Contoh - contoh Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum 5

Judul - Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum

  <<   previous           next  >>

Arasy Pradana A Azis, author

Dimensi maritim dalam model pengakuan konstitusional masyarakat adat di indonesia pasca reformasi (dekonstruksi konsep masyarakat adat dan prinsip NKRI dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945) = Maritime dimension in the constitutional recognition model of the indigenous peoples in post-reformation Indonesia (deconstruction of the indigenous peoples concept and the NKRI principles in article 18B (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) / Arasy Pradana A Azis

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memuat setidaknya empat elemen pengakuan masyarakat adat, di mana dua diantaranya berkaitan dengan masyarakat adat itu sendiri dan prinsip NKRI sebagai prasyarat pengakuan. Keduanya sejatinya mengandung bias paradigmatik kepada kebudayaan agraris. Konsep masyarakat adat sejak semula diidentikkan dengan hak ulayat atas tanah. Sementara...

Ananda Yusdino, author

Penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia serta kesesuaiannya dengan aturan local content requirements yang ada dalam kerangka agreement on trade-related investment measures (perjanjian TRIMs) = Use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia as well as their conformity with the local content requirements in the framework of agreement on trade-related investment measures (TRIMs agreement)

ABSTRACT

Sejak Oktober Tahun 2009, terdapat Committee on TRIMs yang secara konsisten membahas Local Content Requirements di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang dinilai melanggar Paragraf 1 (a) Daftar Ilustrasi Perjanjian TRIMs. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah adanya pengaturan...

Baca Juga :

• Download Skripsi Ilmu Hukum PDF
• Download  Skripsi Hukum Pidana
• Download Skripsi Hukum Pidana Islam
• Download Skripsi Hukum Perdata
• Download Skripsi Berbagai Jurusan

Muhammad Ridwan B., author

Tinjauan aspek hukum perlindungan konsumen dalam transaksi Go-Food = Review of legal aspects consumer protection in Go-Food transactions

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep GO-FOOD, serta untuk memahami permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam transaksi GO-FOOD dan bagaimana hukum memandang permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku. Hasil dari penelitian yaitu ditemukannya beberapa permasalahan hukum yang dapat...

Hillary Febryna Rosalia, author

Penyelesaian permasalahan utang pajak yang berasal dari warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak = The settlement of the tax liability problems from the undivided inheritance as the tax subject

ABSTRACT

Pada hakikatnya subjek pajak adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, warisan yang belum terbagi yang kedudukannya adalah sebuah harta waris, merupakan subjek pajak atau dapat dikatakan juga merupakan bagian dari subjek hukum. Di lain sisi, warisan...

Hendra, author

Prosedur pencabutan kepailitan oleh kurator menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: studi kasus putusan Mahkamah Agung no. 1037.K/PDT.SUS/2010 = Bankruptcy revocation procedure by the receiver pursuant to law number 37 year 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligation (law no. 37/2014): a case study of the Indonesian Supreme Court verdict number 1037.K/PDT.SUS/2010

ABSTRACT

Dalam hal harta debitor pailit yang ditemukan saat proses pengurusan dan pemberesan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Hakim Pengawas mengusulkan kepada Hakim Pemeriksa untuk melakukan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK & PKPU. Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan...

Rizky Adi Saputra, author

Tinjauan yuridis upaya keberatan atas informasi yang bersifat privasi di dalam putusan pengadilan di Indonesia = Juridical review on means of objection upon confidential information in courts decision in Indonesia

ABSTRACT

Skripsi ini membahas mengenai upaya keberatan atas informasi yang bersifat privasi dalam putusan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam hal pembatasan informasi berupa identitas para pihak yang dilindungi dalam putusan pengadilan dan upaya keberatan atas tidak dilaksanakannya pengaburan identitas sebagai informasi yang dibatasi. Dalam penyelesaiannya, pengadilan harus melindungi identitas para pihak...

Mutia Jawaz Muslim, author

Restrukturisasi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata = Restructuring the competency of absolutes administrative court towards administrative decisions which is the development of legal private law

ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari permasalahan ketidakjelasan dari konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengecualian kompetensi absolut dimana dalam praktiknya menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum dan masyarakat sehingga...

Hutabarat, Herman Fasiona, author

Intervensi Kementerian Perhubungan melalui peraturan Menteri Perhubungan no.108 tahun 2017 terhadap taksi berbasis online sebagai pelaku usaha mikro terkait dengan undang-undang persaingan usaha = Intervention of the Ministry of Tranportation through the regulation of the minister of transportation no. 108 of 2017 on online taxes as micro business activities related to business competition law

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai intervensi Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 terhadap taksi berbasis online sebagai pelaku usaha mikro terkait dengan Undang-Undang persaingan usaha. Penelitian Ini adalah penelitian hukum dimana suatu penelitan hukum tentu bersifat normatif, dengan mengunakan pendekatan Undang-Undang sehingga penelitian ini menelaah Undang-Undang dan regulasi...

Christopher Joses Vegas Antoni, author

Mekanisme ganti rugi kejahatan dalam pasar modal di pasar modal Indonesia serta perbandingannya dengan Amerika, China, Jepang, dan Inggris = Civil compensation mechanism on capital market fraud in Indonesia capital market and its comparison with capital market in United States of America, People's Republic of China, Japan, and England

ABSTRACT

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan mekanisme ganti rugi terhadap investor yang terkena dampak kejahatan dalam Pasar Modal di Pasar Modal Indonesia, Amerika, China, Jepang, dan Inggris. Dari perbandingan tersebut dapat terlihat kelebihan dan kekurangan dari tiap mekanisme yang berlaku di masing-masing Negara, serta rumusan mekanisme ganti rugi yang tepat untuk...

Riana Wahyuningtyas, author

Perbandingan hukum atas peraturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia dan Inggris (studi kasus: peer to peer lending) = Legal comparison of information technology-based money lending service regulations in Indonesia and the United Kingdom (case study: peer to peer lending)

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang perbandingan hukum atas peraturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia dan Inggris (Studi Kasus: Peer To Peer Lending). Metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum. Saat ini di Indonesia layanan ini sedang marak yang biasa dikenal dengan pinjaman online. Adapun perbandingan dengan memilih...

 

Dhio Nugroho, author

Analisis hukum hak cipta terkait penyediaan perangkat penerimaan siaran di hotel = Copyright law analysis regarding the provision of hotel broadcasting devices

Sitepu, Layasi Andini, author

Tinjauan yuridis penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia: studi putusan pengadilan hubungan industial Denpasar no. 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS = Juridicial review on the use of foreign worker in Indonesia: based on case study verdict No. 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS in industrial relations court

ABSTRACT

Pada tahun 2017, jumlah TKA telah meningkat menjadi 85.974 TKA yang sebagian besarnya berasal dari China. Peningkatan jumlah TKA di indonesia tersebut merupakan dampak dari penanaman modal, yang mana berpotensi untuk menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan, dimana tenaga kerja Indonesia menjadi sulit untuk bersaing dengan para tenaga kerja asing tersebut. Bahkan, bagi...

Mochammad Iqbal Cakrabuana, author

Kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah setelah putusan MK no. 137/PUU-XIII/2015 dan putusan MK no. 56/PUU-XIV/2016 = Central government authority on supervision of local regulations after the contitutional Court Decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional Court Decision no. 56 /PUU-XIV/2016

ABSTRACT

Negara Indonesia adalah  Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan  Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap...

Ilham Satria Bustami, author

Aspek orisinalitas dalam suatu ciptaan: analisis terhadap film pengabdi setan dan film the conjuring universe = Aspect of originality in a work: an analysis on `Satans Slave` and films from the conjuring universe

Assyifa Fuad, author

Peran pemerintah terhadap penyediaan air minum melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Public sectors role in providing potable water through public-private partnership scheme

ABSTRACT

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi...

R Agung Gunawan, author

Penegakkan hukum terhadap korporasi pelaku illegal fishing di Indonesia = Law enforcement against corporations illegal fishing actor in Indonesia

ABSTRAK Penegakan hukum di laut memegang peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai bagian dalam mewujudkan kewibawaan dan kedaulatan Negara di laut. Tindak Pidana illegal fishing sampai saat ini belum masuk dalam golongan kejahatan transnasional sebaimana tertuang dalam UNTOC. Namun, pelaku dari tindak pidana illegal fishing tidak menutup kemungkinan dilakukan...

Anggi Ashari Saputra, author

Tinjauan yuridis mekanisme pencatatan serikat pekerja/serikat buruh: studi kasus serikat pekerja pengelola dan pekerja pedagang kaki lima Alun-Alun Kebumen = Juridical analysis of union registrastion mechanism: case study of serikat pekerja pengelola dan pekerja pedagang kaki lima Alun-Alun Kebumen

ABSTRACT

Mekanisme pencatatan serikat pekerja/serikat buruh telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara pengaturan tersebut dengan pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh. Akibatnya, dengan banyaknya jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat malah melemahkan gerakan...

Marpaung, Suganda Jhoan, author

Pengalihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (studi kajian pada kota Pematangsiantar) = Transition of the authority for collection of land taxes and rural and urban buildings (P2) from the central government to regional governments (study in Pematangsiantar City) / Suganda Jhoan Marpaung

ABSTRAK

Seiring pembagian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah, yang membutuhkan sumber pendanaan guna menjalankan roda pemerintahan maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipilih sebagai salah satu jenis pajak yang diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.Adapun studi kajian...

