Contoh - contoh Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum 6

Judul - Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum

  <<   previous           next  >>

Adi Kurniawan, author

Menuju sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia = Towards positive publication system in land registration in Indonesia / Adi Kurniawan

Pendaftaran tanah di Indonesia jika dilihat dalam penerapan sistem publikasinya tidak memberikan suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah. Diberikannya sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adanya kesempatan...

Richardus Mulyo Mardiarso, author

Analisis yuridis terkait penerapan tindakan pengamanan perdagangan (safeguards) terhadap impor ubin keramik = Judicial analysis regarding the application of safeguard measure on import of ceramic tiles

ABSTRACT

Skripsi ini membahas mengenai penerapan tindakan pengamanan perdagangan terhadap Impor Ubin Keramik yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagai salah satu bentuk perlindungan atas kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami akibat adanya lonjakan impor produk ubin keramik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah perskriptif,...

Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra, author

Legalitas dan efektifitas penggunaan sanksi ekonomi unilateral dalam sengketa perdagangan antara Uni Eropa dan Federasi Rusia = Legality and effectiveness of unilateral economic sanctions in trade disputes between the European Union and Russian Federation

ABSTRAK Sanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini...

Farid Hanggawan, author

Hukum dalam perspektif Derridean: refleksi atas teks Force de Loi: Le Fondement Mystique de l? Autorite

Skripsi ini merupakan refleksi atas teks ?Force de Loi: Le Fondement Mystique de l?Autorite? karya Jacques Derrida. Force de Loi seakan hendak menyibak wajah antagonis dari hukum modern, yang tak lain merupakan buah cinta modernisme. Keadilan, bagi hukum modern, menjadi sesuatu terberi. Wewenang (autorité) dalam hukum lantas menjadi kreator dan...

Andwika Intan Fatharani, author

Analisis yuridis perjanjian untuk mengakhiri tindakan kedokteran antara dokter dengan keluarga pasien

Analisis ini membahas perjanjian untuk mengakhiri tindakan kedokteran antara dokter dengan keluarga pasien dalam mengakhiri tindakan kedokteran dalam hal pasien pada fase terminal ditinjau dari sudut hukum perjanjian. Analisis ini juga membahas mengenai pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit dalam hal berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terutama Pasal 1365 dan Pasal...

Mutiaratu Astari Rafli, author

Kekhilafan dalam perjanjian (studi kasus putusan No. 623/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL = Negligence in an agreement (a case study of Jakarta Selatan disctrict court verdict No. 623/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL)

Dalam pengaturannya, seseorang yang mengalami kesalahan ketika dia menyetujui suatu perjanjian, perjanjian itu dapat dibatalkan jika dia menuntutnya di pengadilan dan sebagai akibatnya perjanjian itu dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Studi ini membahas ajaran Khalafafan (Dwaling) yang merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal...

Muhammad Kamil Akbar, author

Penyelesaian konflik norma peraturan perundang undangan melalui jalur mediasi (analisis peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 2 tahun 2019 tentang penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi) = Conflict completion of legislative norm by mediation path (analysis of justice and human right ministry regulation no. 2/2019 about completion disharmony of regulation by mediation) / Muhammad Kamil Akbar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan memlalui jalur mediasi yang dilakukan oleh lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Berlakunya Permenkumham No. 2 Tahun...

Sibarani, Marlina, author

Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Terkait Dengan Terjadinya Fraud Perusahaan Pembiayaan (Studi Perbandingan Negara Di Indonesia, Australia dan Inggris) = Supervision and Control Systems Related to Financing Fraud Occurrence (Study Comparison of Countries in Indonesia, Australia and English)

Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada penyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi...

Sri Laksmi Anindita, author

Valuasi kerugian akibat hilangnya nyawa manusia dalam perkara perdata = Valuation of loss from wrongful death in private law cases

Usaha meringankan penderitaan lahir dan batin bagi keluarga korban akibat perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kematian atau hilangnya nyawa manusia, sangatlah pantas untuk terus diperjuangkan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dirasakan belum memberikan definisi yang cukup jelas terhadap istilah kerugian, batasan-batasan kerugian apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai...

Nur Adlina Utami, author

Tinjauan hukum perjanjian kerja dengan sistem alih daya (studi kasus PT.X, PT.Penyedia Jasa Y, Pekerja Z)

Persaingan ketat di era globalisasi menuntut pengusaha untuk fokus langsung pada bisnis intinya. Penyerahaan pelaksanaan kegiatan yang bukan bisnis inti kepada pihak lain disebut dengan alih daya. Praktek alih daya seringkali menimbulkan masalah seperti pada kasus pada PT. X dengan PT. Y dan pekerja Z. Pada kasus ini, PT. Penyedia...

