Legalitas penenggelaman kapal asing ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
Gumilar, Muhammad Firman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam penegakan hukum terhadap kapal perikanan asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di zona maritim Indonesia. Penegakan hukum yang dilakukan ...
Analisis yuridis kekuatan mengikat wasiat lisan menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikaitkan dengan perwalian wasiat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Hutabarat, Friendly Alfrius (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini demi melanjutkan kehidupan umat manusia sebelumnya. Karena setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi, tidaklah lepas dari manusia lain yang ...
Tumpang tindih antara Zee Indonesia dan Nine Dash Line Republik Rakyat Cina di Laut Natuna Utara
Siahaan, Tia Romartha Uli (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Masalah perebutan atau klaim suatu wilayah oleh beberapa negara memang menjadi suatu masalah yang rumit. Klaim suatu wilayah terhadap wilayah lain sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada memburuknya hubungan ...
Analisis yuridis klausula eksonerasi pada perjanjian baku antara PT. GO-PAY dengan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Betseba, Pricilia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
UUPK sebagai umbrella act perlindungan konsumen di Indonesia mengatur ketentuan pencantuman klausula baku yakni pada Pasal 18 UUPK. Klausula baku itu sendiri adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang ...
Perlindungan konsumen atas keharusan membayar parkir menggunakan uang elektronik PT. X di Pusat Perbelanjaan Y di Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Sundiana, Adhitya Virya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Perkembangan sistem informasi dan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan termasuk bidang keuangan. Pengaruh perkembangan sistem informasi dan teknologi tersebut melahirkan beragam inovasi, ...
Analisis yuridis terhadap klausula pengakuan penjual atas penerimaan secara lunas uang pembayaran dalam akta jual beli
Faza, Fadhlillah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang diikuti pula dengan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tanah, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditempuh berbagai macam cara yang salah satunya adalah ...
Analisis yuridis terhadap hibah dan hibah wasiat organ tubuh manusia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Atyanta, Yudhistira (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penulisan hukum ini akan membahas tentang apakah hibah dan hibah wasiat organ tubuh manusia dapat dilakukan berdasarkan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum kesehatan kita mengenal proses pendonoran, ...
Studi kasus pertentangan putusan Badan Peradilan Umum dengan putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1157/Jelambar
Kristina, Maria (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Suatu sengketa pertanahan dapat diadili dalam dua badan peradilan, yaitu Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan Peradilan Umum berwenang mengadili hak kepemilikan atas tanah sedangkan ...
Pemberlakuan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Prasetyo, Alfonsus Christian Doni (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Cita – cita Indonesia membentuk hukum yang asli Indonesia sudah nampak dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pemberlakuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan salah satu hal yang baik ...
Problematika novum didalam peninjauan kembali
Ulina, Rachel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Novum merupakan salah satu dari beberapa alasan untuk dapat diajukannya peninjauan kembali. Dilihat dari sejarahnya, pengaturan novum dimaksudkan untuk dapat tercapainya keadilan. Tetapi ternyata didalam prakteknya ...
Penerapan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta fatwa MUI Nomor Ist/049/B/AAMIB-TB/I/2017 mengenai penodaan agama di Pengadilan Negeri Medan Nomor Perkara 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn
Wicaksono, Aditya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn mengenai penerapan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai Penistaan ...
Pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pramesty, Nadya Nisyara (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kewenangan pengujian ...
Tanggung jawab pidana perusahaan jasa pengiriman barang atas lolosnya pengiriman barang terlarang berupa narkotika berdasarkan hak pemeriksaan pengiriman barang dan pengawasan barang terlarang dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Puteri, Yuniar Auelia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini menganalisis aspek pertanggungjawaban pidana perusahaan jasa pengiriman barang atas lolosnya barang terlarang berupa narkotika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, ...
Konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan
Tanuwijaya, William (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu penegakan hukum di Indonesia melalui hukum pidana. Hukum pidana memiliki arti yang luas, sehingga tidak ...
Tinjauan yuridis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang)
Chersie (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 mengatur larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah ...
Analisis yuridis tanggung jawab pelaku usaha mainan anak yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Ardy, Dionisius (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Mainan adalah sebuah alat yang digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Keberadaan anak-anak dengan mainan sulit dipisahkan. Mainan sendiri dapat terbuat dari berbagai jenis bahan dan terdiri dari berbagai komponen di ...
