Contoh - contoh Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum 19

Kumpulan Judul Skripsi  Berbagai Universitas

<<  Previous Page   |  Next Page  >>

Judul-Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum

#elibskripsi #SkripsidariBerbagaiUniversitas

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Penggabungan Perusahaan Tertutup 

Pemegang saham minoritas merupakan salah satu pemangku kepentingan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya dan pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang menanggung beban bagi perusahaan. Oleh karena itu, tidak mungkin ada, pemegang saham minoritas ...

 

Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 

NCB Asset Forfeiture telah menjadi perhatian utama masyarakat global dalam menanggulangi kejahatan, termasuk korupsi. Banyak negara telah mengadopsi ini untuk berbagai bentuk kejahatan. NCB ini dapat secara efektif memulihkan aset yang tercemar ...

 

Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg) 

Pasal 238 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah digariskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas prasarana lalu lintas jalan, sehingga tidak hanya secara administratif, tetapi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai penyelenggara ...

 

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017K/Pdt/2011) 

Kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan seringkali saling bertentangan. Meskipun UUPT telah mengatur tentang hak-hak pemegang saham minoritas, namun dalam prakteknya belum sepenuhnya ...

 

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online Terkait Penagihan Pinjaman yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen oleh Financial Technology di Indonesia 

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan ...

 

Penyelesaian Ganti Rugi terhadap Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Secara Diversi (Studi Kasus Penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn) 

UU No.11/2012 tidak menjamin kepastian hukum dalam mencapai tujuan diversi perkara ABH/AKH. Diversi wajib, tapi ganti rugi tidak diwajibkan. UU No.11/2012 tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi ganti rugi, tidak mengatur ...

 

Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Hukum Terhadap Pencabulan Anak oleh Pelaku Anak) 

Penerapan pemidanaan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt Tanggal 6 September 2016 dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt Tanggal 6 September...

Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintahan Daerah 

Pengaturan wakil kepala daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 berdampak terhadap sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Rivalitas semasa antara kepala daerah dan wakil kepala daerah diberbagai daerah, sehingga ...

 

Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Mengenai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum 

Suatu proses peradilan diakhiri dengan putusan akhir (vonnis). Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri terletak pada peraturan. KUHP Indonesia...

 

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap seseorang yang mengetahui di Sekitar Lingkungannya erdapat Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 17/Pid.B/2014/PN.Sbg) 

Salah satu tindak pidana narkotika yang cukup menarik untuk diteliti adalah seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, perlu...

 

Pemberian Remisi Bagi Narapdana Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai 

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas; tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. Untuk memberantas korupsi di Indonesia, ...

 

Pelaksanaan Relaksasi Kredit Pada Kepemilikan Rumah Subsidi di Bank Mandiri Kota Medan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Penyakit virus corona 2019 

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Iitdonesia tidak hanya menimbulkan penyakit menular yang mengakibatkan kematian, tetapi juga menyebabkan stagnasi dalam siklus ekonomi suatu negara dan masyarakatnya. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)...

 

Tinjauan Yuridis Tembak Mati Ditempat oleh Badan Narkotika Nasional terhadap Pelaku Pengedar Narkotika 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah tegas dengan menjatuhkan sanksi berupa hukuman mati bagi pengedar narkoba, tidak menyurutkan ...

 

Gratifikasi oleh Perusahaan Farmasi Terhadap Dokter dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit 

Terjadinya gratifikasi saat ini sudah memasuki semua sektor tanpa terkecuali di bidang kesehatan yaitu di bidang medis. Ada gratifikasi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi terhadap dokter, yaitu dimana ...

 

Kebijakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Curas, Curat, dan Curanmor di Wilayah Hukum Polrestabes Medan 

Deskripsi kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang dikenal dengan Kejahatan 3C. Kejahatan 3C adalah kejahatan terhadap harta benda yang merupakan kejahatan material. Polisi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat...