Judhul - Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum
Kevin Muhammad, author
Kepastian hukum bagi pasien gawat darurat pengguna jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok = Legal certainty for emergency patients users of national health insurance issued by the Social Security Organizing Agency (BPJS) in the Regional General Hospital of Depok City
ABSTRACT
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang diatur pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun...
Napitupulu, Tarlitha Gracia, author
Penghentian terapi bantuan hidup terhadap pasien yang penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan (terminal state) sebagai bentuk euthanasia pasif ditinjau dari segi bioetika kedokteran dan hukum di Indonesia = Termination of life support therapy for patients whose disease cannot be cured (terminal state) as a form of passive euthanasia in terms of medical bioethics and Indonesian law
ABSTRACT
Pada masa modern ini, penderitaan berat yang dirasakan pasien sebagai akibat dari penyakit yang sulit atau bahkan sudah tidak dapat disembuhkan masih menjadi suatu permasalahan dalam dunia kedokteran. Penderitaan yang berat tersebut mungkin akan lepas apabila kematian datang. Hal ini berkaitan dengan euthanasia yang bertentangan dengan
Miranda Gabriela, author
Perbandingan terhadap penutupan asuransi secara ko-asuransi di Indonesia dan India = Comparison on co-insurance in Indonesia and India
ABSTRACT
Penutupan asuransi secara ko-asuransi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam hal nilai objek asuransi sangat besar karena beberapa penanggung dapat bekerja sama untuk menanggung satu objek asuransi secara bersama-sama dalam kasus per kasus. Di Indonesia, hal ini kemudian diatur melalui POJK No.23/Pojk.05/2015 dan POJK No. 69/Pojk.05/2016. Akan tetapi, pengaturan...
Baca Juga :
Chelsea Astafirla Andrea, author
Tinjauan hukum terhadap asuransi hewan peliharaan di Indonesia = Judicial review of pet insurance in Indonesia
ABSTRACT
Asuransi hewan peliharaan merupakan salah satu produk asuransi baru di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai (1) risiko yang timbul dari serangan hewan peliharaan dalam asuransi hewan peliharaan; (2) bagaimana timbulnya prinsip insurable interest dalam asuransi hewan peliharaan ditinjau dari hukum asuransi, dan; (3) kewajiban pemilik hewan peliharaan untuk memiliki asuransi...
Shofia Shobah, author
Penerapan gross split dalam production sharing contract sebagai upaya meningkatkan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia = Implementation of gross split in term of production sharing contract as an effort to increase investment in oil and gas business in Indonesia
Produksi migas Indonesia terus mengalami penurunan justru di saat kebutuhan domestik meningkat. Rendahnya minat investasi sektor migas dianggap sebagai salah satu penyebab penurunan produksi yang berimbas secara langsung pada penerimaan negara. Selain itu, tingginya nilai cost recovery yang harus dibayar Pemerintaha kepada KKKS, juga sangat berpengaruh pada porsi bagi hasil...
Harahap, Iman Rahmadsyah, author
Tinjauan yuridis pencegahan tubrukan kapal di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dikaitkan dengan convention on the international regulation for preventing collisions at sea 1972 = Juridical analysis of preventing ship collision on Indonesia Archipelagic Sea Lane (ASL) related with convention on international regulations for preventing collisions at Sea 1972
ABSTRAK Convention On The International Regulation For Preventing Collisions At Sea 1972/COLREG 1972 diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1979. Dengan terjadinya tubrukan kapal di ALKI maka COLREG 1972 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum maksimal memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di ALKI...
Lubis, Athalia Permatasari, author
Keberlakuan perjanjian perkawinan yang dicatatkan setelah perkawinan: analisis penetapan no. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg dan penetapan no. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg = The validity of nuptial agreement registered after marriage: analysis of court establishment no. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg and court establishment no. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg
ABSTRACT
Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam perkawinan dengan tujuan untuk menyimpangi ketentuan hukum harta kekayaan perkawinan dan mempunyai dampak terhadap pihak ketiga terkait. Adanya ketidakjelasan dalam peraturan prosedur pencatatan perjanjian perkawinan menghasilkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, pencatatan perjanjian perkawinan merupakan tindakan hukum yang...
