuk upaya dengan memberikan perintah kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk mengembalikan ...

 

Tanggungjawab Negara Terhadap Terpidana Anak Korban Salah Tangkap (Studi Putusan Mahkamah Agung No 131 PK/Pid.Sus/2015) 

Tanggung jawab negara terhadap anak tidak lepas dari komitmen negara dalam melaksanakan UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menjamin setiap anak untuk kelangsungan hidupnya, ...

 

Analisis Yuridis Pembukaan Akses Informasi Keuangan Data Nasabah Atau Wajib Pajak untuk Kepentingan Perpajakan 

Tahun 2017, pemerintah telah mensahkan UU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini membuat semua kerahasiaan ...

 

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Branchless Banking Berdasarkan POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif 

Branchless Banking dalam penelitian ini akan berfokus pada layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) yang kegiatannya menyediakan layanan perbankan dan/atau keuangan lainnya tanpa ...

 

Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Terkait Keterlambatan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Studi PT. Cici Rokan Mulia) 

Direksi suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap perusahaan dan pemegang saham tetapi juga terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan perusahaan, seperti kontrak pengadaan barang dan jasa. ...

 

Analisis Yuridis Kewajiban Pajak Penghasilan (Pph) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Kegiatan Usaha E-Commerce 

Kegiatan bisnis e-commerce menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet untuk melakukan transaksi perdagangan. Perkembangan kegiatan usaha e-commerce membawa banyak perubahan pada sektor kegiatan usaha yang telah ...

 

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai 

Kedaulatan suatu negara di laut sangat tergantung pada kemampuannya menjaga keamanan lautnya. Semakin luas wilayah laut, semakin bertanggung jawab negara untuk menguasainya. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengendalikan..