Contoh - contoh Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum 14


<<   previous           next  >>


Tinjauan yuridis sosiologis perlindungan anak pengungsi di tempat penampungan DKI Jakarta 

Prawira, Nico Putra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan anak pengungsi yang berada di tempat penampungan DKI Jakarta yang berpotensi tidak terlindunginya anak pengungsi. Potensi tidak terlindunginya anak pengungsi karena lambatnya ...


Pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum terhadap perlindungan hak normatif dari anak yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta 

Putri, Salvynia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Anak-anak pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk bekerja dan pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak, sehingga apabila terdapat anak-anak yang melakukan pekerjaan maka pengusaha wajib melindungi hak-hak yang ...


Persoalan-persoalan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dikaitkan dengan perkembangan doktrin dalam hukum perdata internasional 

Sitinjak, Mard Monando (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis persoalan-persoalan yang terbentuk dari suatu kontrak elektronik yang berkaitan dengan penggunaan asas hukum perdata internasional dalam rangka penentuan hukum yang berlaku dan yurisdiksi untuk ...


Penggunaan tanaman ganja untuk pengobatan dalam kasus Fidelis Ari menurut hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Patty, Valentino (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang langkah Pemerintah Indonesia yang tidak melakukan tindak lanjut terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan dalam kasus Fidelis Ari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ...


Kebijakan paksa badan dalam penegakan hukum terhadap debitur pailit di Indonesia ditinjau dari fungsi hukum dan perspektif hak asasi manusia 

Oktaviani, Felly (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Paksa Badan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi problematika yang timbul dari dinamika perekonomian Indonesia. Paksa badan merupakan proses penahanan debitur yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya berupa ...


Harmonisasi pengaturan pendanaan wajib belajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional 

Elizabeth, Natasha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Hak atas Pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yaitu hak kodrati yang dimiliki setiap manusia karena semata-mata ia adalah seorang manusia. Hak kodrati ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, merata ...


Reformulasi asas legalitas dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2019 dan pengaruhnya terhadap kepastian hukum 

Anthonietta, Daniel Calvin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Hukum pidana di Negara Indonesia berasal dari peninggalan pemerintah jajahan Belanda yang sebelum kemerdekaan menguasai Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku di Indonesia sejak tahun 1918, dan ...


Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh warga Griya Agung Sentosa atas kerugian akibat pembangunan yang dilakukan Perum PERUMNAS sebagai pengembang Perumahan Bulog 3 

Meiriahna S., Shinta Raskita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Dalam membangun perumahan dan kawasan permukiman pada dasarnya diperlukan peraturan-peraturan yang menyangkut tata aturan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, salah satunya adalah mengenai pencegahan penyelenggaraan ...


Perlindungan hukum korban pornografi online 

Augina, Nadhira Maudy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Korban dari kejahatan pornografi online atau cyberpornography sering terjadi pada perempuan. Korban seringkali mendapat kesulitan untuk mendapatkan keadilan, karena korban merasa takut, terisolasi, direndahkan dan ...


Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman beserta tanggung jawab penyelenggara berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK.01/2016 dalam skema Peer to Peer Lending 

Aulia, Muhammad Rakha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Inovasi penggunaan internet telah merambah dan menghasilkan sejumlah dampak ke berbagai industri di Indonesia. salah satu inovasi yang muncul dan telah menjadu perhatian publik saat ini adalah Peer To Peer Lending yang ...


Analisa pemungutan pajak penghasilan terhadap pedagang online marketplace dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan keadilan 

Yanto, William (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas keadilan dan kepastian hukum terhadap perlakuan pemungutan pajak penghasilan terhadap pedagang online marketplace dan pedagang konvensional. Sesuai dengan rumusan masalah "Apakah ...