Edwardo Warman Putra, author

Implikasi pengaturan dan penerapan pasal 7 ayat (4) undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit terhadap badan hukum khusus perumahsakitan: analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/PUU-XI/2013 = Implication of the application of article 7 (4) of law number 44 year 2009 on hospital towards legal entities in the hospital sector: legal analysis of the constitutional Court Decision number 38/PUU-XI/2013

ABSTRACT

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Rumah Sakit mengatur bagi badan hukum yang bidang usahanya perumahsakitan dilarang memiliki bidang usaha lain yang berada di bawah satu naungan badan hukum. Sedangkan PP Muhammadiyah merupakan badan hukum yang memiliki tiga bidang usaha, yaitu rumah sakit, pendidikan, dan keagamaan. Dengan ketentuan yang ada...

Syifa Irbah Hana Wirawati, author

Legal analysis on settlement of payment using letter of credit (L/C) on PT ANTAM in Mandiri Bank = Analisis hukum tentang penyelesaian pembayaran menggunakan letter of credit (L/C) pada PT ANTAM di Bank Mandiri

ABSTRACT

A Letter of Credit or called L/C as a banking instrument for making payments is a very well-known practice especially in international trade. The research of this thesis will discuss Law and Regulation concerning international trade using L/C and what legal issues arise related to the use of L/C at...

Tiara Berlian, author

Irisan kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api = Intersecting authority of National Transportation Safety Committee and Indonesian National Police in handling railway accidents

ABSTRACT

Skripsi ini membahas mengenai Komite Nasional Kewenangan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian yang memiliki kewenangan yang beririsan dalam hal penanganan kecelakaan transportasi kereta api, dimana KNKT memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi kecelakaan transportasi, sedangkan Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk mempermudah pemahanan, skripsi ini mengambil contoh kasus kecelakaan KA S5...

Agnia Nurrahma Dewi, author

Pengalihan saham badan usaha milik negara di bidang pertambangan dalam rangka pembentukan holding badan usaha milik negara: Privatisasi atau bukan = Transfer of shares of state-owned enterprises in mining sector In prder to establishing holding company of state-owned enterprises: privatization or not

ABSTRACT

Skripsi ini membahas perbedaan pendapat tentang perbuatan hukum pengalihan saham yang menyatakannya sebagai privatisasi atau bukan. Secara khusus skripsi ini menjelaskan apakah makna privatisasi, baik ditinjau dari standar internasional, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, serta menjelaskan apakah perbuatan hukum pengalihan saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) oleh PT Timah...

Azam Hawari, author

Tinjauan kebijakan lingkungan hidup dan hambatan perdagangan berdasarkan hukum world trade organization: studi kasus pelarangan impor minyak kelapa sawit Uni Eropa untuk sektor transportasi dalam renewable energy directive II = Environmental-trade measure under world trade organization law: case study on palm oil import ban for transportation sector of the European Union within renewable energy directive II

ABSTRACT

Dalam hukum World Trade Organization (WTO), persoalan lingkungan hidup diatur pada Pasal XX (b) dan (g) GATT 1994, beserta dua peraturan khususnya yakni, The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) dan Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). Sehubungan dengan ini, pada tahun 2018...

Syukur Ahmad, author

Pembiayaan usaha mikro sebagai bentuk pendayagunaan zakat: studi Baznas Microfinance Desa (BMD) = Microfinancing as a form of Productive Utilization of Zakat: Study Baznas Microfinance Desa (BMD)

ABSTRACT

Skripsi ini membahas pelaksanaan pendayagunaan zakat melalui pembiayaan usaha mikro pada Baznas Microfinance Desa (BMD) dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha mikro yang menerima pembiayaan Baznas Microfinance Desa (BMD) apabila terjadi risiko pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakan terhadap bahan hukum primer dan...

Silubun, Markus Mahendra, author

Analisis risiko terhadap implementasi gerbang pembayaran nasional = Risk analysis on the implementation of national payment gateway

ABSTRACT

Bank Indonesia menerapkan kebijakan di bidang sistem pembayaran yang dikenal dengan Gerbang Pembayaran Nasional. Kebijakan yang bertujuan sebagai tulang punggung transaksi pembayaran domestik ini akan menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran sehingga akan menambah efisiensi dalam sistem pembayaran di Indonesia. Gerbang Pembayaran Nasional sebagai suatu sistem pembayaran pastinya...

Zahra Nadhila Saraswati, author

Peran pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen berupa pengawasan terhadap kewajiban pencantuman label pada kemasan kosmetika impor: perbandingan dengan Amerika Serikat = The role of the government in efforts to protect consumers in the form of control of the liability to include labels on the packaging of imported cosmetics products: comparison with the United States of America

Tulisan ini membahas mengenai batasan peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk pengawasan terhadap label pada kemasan kosmetika yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dengan menggunakan data primer serta data sekunder, pada skripsi ini ditemukan adanya...

