Perlindungan hukum masyarakat sekitar terhadap penggunaan pengeras suara di bangunan Gedung Ibadah Agama Islam - 2019
Penggunaan pengeras suara di bangunan gedung ibadah agama Islam merupakan wujud dari perkembangan teknologi dan hak kebebasan beragama. Penggunaan pengeras suara di bangunan gedung ibadah agama Islam dirasakan memberi ...
Kematian merupakan peristiwa hukum yang pasti dialami oleh setiap manusia. Akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang tersebut adalah terjadinya proses pewarisan yaitu proses bagaimana pengurusan dan kelanjutan ...
Cap jempol elektronik dalam e-contract ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik
Seiring dengan perkembangan zaman, perjanjian dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer, atau lebih akrab dikenal e-commerce. Perjanjian tersebut dinamakan dengan e-contract yang ditutup ...
Tinjauan kewenangan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 - 2019
Ruang lingkup perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia dan kepatuhannya terhadap standar internasional perlindungan pekerja migran berdasarkan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families -2019
Hak partai politik untuk memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kaitannya dengan sistem pemilihan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 - 2019
Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dikaitkan dengan prinsip non diskriminasi sebagai perwujudan hak asasi manusia
Anjani, Renatha Inna (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Tinjauan yuridis pemberian bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang mempengaruhi kepatuhan subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan
Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang akan dikenakan dalam setiap penghasilan yang diterima, baik pribadi maupun badan. Setiap pemotongan pajak penghasilan sudah seharusnya disertai dengan pemberian bukti ...
Kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dalam menggunakan hak politik pada Pemilihan Umum ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen
Regita, Emia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Penelitian ini membahas menganai kedudukan TNI dalam menggunakan hak politiknya, terutama hak memilih dalam Pemilihan Umum. Dalam pasal 34 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga ...
Vania, Tiara Frisly (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Di dalam praktik hukum masih adanya pemahaman yang tidak seragam antara penipuan dalam hukum pidana dan penipuan dalam hukum perdata yang timbul dari suatu hubungan kontraktual, yang memang sebetulnya aspek tersebut ...
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
Dalam dasar hukum pembentukannya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dikatakan berkedudukan sebagai lembaga negara Independen. Kedudukan ...
Analisis hubungan keagenan dalam kontrak perdagangan berjangka komoditi berdasarkan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016
Perdagangan berjangka komoditi adalah bentuk perkembangan dari perdagangan dengan memperjualbelikan kontrak derivatif, di atur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor ...
Homoseksual sebagai alasan perceraian ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Ramdani, Ichsan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Manusia merupakan mahluk sosial, oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain. Ketergantungan manusia akan orang lain menyebabkan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk ...
Tinjauan yuridis terhadap Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau pembiayaan kepada perusahaan efek dan kredit atau pembiayaan dengan agunan saham dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan
Bank sebagai lembaga keuangan terbesar mempunyai fungsi sebagai sarana pendukung perekonomian bangsa terutama dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada dunia pasar modal. Dibentuknya peraturan mengenai larangan bank ...
Pembatalan perjanjian "online" akibat pengguna aplikasi Go-Jek tidak diketahui keberadaannya
Laksmiari, Alika Hanoum (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2019)
Fenomena transportasi jasa online merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya. Go-Jek merupakan salah satu contoh hasil perkembangan transportasi di Indonesia. Dalam ...
Pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat dalam hal pengangkatan anak dikaitkan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengangkatan anak
Penelitian ini memiliki fokus utama untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat dalam hal pengangkatan anak dikaitkan dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan berbagai peraturan ...
Tanggung jawab produsen Albothyl terhadap obat Albothyl yang menyebabkan kerugian bagi konsumen obat Albothyl berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Putri, Dhaifina Madina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal ...
Keabsahan perjanjian jual beli airsoft gun di Indonesia
Skena jual-beli senjata replika(Airsoft Gun) di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, namun hingga saat ini masih belum ada peraturan jelas yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian jual beli barang tersebut. Dalam ...
Pengaturan Rechtelijk Pardon atau pemaafan hakim dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana serta pengaturan checklist penuntutan dalam rancangan Kitab Undang-Undang hukum acara pidana dalam perspektif asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law)
Mengingat bahwa ketika Hukum dibentuk oleh Manusia, dan dijalankan pula oleh Manusia, tidak ada satu produk Hukum yang sempurna yang dapat di buat oleh Manusia, Produk Hukum yang dibuat oleh Manusia pasti terdapat di ...
Analisis Conservatoir Beslag atas saham dikaitkan dengan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum
Conservatoir beslag merupakan suatu upaya penjamin hak yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Conservatoir beslag merupakan suatu upaya untuk menjamin agar kemenangan dari pihak Penggugat atas suatu perkara ...