Perbedaan perspektif antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan sertifikat hak guna bangunan 

Turnip, Zeptha Lewik (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Tindakan hukum yang dapat dilakukan Jason Budiharjo dengan status anak hasil sewa rahim dalam memperoleh haknya sebagai ahli waris 

Nurjaman, Karina Ramadanti (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Harta warisan adalah harta yang ditingalkan oleh seorang pewaris yang meninggal dunia. Harta warisan itu dapat beralih kepada ahli waris dengan ketentuan berdasarkan undang-undang ataupun dengan adanya ketetapan berupa ...


Asas terang dan tunai dikaitkan dengan proses jual beli tanah secara elektronik di Indonesia 

Permana, Brian Adiputra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Tanah merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap manusia pasti berhubungan dengan tanah. Salah satu cara untuk memiliki hak atas tanah ...


Pertanggungjawaban terhadap keluarga korban atas nama Rina Fauziah akibat kesalahan pelabelan obat yang dilakukan oleh PT. Mentari Farma 

Vidya V, Virsanita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pendidikan keagamaan bagi peserta didik penganut aliran kepercayaan dalam pendidikan formal di Indonesia dari perspektif hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia 

Hermawan, Ivan T. (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai suku, ras dan agama. Penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai penganut agama dan kepercayaan yang sangat beraneka ragam tentu hal tersebut menunjukan betapa besar ...


Perlindungan hukum terhadap hak untuk berserikat dari pengemudi transportasi daring sepeda motor dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia 

Rondonuwu, Carlo Andreas (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Teknologi Informasi telah membawa banyak hal positif bagi masyarakat, seperti lahirnya transportasi daring sepeda motor. Layanan transportasi umum ini disambut baik oleh masyarakat sebagai konsumen karena berbagai kemudahan ...


Harmonisasi produk hukum atas keberadaan instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang warga negara Indonesia non pribumi 

Wirayang, Wita Wikasita (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum adalah dengan menciptakan harmonisasi hukum. Adanya harmonisasi hukum akan menciptakan hukum-hukum yang saling selaras dan tidak bertentangan dari hulu ke hilir atau dari ...


Kedudukan Majelis Rakyat Papua dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua 

Jonathan, Maruli (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Provinsi Papua merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga diberikan otonomi yang bersifat khusus dalam mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. Salah ...


Analisis perjanjian baku keanggotaan (membership agreement) antara pelaku usaha jasa kebugaran (fitness center) dan konsumen jasa kebugaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

Kalyana, Siti Aisha Vidya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Di Indonesia pusat kebugaran ada berbagai macam, yang menjadi obyek dari penulisan hukum ini adalah Celebrity Fitness Indonesia, Gold’s Gym Indonesia, dan Elite Club Sports and Wellness. Untuk menjadi anggota dari pusat ...


Kewenangan Gubernur Bali terhadap pengaturan hari libur dan cuti bersama hari raya keagamaan Hindu di wilayah Provinsi Bali 

Silalahi, Daniel Wahyu Pranajaya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Pengaturan Hari Libur dan Cuti Bersama merupakan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat sesuai dengan UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan Gubernur Bali ...


Perlindungan hak kebebasan berpendapat melalui media sosial dalam era demokrasi digital di Indonesia 

Sianipar, Meisa Angelie Christy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Hak kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki setiap individu sebagai manusia. Hak ini dilindungi secara internasional oleh Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant of Civil and Political ...

Analisis perjanjian sewa-menyewa 'Alamat' virtual office berdasarkan hukum perdata Indonesia 

Gaodilliam, Alexander Januar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Tranksasi bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat dan kemajuan perkembangan ide dan teknologi menjadi salah satu faktor munculnya berbagai macam perjanjian yang baru. Transaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, dan ...


Legalitas penggunaan Lethal Autonomous Weapons System (LAWS) berdasarkan hukum humaniter internasional 

Pangau, Bianca Euniqe (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Lethal Autonomous Weapons System yang disebut juga LAWS merupakan suatu sistem persenjataan yang dapat beroperasi secara otomatis tanpa adanya intervensi dari manusia sehingga merupakan senjata yang mandiri yang terdiri ...


Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perkeretaapian commuter line berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

Permadi, Gilang (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pengguna jasa transportasi kereta api dengan sistem pengoperasian tunggal di wilayah Jabodetabek. Commuter Line merupakan salah satu upaya dari 


Tinjauan yuridis kewenangan kurator dalam kepailitan lintas batas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang 


Asyrafi, Rifqi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)


Pada dasarnya kepailitan lintas batas negara dapat terjadi karena semakin pesat dan luasnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang bersifat lintas negara. Masalah konkret dari sengketa kepailitan lintas batas ...


Tinjauan yuridis terhadap perlindungan saksi warga negara asing dalam wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 


Azis, Ibnu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)


Lembaga Perlindugan Saksi Dan korban adalah sarana atau wadah dan pegangan bagi siapa saja yang menjadi saksi dan korban yang dapat di mintai perlindungan karna suatu hal yang dapat mengancam diri nya dari keterangan ...


Penerapan dan pengawasan kewenangan tembak di tempat oleh Polrestabes Bandung 


Burhanudien, Andree Haruman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)


Saat ini, aksi kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung kian hari cenderung meningkat dengan berbagai jenis kejahatan, baik kejahatan konvensional seperti curat/pencurian dengan pemberatan, curas/pencurian dengan ...


Tinjauan yuridis mengenai wewenang penangkapan di Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh 


Mulyanti (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)


Penelitian ini menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang ...


Kerahasiaan data nasabah dalam rahasia bank dikaitkan dengan prinsip kerahasiaan dan prinsip kehati-hatian 


Dharmawangsa, Erlangga (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)


Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar ...


Analisis terhadap keabsahan perjanjian sewa menyewa sepeda motor yang hanya disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan salinan dan pertanggungjawaban perdata pihak yang menyewakan 


Zhafrannaufal S, Raihan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)


Bandung merupakan salah satu tujuan wisata yang berada di Pulau Jawa. Dengan menjadi tujuan wisata, sewa-menyewa kendaraan bermotor khususnya sepeda motor merupakan salah satu kegiatan usaha yang sangat menggiurkan. Pada ...


Pemberlakuan doktrin gugatan derivatif oleh perusahaan induk sebagai pemegang saham pada perusahaan anak terhadap pihak ketiga dalam perusahaan grup 


Purba, William Jonathan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)


Di dalam perkembangan dunia usaha bentuk perseroan terbatas pun ikut berkembang untuk memberikan keuntungan lebih, seperti salah satunya adalah mulai dikenalnya Perusahaan Grup. Perusahaan Grup terdiri dari induk perusahaan ...


Peranan asuransi pertanian terhadap peternak ayam ras pedaging yang mengalami risiko gagal panen 


Artamanggala, Diaz Ridzky (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)


Indonesia adalah negara agraris dimana mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Salah satu subsektor pertanian adalah sektor peternakan yang didalamnya terdapat golongan ternak non-ruminansia, ...


Tinjauan perlindungan hewan berdasarkan hukum pidana Indonesia 


Suryawinata, Hendrico Davian (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)


Manusia adalah mahkluk yang memiliki akal dan budi pekerti. Dengan akal dan budi pekertinyalah manusia dapat mengelola atau memanfaatkan alam dan lingkungan di sekitarnya untuk kebutuhan hidup. Selain memanfaatkan alam ...


Analisis yuridis terhadap bank umum menerima gadai saham dalam kaitannya izin usaha pergadaian ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 tentang Usaha pergadaian 


Thamrin, Dicky Candra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)


Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat tersebut sangat dibutuhkan sejumlah dana untuk dijadikan sebagai modal atau membutuhkan uang. Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ...


Analisis kedudukan dan batasan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait mekanisme pengawasannya 



 

Analisis yuridis pengalihan kepemilikan dalam perjanjian jual beli emas digital di toko online beserta akibat hukum 

Pasaribu, Daniel Alexander Ernawan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Dewasa ini, jual beli online sangatlah menjamur di seluruh negara di dunia, terkhusus di Indonesia. Saat ini, untuk melakukan investasi emas tidak perlu lagi repot-repot untuk berinvestasi secara konvensional, X-Emas ...