Afdalis, author
Pendelegasian peraturan dari Undang-Undang kepada Peraturan Menteri secara langsung dalam kerangka Sistem Presidensial = Delegation of regulations from Acts to Ministerial Regulations directly in the framework of Presidential Systems
Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya praktik pendelegasian peraturan langsung dari undang-undang kepada peraturan menteri secara langsung yang berpotensi bertentangan dengan semangat sistem presidensial yang dianut di Indonesia dan semangat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pembentukan undang-undang dalam...
Damar Wicaksono, author
Kepastian hukum pengalihan partisipasi interes dan perubahan saham kontraktor kontrak kerja sama pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi = Legal certainty in participating interest transfer and change of contractor cooperation contract shares under upstream oil and gas industry
Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur mengenai proses persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan perubahan saham terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana ketentuan peralihan Permen...
Dyah Tantri Tillotami, author
Masalah pencatatan status penghayat kepercayaan pada kartu tanda penduduk Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016) = Registering problem for local belief in National Identity Card Republic of Indonesia (Case Studies Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016)
Kevin Muhammad, author
Kepastian hukum bagi pasien gawat darurat pengguna jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok = Legal certainty for emergency patients users of national health insurance issued by the Social Security Organizing Agency (BPJS) in the Regional General Hospital of Depok City
ABSTRACT
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang diatur pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun...
Napitupulu, Tarlitha Gracia, author
Penghentian terapi bantuan hidup terhadap pasien yang penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan (terminal state) sebagai bentuk euthanasia pasif ditinjau dari segi bioetika kedokteran dan hukum di Indonesia = Termination of life support therapy for patients whose disease cannot be cured (terminal state) as a form of passive euthanasia in terms of medical bioethics and Indonesian law
ABSTRACT
Pada masa modern ini, penderitaan berat yang dirasakan pasien sebagai akibat dari penyakit yang sulit atau bahkan sudah tidak dapat disembuhkan masih menjadi suatu permasalahan dalam dunia kedokteran. Penderitaan yang berat tersebut mungkin akan lepas apabila kematian datang. Hal ini berkaitan dengan euthanasia yang bertentangan dengan
Miranda Gabriela, author
Perbandingan terhadap penutupan asuransi secara ko-asuransi di Indonesia dan India = Comparison on co-insurance in Indonesia and India
ABSTRACT
Penutupan asuransi secara ko-asuransi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam hal nilai objek asuransi sangat besar karena beberapa penanggung dapat bekerja sama untuk menanggung satu objek asuransi secara bersama-sama dalam kasus per kasus. Di Indonesia, hal ini kemudian diatur melalui POJK No.23/Pojk.05/2015 dan POJK No. 69/Pojk.05/2016. Akan tetapi, pengaturan...
Chelsea Astafirla Andrea, author
Tinjauan hukum terhadap asuransi hewan peliharaan di Indonesia = Judicial review of pet insurance in Indonesia
ABSTRACT
Asuransi hewan peliharaan merupakan salah satu produk asuransi baru di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai (1) risiko yang timbul dari serangan hewan peliharaan dalam asuransi hewan peliharaan; (2) bagaimana timbulnya prinsip insurable interest dalam asuransi hewan peliharaan ditinjau dari hukum asuransi, dan; (3) kewajiban pemilik hewan peliharaan untuk memiliki asuransi...
Shofia Shobah, author
Penerapan gross split dalam production sharing contract sebagai upaya meningkatkan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia = Implementation of gross split in term of production sharing contract as an effort to increase investment in oil and gas business in Indonesia
Produksi migas Indonesia terus mengalami penurunan justru di saat kebutuhan domestik meningkat. Rendahnya minat investasi sektor migas dianggap sebagai salah satu penyebab penurunan produksi yang berimbas secara langsung pada penerimaan negara. Selain itu, tingginya nilai cost recovery yang harus dibayar Pemerintaha kepada KKKS, juga sangat berpengaruh pada porsi bagi hasil...