Syarat-syarat kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan syarat-syarat kelalaian dalam peraturan berkaitan dengan kecelakaan saat bekerja serta akibat hukumnya
Pardamean, Clinton (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Analisis yuridis perlindungan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa rumah toko (ruko) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Koeswondo, Raymond (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Di dalam perbuatan hukum sewa menyewa umumnya diketahui terdapat pihak penyewa dan yang menyewakan, tapi dapat juga ditemukan kedudukan konsumen dan pelaku usaha jika kita melihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan ...
Asas Nemo Iudex in Causa Sua dalam prosedur hak ingkar terhadap arbiter
Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian tentang kewenangan memutus hak ingkar dalam UU Arbitrase yang diuji dengan asas Nemo iudex in causa sua. Hak Ingkar merupakan upaya yang dimiiliki para pihak untuk memperoleh ...
Bentuk perjanjian arbitrase : perbandingan antara UU No.30 Tahun 1999 dengan beberapa instrumen hukum yang dikenal secara internasional
Susilo, Michelle Gracia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Penggunaan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa semakin marak digunakan di Indonesia dan di dunia internasional. Sayangnya, pengaturan mengenai bentuk perjanjian arbitrase, yang merupakan salah satu ...
Implikasi hukum terhadap kewajiban Pemerintah Kota Bandung dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau
Natasasmita, Idham Barkah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pemerintah Kota Bandung mengenai Ruang Terbuka Hijau. Dalam Hal ini Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2017 belum memenuhi ketentuan luas Ruang Terbuka Hijau yang ...
Kewenangan notaris membuat perjanjian Nominee untuk proses pengampunan pajak
Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan notaris membuat perjanjian nominee untuk proses pengampunan pajak. Karena pada tahun 2017 pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pendapatan Negara melalui program pengampunan ...
Tinjauan hak imunitas advokat ketika melakukan pembelaan terhadap klien dikaitkan dengan Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi
Yanti, Christie Eva (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Penelitian ini menganalisis terkait Hak Imunitas Advokat mencakup pengertian, keberlakuan, dan kekurangannya serta kaitannya dalam penggunaannya oleh Advokat. Selain itu, hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ...
Tinjauan hukum terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan wasiat berdasarkan kompilasi hukum Islam
Hukum yang mengatur masalah warisan dinamakan kewarisan dan setiap lembaga hukum mempunyai mempunyai hukum kewarisannya masing-masing. Indonesia masih terdapat pluralism, sehingga dikenal Hukum Kewarisan Islam merupakan ...
Analisis hukum perlindungan konsumen agar konsumen terhindar dari gugatan ganti rugi pencemaran nama baik oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Penelitian ini menganalisis mengenai cara yang tepat bagi konsumen dalam menyampaikan pendapat dan keluhannya, agar terhindar dari gugatan ganti rugi pencemaran nama baik oleh pelaku usaha. Hukum Perlindungan Konsumen ...
Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hukum bagi masyarakat dari pencemaran akibat limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum
Halim, Livia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Penelitian ini menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak pencemaran limbah B3 di Sungai Citarum, yang dikaji dengan berbagai peraturan perundang-undangan (terutama ...
Perlindungan hukum bagi pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui rapat umum pemegang saham untuk melakukan Go Private
Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada pemegang saham mayoritas yang dirugikan dalam hal pemegang saham minoritas menolak menjual sahamnya menggunakan Pasal 62 Undang-Undang ...
Pengangkatan anak oleh masyarakat penganut kepercayaan yang mengangkat anak dari golongan agama tertentu dan memutuskan hubungan hukum dengan orangtua kandungnya
Effendi, Colin (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan ...
Hak ayah atas anak luar kawin yang ditelantarkan oleh ibunya dikaitkan dengan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Keluarga di Indonesia tidak semua anak berasal dari hubungan perkawinan yang sah. Ada beberapa anak terlahir dari hubungan di luar perkawinan. Lahirnya anak di luar perkawinan tersebut di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun ...
Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna jasa akuntan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Prianti, Septiani Desy (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Akuntan publik merupakan salah satu profesi yang lahir dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama berkaitan dengan akuntanbilitas entitas yang ...
Rachman, Irfan Aulia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan hak atas tanah antara pemegang Hak Tanggungan dengan pemberi Hak Tanggungan. Dengan adanya Hak Tanggungan utang pemberi Hak Tanggungan dijamin pembayarannya terhadap pemegang Hak ...
Tinjauan terhadap ketentuan mengenai transaksi jual beli ASI melalui kegiatan donor ASI menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Karolina, Ani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup anak, salah satu bentuk tindakannya adalah Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayi yang memiliki manfaat dalam mempengaruhi tumbuh dan berkembang anak. Bayi ...