Perlindungan data pribadi pengguna Facebook Indonesia yang tersimpan dalam pusat data di luar wilayah Indonesia
Herdimansyah, Alyssa Helena (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Dalam era teknologi, media sosial seperti Facebook muncul sebagai sarana komunikasi baru yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kegiatannya sebagai penyelenggara sistem elektronik, Facebook menghimpun, ...
Tinjauan yuridis terhadap penawaran produk asuransi secara telemarketing
Thalia, Gebby (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Asuransi kerap kali ditawarkan secara telemarketing. Dalam penawaran asuransi secara telemarketing tersebut, pihak berwenang telah membentuk peraturan perundang-undangan yang membatasi kegiatan perusahaan asuransi dalam ...
Analisis yuridis Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian baku dikaitkan dengan perjanjian kredit pemilikan rumah PT. Bank X
Rianti, Susan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia, yang dalam hal ini meninjau masalah Susu Kental Manis yang isinya tidak sesuai standar. Standar mengenai Susu Kental Manis itu ...
Analisis yuridis tanggung jawab pelaku usaha susu kental manis yang isinya tidak sesuai standar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Osmond, Ronald Nataniel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia, yang dalam hal ini meninjau masalah Susu Kental Manis yang isinya tidak sesuai standar. Standar mengenai Susu Kental Manis itu ...
Implikasi yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap fungsi izin dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Amri, Fauzi Hadi Al (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Demi meningkatkan taraf perekonomian suatu negara, sistem penanaman modal yang efisien mutlak diperlukan. Sistem OSS yang hadir dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan ...
Kewenangan peradilan umum dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kebijakan dewan pers
Irawan, Lifana Clarissa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Dalam era modern ini, perkembangan pers yang semakin pesat perlu dikontrol melalui peraturan dan kebijakan, yang kemudian diawasi oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, Dewan Pers sebagai lembaga independen yang ...
Tinjauan yuridis terhadap pendaftaran Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) online dan permasalahan dalam pemenuhan persyaratan perizinan mempekerjakan tenaga kerja asing
Samuel, Evan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Semakin berkembangnya sistem perizinan berbasis online menimbulkan berbagai masalah hukum yang bermuara pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat, antara lain: (1) d terjadi pergeseran hakikat fungsi perizinan; (2) ...
Urgensi pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan rekomendasi United Nations Convention Against Corruption 2003
Darussalam, Nazla Afifa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, membuat para pelaku usaha semakin berusaha untuk mencari peluang agar mendapatkan keuntungan yang besar. Namun dengan berkembangnya perekonomian tersebut menimbulkan peluang ...
Analisis yuridis tanggung jawab pelaku usaha peternakan atas penyalahgunaan Antibiotics Growth Promoters dalam peternakan daging ayam berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Latief, Alvin Marvel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Masyarakat Indonesia telah lama menggunakan daging ayam sebagai salah satu produk pangan untuk di konsumsi. Seiring perkembangan zaman, terjadi peningkatan kebutuhan pangan bagi masyarakat, banyak pelaku usaha peternakan ...
Analisis yuridis keabsahan perjanjian jual beli melalui aplikasi Facebook berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Vikasari, Nabila (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Dunia maya atau internet berkembang pesat, seiring dengan perkembangan global yang terjadi dalam masyarakat melalui penggunaan teknologi secara online. Dengan adanya internet maka kegiatan perdagangan dapat dilakukan ...
Kewenangan negara untuk mengatur atau membatasi kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia
Sulastri, Reni (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pendapat lahir dari sebuah kepentingan, baik itu kepentingan individual, kolektif maupun global. Berbeda dengan kebebasan berpendapat yang merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu yang merupakan hak yang dilindungi ...
Pembatalan perkawinan dengan alasan pasangan adalah seorang biseksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Berliani, Adiella (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan pembatalan perkawinan adalah adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri. Metode ...
Kewenangan wakil presiden dan menteri negara dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan dinamika konstitusi di Indonesia
Apriliani, Silvana Intan Triyanda (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Menurut Ateng Syadruin wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup tindakan pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, ...
Pelanggaran hak privasi oleh wartawan infotainment dalam pengambilan berita yang ditayangkan di stasiun televisi swasta dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Hadi, Dwito Agashi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Saat ini perkembangan teknologi termasuk perangkat telekomunikasi berkembang pesat. Seiring dengan hal tersebut juga, lahirlah beberapa industri penyiaran yang menampilkan beragam informasi. Informasi yang ada baik dalam ...
Pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara atas nama terdakwa Tajudin bin Tatang Rusmana diukur dengan ajaran cita hukum : studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG
Siregar, Yohanes Ben Hanani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng terkait perkara eksploitasi anak yang dilakukan oleh seorang pedagang cobek bernama Tajudin bin Tatang Rusmana. Atas tuntutan ...
Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 87.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg atas pengadaan tanah kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Putri, Bani Amella Maha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawab hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perokonomian negara, merugikan kesejahteraan ...
Pembagian hasil kejahatan sebagai akibat dari perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri
Ali, Muhammad Aldyva Ferdianza Yahya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pembagian aset hasil kejahatan (sharing the proceeds of crime) merupakan tindak lanjut setelah aset hasil kejahatan, dalam hal ini kejahatan korupsi, berhasil dirampas dan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan ...
Kedudukan dan hubungan keperdataan anak hasil pemerkosaan incest dalam perspektif kompilasi hukum Islam
Saddak, R. A Siti Sarah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pada saat ini banyak kasus pemerkosaan yang terjadi, Lebih mengejutkan lagi, pemerkosaan tidak hanya terjadi pada perempuan dan lelaki yang tidak saling kenal, namun pemerkosaan juga dapat terjadi dalam keluarga. Pada ...
Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga didalam penyitaan untuk memperoleh kembali barang miliknya terhadap harta yang bukan hasil tindak pidana
Aziz, Farros Al (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pengembalian aset yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara dengan penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara, prosedur pengembalian ...
Analisis yuridis Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian baku dikaitkan dengan perjanjian kredit pemilikan rumah PT. Bank X
Rianti, Susan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Perjanjian baku merupakan sebuah perjanjian yang telah disusun dan dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan digunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi dari konsumen. Oleh karena sifatnya ...
Perlindungan hukum bagi penghuni rumah negara dalam menghadapi tindakan pengosongan
Tanaka, Anzu Michell Audreyna (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Rumah menjadi salah satu kebutuhan penting karena rumah merupakan bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal ataupun hunian dan sebagai sarana pembinaan keluarga. Rumah pun menjadi salah satu hak yang dituntut ...
Analisis penerapan pajak penjualan atas barang mewah terhadap mobil dengan motor listrik berdasarkan asas keadilan dan asas non-diskriminasi dalam hukum pajak Indonesia
Liman, Samuel Amadeus (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pada zaman sekarang banyak mobil-mobil dengan teknologi mutakhir atau yang secara yuridis disebut dengan mobil dengan motor listrik. Mobil yang dimaksud tersebut adalah mobil yang tidak menggunakan mesin konvensional lagi ...
Pertanggungjawaban hukum tentara anak sebagai korban dan pelaku kejahatan perang dalam konflik bersenjata
Setiawan, Auddhi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Tentara Anak merupakan seorang individu yang seringkali diperdebatkan apakah ia merupakan korban atau malah mereka merupakan seorang pelaku dari kejahatan perang. Baik aturan-aturan serta konvensi Internasional baik UDHR, ...
Konsistensi yuridis diantara regulasi pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Kosasih, Vina Herlina Sari (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pada saat ini di Indonesia Pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum. Namun, pada nyatanya tanah yang tersedia saat ini sebagian besar telah dimiliki ...
Pembingkaian berita di media daring (online) dikaitkan dengan hak kebebasan pers di Indonesia
skp38870 (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pembingkaian berita merupakan tindakan yang lazim dilakukan pers dalam kegiatan jurnalistik. Tindakan tersebut lahir dari adanya hak yang dimiliki pers berupa kebebasan pers. Dalam praktik kegiatan jurnalistik, pembingkaian ...
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Valen Diyen (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga perwakilan di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah lahir pada amandemen UUD NRI 1945 dan termaktub dalam pasal 22C dan 22D UUD NRI 1945. Urgensi lahirnya wakil daerah ...
Tinjauan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
Tendian, Chris Michael (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Kebijakan Amnesti Pajak diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (UU TA) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dalam ...