Tinjauan yuridis pemeriksaan oleh dokter terhadap pasien di klinik kesehatan online berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran 

Rahayu, Nadya Nurazizah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan dibidang teknologi muncul fenomena baru yang berdampak pada bidang kesehatan, yaitu dengan adanya Telemedicine. Telemedicine merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter ...


Analisis perlindungan konsumen atas jasa profesi apoteker berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

Sinurat, Indra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis mengenai jasa profesi apoteker berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah ...


Pengakuan terhadap Lokika Sanggraha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978 dan akibatnya terhadap eksistensi hukum adat Bali 

Prasetya, Livia Valerina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Keberlakuan Hukum Adat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 18B ayat (2) dan juga pada Pasal 6 ayat (1) dan (2)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini kurang ...


Kekeliruan kepala desa dalam menggunakan alokasi dana desa ditinjau dari sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa 

Glusevic, Natasya Stevana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Hukum Administrasi adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga Negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga Negara itu berfungsi. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...


Batasan 40 hari untuk pengguguran janin akibat pemerkosaan dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia 

Fathdio, Aulia Wahyu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Maraknya kasus tindak pidana permerkosaan yang terjadi di Indonesia menyebabkan timbulnya ketidak adilan bagi para korban, ditambah lagi beberapa korban pemerkosaan setelah diperkosa mengalami kehamilan atas bayi yang ...


Perkembangan pengaturan mengenai kedudukan harta pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau 

Djuanto, Stephanie (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Masyarakat adat Minangkabau memiliki sistem pewarisan dan kepemilikan tanah yang unik dalam bentuk harta pusaka tinggi. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara bersama-sama, dan merupakan salah ...


Dampak penegakan ketentuan tentang pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja anak di Desa Gufasa dan Desa Hatebicar, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat 

Rahailwarin, Maria Wulandari (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Indonesia adalah Negara Hukum yang tujuan negaranya tertuang jelas dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dsar 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan ...


Tinjauan yuridis pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap perdagangan virtual property dalam game online yang menggunakan mata uang asli 

Dwiputra, Arka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Sektor pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penerimaan negara. Hal tersebut untuk pembiayaan pembangunan negara. Salah satu penerimaan pajak yang terbesar adalah melewati sektor perdagangan yang berada ...


Kedudukan hukum surat rekomendasi gubernur dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang di kawasan Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman pengendalian kawasan Bandung Utara 

Satya, Hilman Adli (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang memiliki fungsi vital bagi wilayah di Bandung Raya, Kawasan Bandung Utara dalam (KBU) telah mengalami penurunan fungsi akibat dari pengalihfungsian lahan secara besar ...


Tinjauan yuridis normatif terhadap ketentuan memakai busana muslim bagi perempuan dan masyarakat non-muslim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditinjau dari kovenan hak-hak sipil dan politik serta konvensi anti-diskriminasi perempuan 

Iskandar, Hanna Revayana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Aceh merupakan daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan ini diperoleh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Hardi No. 1/Missi/1959/. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat Qanun. ...


Penerapan Pasal 134 Jo 136 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh jaksa dan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada kasus atas terdakwa Eggi Sudjana 

Soraya, Gina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang penting dalam penegakan hukum. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas. Dalam perkembangan hukum ...


Tanggung jawab dan upaya hukum pemerintah terhadap larangan ekspor pertanian kelapa sawit dan upaya terciptanya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta peningkatan kesejahteraan petani 

Rusmana, Muhammad Fadly (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Indonesia sebagai negara tropis dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Dengan didukung kondisi lingkungan Indonesia yang sebaran geografisnya berupa dataran rendah dan ...


Pemulangan sukarela dan prinsip non-refoulement dalam hukum pengungsi di Indonesia 

Pamungkas, Bintang Nur Restu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Ketidakikutsertaan Indonesia pada hukum pengungsi internasional yang tercermin dalam Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967 sebagai peraturan yang komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi, ...