Pembatasan ekspor dan kewajiban membangun Smelter dikaitkan dengan ekspropriasi dalam konteks hukum investasi internasional
Negara atas dasar kedaulatannya, memiliki kuasa untuk mengatur subyek hukum serta sumber daya alam yang berada di wilayahnya. Namun dalam kaitannya dengan hukum investasi internasional, apabila pengaturan tersebut berdampak ...
Tinjauan yuridis terhadap perusahaan live streaming yang tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dalam perjanjian Official Host dikaitkan dengan Pasal 21 UU PPh
Susanto, Felicia Tammy Devina (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Penelitian ini menganalisis klausul perjanjian kerjasama antara perusahaan live streaming dengan official host yang bertentangan dengan kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan berdasarkan UU PPh dan dikaji dengan ...
Perlindungan konsumen pemilik hewan terhadap penanganan medis oleh dokter hewan praktik mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
Di Indonesia banyak orang yang masih menganggap remeh kesehatan hewan, mereka menganggap bahwa hewan tidak memiliki hak yang sama dengan manusia. Hak hewan masih dipandang sebelah mata bagi sebagian orang. Di sisi lain ada ...
Pengaruh pemberian sanksi perdata dalam putusan perkara perdata Nomor 651 K/PDT/2015 terhadap pemberian sanksi pidana dalam putusan perkara pidana Nomor 1554 K/PID.SUS/2015
Yulianto, Bayu Eko (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
PT Kalista Alam melakukan tindakan pembukaan lahan dengan metode pembakaran, dimana tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum serta tindak pidana. Sehingga diperlukan untuk menjalani proses peradilan perdata dan ...
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat Diaspora Indonesia di luar negeri
Penelitian ini menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). Penelitian ini juga menganalisis mengenai masyarakat Diaspora Indonesia di Luar Negeri, serta menganalisis ...
Pertanggungjawaban dan perlindungan hukum untuk keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kerja bagi tenaga kerja konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi
Negara Indonesia bercita-cita mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui penghidupan dan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak adalah hak bagi setiap warga negara yang juga merupakan bagian dari hak asasi ...
Pembinaan residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor
Kuhisa, Maga Bania (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana penerapan pembinaan bagi residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Nomor ...
Kumala, Dewi (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Pasien pada hakikatnya mempunyai hak untuk memperoleh segala upaya pengobatan yang layak dan sesuai dengan standar prosedur pelayanan kesehatan, apalagi pasien tersebut sedang dalam keadaan gawat darurat. Rumah sakit ...
Pembiayaan dari PT. Star Ventures dan PT. West Venture kepada Cultivature
Perkembangan dan kemajuan teknologi memberikan implikasi terhadap berbagai bidang, salah satunya yaitu eksistensi usaha rintisan di Indonesia. Eksistensi usaha rintisan saat ini tidak terlepas dari berbagai kontribusi, ...
Pengklaiman kepemilikan kendaraan oleh pihak dalam perjanjian pembiayaan terhadap pihak yang mengalihkan pelunasan angsuran pembiayaan kendaraan secara sepihak
Terrence (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Legal Memorandum ini membahas mengenai perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang mengalihkan pelunasan angsuran objek jaminan perjanjian pembiayaan yang telah didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan ...
Rachmayanti, Nabilla (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Perkembangan pola kehidupan urban telah membawa perkembangan dunia perdagangan ke ranah daring. Sebagai konsekuensinya, industri jasa pengiriman kini memegang peranan yang vital untuk menunjang transaksi-transaksi yang ...
Analisis yuridis eksekusi putusan BPSK berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaturan eksekusi putusan sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan hukum acara perdata di Indonesia. Dalam Pasal 42 ayat 2 Keputusan ...
Sengketa hak cipta lagu "Aisyah Jatuh Cinta" antara Arham "Krisnawan" dan Maria
Manurung, Kevin Evangelis Jordan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR, 2018)
Sengekta Hak Cipta lagu adalah hal yang sudah dialami oleh beberapa pihak yang berkutik di dalam dunia hiburan. Banyak Hak Cipta yang dimiliki oleh seseorang yang dilanggar oleh beberapa pihak yang Berakibat muncullah ...
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat beda negara untuk mendapatkan kejelasan status hukum anak angkatnya dengan proses pengangkatan yang tidak sesuai prosedur
Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang didambakan setiap pasangan yang sudah menikah. Namun realitas yang terjadi di masyarakat adalah bahwa tidak semua pasangan mendapatkan anak setelah menikah. Dalam hal ini, ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentar, demi perbaikan dan kemajuan Blog ini, Salam https://elibskripsi.blogspot.com/