Pengaturan mengenai kesejahteraan hewan (animal welfare) terhadap gajah Sumatera di Kebun Binatang Indonesia
Rahmadani, Ni Luh Regina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Kesejahteraan hewan merupakan salah satu hal perlu diperhatikan dalam rangka pemanfaatan hewan. Penulisan hukum ini akan menjadikan Gajah Sumatera sebagai objek dari penelitian dan menganalisis aspek hukum yang melindungi ...
Relasi antara asas Dominus Litis dengan Ultra Petita dalam Putusan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Viviana, Tan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Skripsi ini membahas mengenai Relasi Antara Asas Dominus Litis dengan Ultra Petita dalam Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hukum acara diatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan ...
Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pid.Sus/2013 tentang Penggunaan merek Mosaic Miro diluar negeri yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Mosaicmiro di Indonesia
Ananda, Vanadia Neyla (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Merek di Indonesia sudah mempunyai peraturannya sendiri dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya, namun walaupun sudah mempunyai perturannya sendiri tujuan dari apa yang diatur dalam dengan kenyataannya dapat ...
Hak alimentasi anak luar kawin ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Jessica (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian tentang hak alimentasi anak luar kawin ditinjau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/ 2010. Hak alimentasi merupakan kewajiban untuk menafkahi dan memberikan ...
Permohonan hak atas tanah oleh pemegang izin pemakaian tanah di Kota Surabaya
Sembiring, Petricia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini menganalisa mengenai konsistensi ketentuan mengenai Izin Pemakaian Tanah dan ketentuan mengenai Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta permohonan ...
Pertanggungjawaban ketua dan anggota koperasi atas perbuatan hukum penjaminan aset koperasi berupa tanah
Hartono, Rosanna Livia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan batasan mengenai hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh badan hukum Indonesia, terutama mengenai tanah dengan status hak milik yang ...
Analisis terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan dengan pembuatan suatu perjanjian atas dasar putusan berkekuatan hukum tetap dan akibat hukumnya
Pintubatu, Pandapotan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum yang lahir karena adanya perjanjian. Perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan atau kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan ...
Penegakan hukum terhadap laporan penyiksaan pada tingkat penyidikan di Polda Bengkulu
Kuswandi, Garry Ammaruso (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki fungsi penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002. Dalam ranah pidana, penegakan hukum bertujuan untuk mengungkap kebenaran ...
Implementasi asas publisitas dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap
Adriani, Gina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penyelundupan dalam penjaluran barang impor melalui prosedur jalur hijau di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Khoirunisa, Asri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Negara Indonesia memiliki sistem perekonomian terbuka. Hal ini bepengaruh kepada perdagangan internasional khususnya importasi. Dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 kegiatan importasi dilakukan pengawasan oleh ...
Analisis standar ganti rugi terhadap kerusakan terumbu karang menurut hukum laut internasional
Syahkarim, Myriam Husna (2019)
Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis yang memiliki biodiversitas tinggi yang bernilai tinggi. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memanfaatkan terumbu karang untuk melindungi pantai dan juga melalui sektor pariwisata. ...
Tinjauan yuridis terhadap larangan pengambilalihan saham badan usaha teknologi finansial lembaga selain bank dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Pasal 60 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik
Clarita, Paskalia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang elektronik. Peraturan di atas mengatur khusus tentang penyelenggaraan uang elektronik, serta mengenai tata cara perizinan dan ...
Analisis yuridis klausula baku syarat dan ketentuan dalam laman Alodokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Syafira, Muthia Putri (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Kemajuan teknologi saat ini membuat segala informasi yang lambat dan susah menjadi serba cepat, mudah dan praktis, tak hanya dalam bidang e-commerce tetapi juga dalam bidang kesehatan. Kini semakin banyak kemudahan-kem ...
Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Permana, Adji Yudha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pembangunan dewasa ini sangat marak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini terhambat oleh terbatasnya jumlah tanah yang tersedia untuk dibangun. Dengan demikian, ...
Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia berat secara Proprio Motu terhadap individu yang berasal dari negara non-pihak dalam statuta Roma 1998
Rahmadina, Gita Senia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) berat masih saja terjadi di berbagai belahan negara di dunia meskipun telah banyak konvensi internasional yang secara tegas mengecam tindakan-tindakan tersebut. Terjadinya ...
Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana oleh hakim tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
Tarigan, Gina Maria (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Hukum acara perdata merupakan prosedur untuk menyelesaikan perkara dalam bidang perdata atau privat. Menumpuknya perkara perdata di pengadilan mengakibatkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak ...