Lecya Easterina Brotosusilo, author

Dari kontrak jual-beli internasional ke joint production: studi kasus pengadaan kapal selam oleh Indonesia dari Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) = From international sale and purchase contract to joint production: a case study of submarine procurement by the Republic of Indonesia from Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME)

Otniel Yustisia Kristian, author

Perlindungan hukum pengguna layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, pelanggaran kerahasiaan data, dan dalam hal fintech belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan = Legal protection for consumers of money lending service that base on technology and information in the case of fraud, violation of data confidentiality, and in the case of fintechs have not been registered in financial services authority (OJK)

Salah satu jenis jasa layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan positif adalah layanan jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa mengenai Penyelenggaraan Aktivitas Bisnis Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sebenarnya telah diatur melalui regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Walaupun telah dibuat regulasi yang...

Muhamad Indra R., author

Penundaan pelaksanaan keputusan tender dalam sengketa tata usaha negara di PTUN Jakarta (studi kasus: putusan No.167/G/200/PTUN.JKT)

Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis...

Alfa Yuwanti Ardyani, author

Kedudukan bank pada pelaksanaan sekuritisasi asset = Bank's capacity in asset securitization

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara pengalihan aset dalam transaksi sekuritisasi aset, serta kedudukan Bank terhadap pihak lain dalam transaksi tersebut. Selain itu akan dijelaskan pula status.

Sitanggang, Tati Vain, author

Dilema penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi: Studi kasus: Perkara Adrian Waworuntu = The dilemma life time sentence in prison against corruption convicted

Korupsi adalah tindak pidan yang cukup fenomenal di Indonesia karena merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh kasus korupsi yang cukup fenomenal adalah perkara Adrian Waworuntu yang terlibat dalam skandal pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Jakarta Selatan dengan mempergunakan L/C fiktif sehingga merugikan keuangan negara sebesar...

Syarief Sulaeman Nahdi, author

Kriminalisasi kejahatan komputer (cyber crime) dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai usaha Pembaharuan Hukum Pidana = Criminalization of cyber crime at draft of criminal code as attempts to renew the criminal law

Respon hukum pidana diperlukan apabila terjadi pertemuan (konvergensi) antara kepentingan umum dengan penggunaan komputer dimana kepentingan umum tersebut terganggu dengan pengoperasian tertentu dari komputer. Saat ini belum terdapat aturan yang memadai untuk menjerat pelaku kejahatan komputer maka Indonesia melakukan pembaharuan hukum pidana yang nampak di dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana....

M. Hadi Susanto, author

Monopoli atas essential oleh badan usaha dalam persepektif hukum persaingan

Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Implementasi ketentuan Pasal 33 UUD 1945 telah mengakibatkan struktur monopoli pada sektor-sektor industri yang terkait dengan essential facility. Akan tetapi, quo vadis batasan implementasinya berpotensi terjadinya...

Hamzah, author

Perlindungan konsumen di Indonesia : studi mengenai perlunya asuransi tanggung jawab produk

Disertasi ini membahas dan menganalisis tentang perlindungan konsumen di Indonesia melalui mekanisme asuransi tanggung jawab produk (product liability insurance). Lembaga asuransi menjadi penting untuk mengalihkan risiko tanggung jawab produsen atas produk yang dihasilkannya untuk dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen, apbila konsumen mengalami kecelakaan dan atau kerugian akibat mengkonsumsi atau memakai...

Juan Akbar Indraseno, author

Kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia: Analisa keputusan komisi pengawas persaingan usaha perkara nomor: 071KPPU-L/2007 = Temasek Holdings Pte. Ltd. cross ownership in the Indonesia's telecomunication companies (analysis of business competition supervisory board judgment no. 07/KPPU-L/2007)

Tesis ini membahas mengenai apakah kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. di PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk. merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang Anti Monopoli dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut....

Junior B. Gregorius, author

Analisis yuridis mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pembantu (medeplichtige) dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang (money laundering) = Legal analysis on criminal sanction against the accomplice (medeplichtige) in Indonesia money laundering act (money laundering)

Menurut ketentuan ICUHP, ancaman pidana seorang pelaku pembantu d~kurangi sepertiga dari pidana pokok bagi pelaku utama. Sebaliknya dalam UUTPPU, pelaku pembantu diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utama. Ada tiga hal yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini, pertama: apakah ratio legis pembentuk UUTPPU menentukan sanksi pidana yang sama bagi...

Kolopaking, Anita D.A., author

Kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA dan badan dikaitkan dengan penggunaan nominee sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam pertanahan Indonesia = The ownership of land with free hold by foreign citizen and legal entity in relation to utilization of nominees as a form of fraudulent action

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang setiap orang ingin dimllikinya. Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa diperlukan pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi bangsa Indonesia, dengan mempertimbangkan juga peruntukan bagi WNA dan Badan Hukum. Oleh karena itu Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib mengatur kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mendorong...

Yeni Salma Barlinti, author

Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia =The Existence of Fatwa of National Board of Syariah on National Legal System in Indonesia

Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Penerbitan fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah oleh DSN yang diminta oleh para pelaku ekonomi syariah dan kaitannya serta keterpengaruhannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah menjadikan kajian panting dalam hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian...

 <<   previous           next  >>