Muhammad Farhan Ramadhan, author

Perbandingan pengaturan merek terkenal dan penerapan kriteria merek terkenal dalam sengketa merek di Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat = The comparison of well-known mark regulation and the application of well-known mark's criteria on trademark dispute in Indonesia, Singapore, and United States of America

ABSTRACT

Perlindungan terhadap merek terkenal  pada dasarnya merupakan suatu hal yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, namun pada kenyataannya pelaksanaan pelindungan terhadap merek terkenal sendiri di Indonesia dirasa masih belum diberikan dan dilaksanakan secara maksimal hingga saat ini. Hal ini dapat terjadi, karena memang pengaturan perlindungan terhadap merek terkenal yang masih belum memadai serta...

Nurul Asyrifah, author

Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Perda no.8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan keolahragaan bagi penyandang disabiitas di Kota Depok = Human rights principles in Depok City regulations no.8 of 2014 about organizing sport for people with disabilities in Depok City

ABSTRACT

Salah satu yang menjadi hak bagi penyandang disabilitas adalah hak atas olahraga, dimana dalam pemenuhan hak tersebut pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas. Di Kota Depok, Salah satu langkah pemerintah kota Depok dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 Tahun 2014 tentang...

Edie Toet Hendratno, author

Desentralisasi yang mengarah ke sistem federal dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi negara di Indonesia

ABSTRACT

Indonesian administration so far has produced several decentralization policies contained the principles of federal anangcments: Acts No. 2/I999 concerning Local Administration, and two specific autonomy regulation i.e. Acts No. l8r2001 conceming Specific Autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh Province) and Acts No. 2l/th 2001 concerning Specific Autonomy for Papua Province....

Tanggung jawab penyelenggara terhadap tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan sistem elektronik (good electronic governence)

Disertasi ini membahas bagaimana tanggungjawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pemanfataan teknologi informasi menjadi suatu sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kwalititatif yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori keadilan interaktif (interactive justice) yang mengamanatkan setiap orang untuk...

Franzeska Lasma A, author

Analisis yuridis penyelesaian sengketa dagang melalui WTO terhadap pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Korea Selatan

Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional semakin pesat, namun sengketa makin sering terjadi. Salah satu sengketa tersebut disebabkan karena praktik dumping yang dapat merugikan negara lainnya, dan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat melakukan tanggapan ataupun kontra sebagai tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang dilakukan pada umumnya...

Lusianna Elizabeth, author

Risiko dan manajemen risiko dalam transaksi pembiayaan mudharabah

Iqbal Albanna, author

Penerapan pendekatan rule of reason terhadap bentuk persengkokolan tender dalam perkara penjualan 2 (dua) unit kapal tanker VLCCPT, pertamina

ABSTRACT Dalam konteks hukum persaingan usaha untuk menganalisa suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan dua model pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut telah bertentangan dengan hukum persaingan usaha atau tidak. Pendekatan tersebut adalah pendekatan rule of reason dan per se illegal. Pendekatan rule...

Rumopa, Henry Rizard, author

Kabsahan perjanjian innominaat dalam bentuk nominee shareholder agreement (analisis kepemilkan saham secara nominee dalam perseroan terbatas)

ABSTRAK Konsep kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas menjadi permasalahan tersendiri, saat masyarakat mulai menerapkan konsep kepemilikan saham secara nominee dalam Perseroan Terbatas. Konsep kepemilikan saham dalam UUPT secara dominium plenum, konsep pendirian Perseroan Terbatas yang disyaratkan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih serta syarat obyektif dalam KUH Perdata membuat Perjanjian...

Ary Fitria Nandini, author

Pengaturan dan pelaksanaan national single window di Indonesia

ABSTRAK Tesis ini membahas Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. INSW merupakan bagian dari ASEAN Single Window (ASW)...

Purita Pringgasari, author

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

ABSTRACT 

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia, karena pada prakteknya hak-hak pemegang kartu kredit tidak dapat terlindungi dengan baik oleh bank penerbit, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pemegang kartu dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Pihak pemegang kartu kredit disini menjadi pihak yang lemah dibandingkan dengan pelaku...

Hutasoit, Ronny Roy, author

Penggunaan instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (Overschulddigde Betaling) dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara (Tinjauan kasus tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto)

ABSTRACT Tesis ini membahas mengenai penggunaan instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (onverschulddigde betaling) sebagai alternatif dasar gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, selain dari dasar gugatan yang sudah digunakan selama ini.Dalam kasus tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto, terbukti dasar gugatan yang digunakan selama...

Sulastry Masnita, author

Peraturan daerah bisa menghambat aspek kepastian hukum bagi kegiatan investasi di Indonesia (Dalam persektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Peraturan Daerah yang bagaimanakah yang menghambat investasi di Indonesia? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan. 

 <<   previous           next  >>

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>