Hak istimewa negara pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara di bidang penyertaan modal negara
Rivaldi, Alvin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan wujud representasi negara dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk membantu negara dalam mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlah berbagai upaya ...
Tinjauan yuridis tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merugikan keuangan negara dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Larasari, Arum Karimah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Analisis terhadap pengampuan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Giovanny, Monica (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik dan memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Setiap subjek hukum pada dasarnya cakap untuk bertindak, ...
Fungsi hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam upaya mewujudkan tertib berlalu lintas
Simamora, Daniel Hasiholan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penulisan hukum ini akan membahas tentang bagaimana fungsi hukum terkait Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam upaya mewujudkan ketertiban berlalu lintas di Indonesia. Upaya mewujudkan ...
Penerapan peraturan instrumen ekonomi dalam pengolahan limbah medis dan upaya menjaga kualitas air
Sundusyah, Siti Khamila Khansa (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini menganalisis tanggung jawab rumah sakit sebagai pelaku usaha dalam memberikan perlindungan bagi lingkungan dari hasil produksi limbah B3 terhadap pencemaran air, yang dikaji dengan Peraturan Pemerintah ...
Perlindungan hukum atas tindakan diskriminasi ras dan etnis : perbandingan hukum Indonesia dan Kanada
Putra, Rizky Ramadhan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Di negara yang multikultural atau multietnis yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnis, kebudayaan dsb, rentan terjadi diskriminasi. Salah satunya yakni di Indonesia yang kerap terjadi diskriminasi ras dan etnis ...
Legalitas pemrosesan pencari suaka (Asylum Seeker) diluar wilayah negara (Offshore Processing)
Arigi, Julio Pasha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Offshore Processing merupakan salah satu kasus pengungsi yang terjadi di dunia, kebijkan ini bermula dari pacific solution. Migrant mencari perlindungan ke berbagai negara, salah satu negara tersebut adalah Australia, ...
Urgensi pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki kekayaan tidak sah (Illicit Enrichment) dalam upaya pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bilmaruf, Muhammad Iqra (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Korupsi merupakan persoalan yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan serta kewenangan. Sehingga seringkali ...
Tinjauan yuridis terhadap akta autentik dalam akad-akad pembiayaan di perbankan syariah
Larasati, Nadira Tasya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang sempuma mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum berupa transaksi bisnis dalam kehidupan masyarakat. Akta autentik dalam akad-akad pembiayaan di perbankan syariah ...
Analisis yuridis penyadapan dalam dugaan tindak pidana pemerkosaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Aishah, Nadhine Syarifah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini menganalisis mengenai penyadapan yang terdapat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemajuan teknologi dan informasi pada era ini seperti menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan ...
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang
Syafei, Falah Fadhlurrahman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Perihal penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah wilayah yang menjadi ranah perdebatan. Peraturan yang tidak gamblang menjadi biang kerok ketidakjelasan kedaulatan dalam hal penuntutan. ...
Analisis yuridis teori pemidanaan terhadap pidana uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
Deriandra, M. Isfan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Skripsi ini akan membahas mengenai arti, baik secara konsep maupun tujuan dari pidana uang pengganti yang akan dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Pengembalian kerugian negara ...
Tanggung jawab penyelenggara lomba lari maraton atas kerugian peserta lomba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Wicaksono, Mochamad Ario (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Ajang lomba lari maraton di Indonesia sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa ajang lomba lari maraton yang bertaraf nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh promotor di bawah ...
Implikasi hukum terhadap penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah terkait dengan asas kepentingan umum
Ginting, Dimas Nugraha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini bermaksud menganalisis implikasi hukum terhadap penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dan kaitannya dengan asas kepentingan umum. Fungsi jalan adalah sebagai prasarana transportasi ...
Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa
Karim, Jashicca Sheillma Batamia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini bermaksud menganalisis kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam urusan BUMDesa. Pendirian BUMDesa merupakan bagian dari program prioritas percepatan pembangunan desa. BUMDesa memiliki peranan ...
Penyelesaian konflik agraria dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia
Perdanakusumah, Hafil (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. Konflik agraria menimbulkan efek yang besar bagi masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kurangnya penanganan ...