Aspek yuridis dari pelanggaran pengaturan skor dan akibat hukumnya dalam kompetisi bola basket di Indonesia 

Cahyadi, Fiandri Imanuel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Olahraga bola basket adalah salah satu cabang olahraga yang cukup diminati oleh masyarakat di Indonesia. Minat tersebut kemudian ditingkatkan ke tingkat professional untuk mencari nafkah bagi para atlet basket demi ...


Penegakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru dikaitkan dengan kegiatan berburu babi hutan di Garut dan Subang, Jawa Barat 

Nataadmadja, Patrick (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini menganalisis Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru yang akan dikaitkan dengan kegiatan berburu babi hutan khusus nya di daerah Garut dan Subang, Jawa Barat. Mengapa ...


Analisis yuridis atas kedudukan panti asuhan sebagai wali dan sebagai ahli waris terhadap anak sebatang kara berdasarkan hukum perdata di Indonesia 

Sandwiadji, Muhamad Luthfyana Jody (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya anak sebatang kara yang dipelihara oleh Panti Asuhan yang memiliki harta benda yang akan di wariskan tetapi anak tersebut tidak diketahui sama sekali sanak-saudaranya ...


Penataan kembali mekanisme mediasi perselisihan hubungan industrial untuk pembangunan hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial Indonesia di masa depan 

Radiansyah, Hanggara Muhamad (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Ketentuan-ketentuan alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dirasa tumpang tindih dengan ketentuan-ketentuan dasar alternatif penyelesaian ...


Analisis alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 

Pakpahan, Glenn Christian Yohanes (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 sebagai bentuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, yang diundangkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...


Penyelesaian sengketa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus melalui arbitrase menurut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara 

Kapantow, Katrin Hana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Dalam perkembangan hukum pertambangan mineral dan batubara terjadi perubahan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Pada saat rezim kontrak penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) ...


Analisis hukum tentang penggunaan senjata kimia gas klorin oleh Pemerintah Suriah terhadap warga sipil di Wilayah Dhouma, Republik Arab Suriah 

Pratama, Reyhan Gilang (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penulisan hukum ini akan membahas tentang penggunaan senjata kimia gas klorin yang masih dilanggar pada konflik peperangan, seperti yang digunakan oleh Pasukan Militer Pemerintah Suriah pada saat terjadinya konflik senjata ...


Analisis perlindungan data pribadi pelanggan transportasi online oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan tanggung jawab pelaku usaha transportasi online apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pengendara transportasi online 

Bramantyo, Raden (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Saat ini terdapat transportasi online yang digemari oleh masyarakat Indonesia, yaitu ojek berbasis online. Fenomena transportasi online ini menimbulkan masalah bagi konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi milik ...


Analisis yuridis tanggung jawab pelaku usaha telepon seluler atas kelengkapan peraturan keselamatan dan pernyataan tentang penyalahgunaan telepon seluler berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

Kusumawardhana, Dewa Made Mahendra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Penelitian ini mengalisis mengenai tanggung jawab pelaku usaha telepon seluler atas tidak lengkapnya peraturan keselamatan dan pernyataan tentang penyalahgunaan telepon seluler. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang ...


Kewenangan praperadilan dalam memutus sah tidaknya penetapan tersangka dikaitkan dengan prinsip Due Process of Law dalam sistem peradilan pidana Indonesia 

Masrur, Fikri Akbar Hadithna (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Praperadilan menurut Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu ...


Urgensi pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Cyberbullying 

Brata, Denia Putri Dhira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)

Perkembangan teknologi dan informasi terutama pada media internet pada saat ini berkembang dengan pesat dan berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain berbagai dampak positif, perkembangan teknologi ...


<<   previous           next  >>


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Komentar, demi perbaikan dan kemajuan Blog ini, Salam https://elibskripsi.blogspot.com/