Contoh - contoh Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum 20

 

Kumpulan Judul Skripsi  Berbagai Universitas

<<  Previous Page   |  Next Page  >>

Judul-Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum

#elibskripsi #SkripsidariBerbagaiUniversitas

Analisis Tidak Permulaan Pelaksanaan dalam Tindak Pidana Makar 

Sebagai persiapan tindak pidana makar, tidak awal permulaan merupakan hal yang sangat mempengaruhi tidaknya seseorang dapat melakukan tindak pidana makar. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana makar ...

 

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polrestabes Medan) 

Dalam penanganan kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum, penanganannya berbeda dengan tindak pidana narkotika. Ancaman pidana penjara yang berbeda menyebabkan perbuatan asusila oleh Anak yang Berkonflik Hukum tidak dapat ...

 

Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Tanjung Balai 

 

Pemberian hukuman mati bagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindakan yang dilakukan negara untuk mengeksekusi pengedar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa, dan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat ...

 

Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Properti dengan Perbankan Terhadap Pembiayaan Perumahan dengan KPR (Studi di PT. Cukat Trenginas Arians) 

 

Pemberian fasilitas KPR oleh Bank, terkadang melalui perusahaan properti sebagai penyedia perumahan. Kerjasama yang dikembangkan oleh Bank dan perusahaan properti tersebut diatur dalam suatu akta perjanjian kerjasama yang ...

Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 

Kebutuhan umat Islam Indonesia akan bank yang beroperasi sesuai dengan sistem ekonomi Islam tidak diatur secara yuridis sampai dengan lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, keberadaan Islam ...

 

Kepastian Hukum dalam Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1258.K/PID.SUS/2014 dan Putusan No. 14/PDT.PLW/2014/PN.STB) 

 

Sebab kewenangan penuntut di bidang pidana mengenai pelaksana adalah perbuatan penuntutan sebagai pelaksana melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. ...

 

Analisis Yuridis Hilangnya Hak Tagih Negara terhadap Perusahaan Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 116 PK/PDT.SUS - Pailit/2013) 

 

Kasus kepailitan PT.BTI, DJP Banten kehilangan haknya untuk didahulukan dan hak tagih terhadap PT.BTI (debitur pailit) karena kurator menolak dan membantah tagihan pajak yang diajukan oleh DJP Banten. Penolakan ini...

 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Praktik Transfer Pricing Bidang Perpajakan di Indonesia 

 

Kewajiban untuk membayar pajak mengurangi pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, praktik transfer pricing merupakan salah satu upaya perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan. Sebaliknya, praktik ini akan mengurangi kontribusi pajak bagi ...

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghinaan Melalui Layanan Pesan Singkat atau SMS (Studi Putusan: Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 70/Pid.B/2010/PN.SMP, Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 45/Pid.Sus/2013/ PN.Pt, Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl) 

Perkembangan Teknologi menimbulkan masalah hukum baru, penghinaan yang dilakukan melalui Short Message Service (SMS) elektronik. Kasus penghinaan diatur dalam Pasal 310-321 KUHP (KUHP). Sejak SMS...

 

Penarikan Kembali Hibah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 249/PDT.G/2010/PA.Mdn) 

Harta benda yang berasal dari hibah menjadi persoalan penting dalam kehidupan manusia karena biasanya menimbulkan konflik, terutama yang berkaitan dengan perjanjian dan penarikannya. Penelitian ini menganalisis regulasi tentang hibah ...

 

Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalaian Pihak Pemegang Polis Terkait dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan (Studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 005/BPSK-TT/KEP/IV/2016) 

Informasi yang jujur ​​dari Tertanggung merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum perjanjian asuransi dikenal dengan “asas itikad baik”. Salah satu bentuk pelanggaran prinsip ini adalah menyembunyikan fakta tentang ...

 

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber ​​Bullying terhadap Anak sebagai Korban 

Dewasa ini, teknologi berkembang pesat dan salah satu perkembangannya termasuk teknologi komunikasi dan informasi. Pertumbuhan yang pesat ini tentunya mempengaruhi hubungan antara orang dewasa dan anak-anak di dunia maya. Siber ini...

Eksekusi Barang Sitaan Berrupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Nama Terpidana Darianus Lungguk Sitorus 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 2642 K/Pid/2006 atas nama terpidana DL Sitorus yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ...

 

Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Pelaksana Pekerjaan) dalam Pelaksanaan Perjanjian Upah Borong (Partisipatif) dalam Proyek Swakelola di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian yang sangat esensial dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan pekerjaan pemerintah akan terganggu...

 

Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan) 

Diversi merupakan tugas penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan melanjutkan atau menghentikan perkara pengadilan. Diversi dalam upaya mengajak masyarakat untuk menaati dan menegakkan hukum...