Analisis penerapan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kasus Nazril Irham sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1401/PID.B/2010/PN.BDG. dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1402/PID.B/2010/PN.BDG.
Gumilang, Ray Maulvy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Berbicara tentang kepastian hukum, Hukum Pidana di Indonesia menganut suatu asas yang bernama Asas Legalitas. Dalam Asas Legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan bahwa ...
Dasar hukum akuisisi PLTA Larona : antara kontrak karya Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. International Nickel Indonesia (PT. Vale Indonesia, Tbk.) dan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor : 48/KPTS/1975 tentang Pemberian izin usaha listrik kepada PT. International Nickel Indonesia (PT. Vale Indonesia, Tbk.)
Cayadi, Nuh Imantaka (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Mengingat Surat Izin Usaha PLTA Larona lahir sebelum UU. Ketenagalistrikan serta peraturan-peraturan mengenai tenaga listrik lainnya yang saat ini berlaku, maka terdapat ketidaksesuaian istilah pada Surat Izin Usaha PLTA ...
Perlindungan dan pemberdayaan petani akibat kegagalan panen yang dialami petani cabai ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani Juncto Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 tentang Fasilitasi asuransi pertanian
Fernanda, Kiki Novan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pertanian adalah suatu aspek yang sangat amat terkait dengan masyarakat agraris, begitupun masyarakat Indonesia. Permasalahannya adalah bahwa pertanian adalah suatu kegiatan yang memiliki reisko yang tinggi yang dapat ...
Peranan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) terhadap kepemilikan uang elektronik pada non-nasabah bank di Indonesia
Martiana, Cynthia Yokerina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Bank dalam menjalankan usahanya haruslah menerapkan dan memperhatikan prinsip kehati – hatian. Begitulah yang dituliskan dalam Undang – Undang Perbankan Indonesia. Merujuk pada kemajuan teknologi dalam perbankan, muncullah ...
Pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika
Rismawardani, Diptya Kamajaya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa karena efek kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan dapat mengancam masa depan kehidupan bangsa. Peredaran narkotika di ...
Penerapan denda pada akad pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah : studi pada Bank X Syariah Wilayah Bandung
Pelawi, Srina Sembiring (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Produk akad pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan dari Bank XSyariahwilayah Bandung. Akad pembiayaan Mudharabah sendiri adalah bentuk kerja sama antara duapihak. Pihak pertama yaitu pihak yang ...
Analisis yuridis urgensi pemberlakuan daluarsa terhadap sanksi bunga penagihan sebagai bentuk kepastian hukum pendapatan negara
Warman, Ahmad Aditya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Untuk menjalankan tugas negara tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, yang salah satunya diperoleh dari penerimaan perpajakan. Pendapatan tersebut digunakan oleh negara sebagai pembiayaan ...
Analisis yuridis perlindungan konsumen atas penjualan konsol permainan nintendo tanpa garansi resmi oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Suhandinata, Ray Tandriadi Pramuditha (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini menganalisis mengenai penjualan konsol permainan Nintendo tanpa garansi resmi oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat beberapa pelaku usaha ...
Tinjauan yuridis mengenai pemutusan hubungan kerja pekerja dengan alasan kesalahan berat yang tidak diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama
Manurung, Panji Uli (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan modal dasar dalam menggerakkan pembangunan, namun di lain pihak akan menimbulkan masalah apabila tidak tepat penanganannya. Seluruh warga negara Indonesia selayaknya dijamin ...
Penahanan dan tuduhan penggelapan atas nama X laporan polisi nomor : LP./XXX/III/2017/JBR/POLRESTABES
Awal, Zahid Johar (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Hukum Pidana memiliki sebuah asas yang dinamakan Ultimum Remedium dikarenakan beratnya dari sanksi pidana itu sendiri berupa perampasan hak kepada seorang terpidana. Ultimum Remedium atau yang disebut sebagai upaya terakhir ...
Tindak pidana korupsi dikaitkan dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dan ketua organisasi olahraga
Gunarsaputra, Muhammad Rizaldi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Kontrak-kontrak e-sport di Indonesia dan upaya peningkatan kepastian hukum bagi atlet-atlet e-sport Indonesia
Mayangsari, Andina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Olahraga sebagai aktivitas manusia untuk meningkatkan kondisi jasmani dan rohani telah mengalami perkembangan dengan munculnya cabang olahraga baru, yaitu e- Sport. E-Sport berkembang di negera-negara maju, seperti Amerika ...
Analisis yuridis terhadap perjanjian baku OVO berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Khoza, Marco Van (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
OVO merupakan salah satu uang elektronik yang banyak digunakan di Indonesia. Setiap orang yang menggunakan OVO pada dasarnya harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ...
Pertanggungjawaban perusakan benda cagar budaya dalam konflik bersenjata oleh aktor non-negara menurut hukum humaniter internasional
Gazi, Raden Azzaki Alaudin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Benda cagar budaya memiliki nilai yang sangat penting sebagai manifestasi dari tingkat peradaban dan identitas kebudayaan manusia. Dalam konflik bersenjata benda cagar budaya seringkali tidak luput dari perusakan yang ...
Peran pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak atas tanah
Margaretha, Maria (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria memberikan batasan mengenai hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang asing, terutama mengenai tanah dengan status hak milik. Pasal 21 ...
Analisis yuridis pembuatan alur laut kepulauan Indonesia barat ke timur berdasarkan konvensi hukum laut PBB 1982
Santoso, Wisley Jaya (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Indonesia adalah negara kepulauan sesuai dengan pasal 46 Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Berdasarkan itu, Indonesia berhak untuk membentuk suatu perlintasan bagi kapal asing untuk melewati Perairan Kepulauan Indonesia. ...
Keterwakilan perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia sebagai pemenuhan hak politik perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Darmawan, Aditya Adam (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Rendahnya tingkat keterwakilan politik (political representativeness) bagi Perempuan menjadi masalah yang sangat penting, khususnya dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga representatif masyarakat, ...
Pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan bagi pensiunan pegawai negeri dan pegawai swasta di Kabupaten Bandung dan kaitannya dengan asas keadilan
Triasiwi, Renatha Rizky (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pendapatan suatu wilayah kabupaten/kota di mana setiap daerahnya diberikan kewenangan untuk mengatur secara mandiri dalam melaksanakan pemungutannya yang ...
Studi kasus tentang kepemilikan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia non pribumi berdasarkan instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 dikaitkan dengan UUPA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017)
Simanjuntak, Putri Rebecca (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini untuk menganalisis Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017. Surat Instruksi tersebut memberikan pembatasan hak ...
Kasus kontrak dagang internasional antara St. Patrick Farm versus PT. Surya Pangan Jaya
Priskila, Keren (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Kontrak Dagang Internasional pada jaman sekarang telah menjadi suatu kegiatan yang tidak asing lagi. Kontrak Dagang Internasional biasa dibuat oleh para pelaku bisnis di seluruh dunia untuk melakukan transaksi dengan ...
Perbedaan tujuan dijatuhkannya putusan sela yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan Pasal 185 HIR dan masalah yang dihadapi dalam praktik
Kie, Robin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pasal 32 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh Majelis Arbitrase untuk menjatuhkan putusan sela pada proses persidangan arbitrase. Dalam teorinya putusan ...
Tindak pidana penodaan agama di Indonesia ditinjau dari hak asasi manusia
Pratama, Jordy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Pengaturan mengenai tindak pidana penodaan agama di Indonesia sudah ada ketika Indonesia dijajah Belanda pada jaman dahulu kala. Saat ini pasal penodaan agama tersebut diatur dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Pidana ...
Perlindungan hukum atas hak politik bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia
Samosir, Tasya Indriana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Setiap individu memiliki HAM yang harus dipenuhi dan tidak ada yang boleh mengurangi atau menghapuskan. Sama halnya dengan penyandang disabilitas fisik dan/atau mental, meskipun terdapat hambatan dalam fungsi fisik dan ...
Penerapan doktrin Promissory Estoppel untuk pemenuhan janji dalam Memorandum of Understanding di Indonesia
Daniel (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Memorandum of Understanding merupakan salah satu bentuk tahapan pra-kontraktual yang sering digunakan pada praktik di Indonesia. Tetapi hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai Memorandum of Understanding. Hal ...
Pembubaran organisasi kemasyarakatan melalui jalur pengadilan sebagai upaya penegakan prinsip Due Process of Law dalam negara hukum
Wati, Widia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini menganalisa mengenai pembubaran Ormas berdasarkanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentar, demi perbaikan dan kemajuan Blog ini, Salam https://elibskripsi.blogspot.com/