Harahap, Iman Rahmadsyah, author
Tinjauan yuridis pencegahan tubrukan kapal di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dikaitkan dengan convention on the international regulation for preventing collisions at sea 1972 = Juridical analysis of preventing ship collision on Indonesia Archipelagic Sea Lane (ASL) related with convention on international regulations for preventing collisions at Sea 1972
ABSTRAK Convention On The International Regulation For Preventing Collisions At Sea 1972/COLREG 1972 diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1979. Dengan terjadinya tubrukan kapal di ALKI maka COLREG 1972 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum maksimal memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di ALKI...
Lubis, Athalia Permatasari, author
Keberlakuan perjanjian perkawinan yang dicatatkan setelah perkawinan: analisis penetapan no. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg dan penetapan no. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg = The validity of nuptial agreement registered after marriage: analysis of court establishment no. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg and court establishment no. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg
ABSTRACT
Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam perkawinan dengan tujuan untuk menyimpangi ketentuan hukum harta kekayaan perkawinan dan mempunyai dampak terhadap pihak ketiga terkait. Adanya ketidakjelasan dalam peraturan prosedur pencatatan perjanjian perkawinan menghasilkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, pencatatan perjanjian perkawinan merupakan tindakan hukum yang...
Afdalis, author
Pendelegasian peraturan dari Undang-Undang kepada Peraturan Menteri secara langsung dalam kerangka Sistem Presidensial = Delegation of regulations from Acts to Ministerial Regulations directly in the framework of Presidential Systems
Penelitian ini berangkat dari permasalahan adanya praktik pendelegasian peraturan langsung dari undang-undang kepada peraturan menteri secara langsung yang berpotensi bertentangan dengan semangat sistem presidensial yang dianut di Indonesia dan semangat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pembentukan undang-undang dalam...
Damar Wicaksono, author
Kepastian hukum pengalihan partisipasi interes dan perubahan saham kontraktor kontrak kerja sama pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi = Legal certainty in participating interest transfer and change of contractor cooperation contract shares under upstream oil and gas industry
Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur mengenai proses persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan perubahan saham terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana ketentuan peralihan Permen...
Dyah Tantri Tillotami, author
Masalah pencatatan status penghayat kepercayaan pada kartu tanda penduduk Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016) = Registering problem for local belief in National Identity Card Republic of Indonesia (Case Studies Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016)
Nur Syamsiati D., author,
Legal standing dewan perwakilan daerah dan ketiadaan norma dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 di mahkamah konstitusi (studi kasus putusan MK No. 10PUU.VI/2008)
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2a) perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi,...
Lita Analistya Dipodiputro, author
Praktek impor paralel di Indonesia ditinjau dari hukum kekayaan intelektual di bidang merek: studi kasus PT. Modern Photo Tbk dan PT International Photograpic Supplies/PD STAR Photograpic Sipplies
Skripsi ini membahas pengertian perdagangan dengan system impor parallel secara umum di dunia dan di Indonesia. Pembahasan ini merupakan hal penting karena praktik impor parallel belakangan marak dilakukan oleh banyak pihak dengan ketiadaan peraturan khusus yang mengatur mengenainya. Pembahasan dikhususkan pada impor parallel yang terkait dengan hukum kekayaan intelektual. Berkenaan...
Rebecca Fajar Elizabeth, author
Penggunaan pasal inkonstitusional dalam putusan perkara pidana di pengadilan negeri (studi kasus putusan no. 1114/PD.B/2006/JKT.PST)
Dalam hukum pidana, setiap pihak yang menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) wajib memperhatikan asas legalitas. Terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, maka hak kostitusional seluruh warga Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hak-hak konstitusional terlanggar, seorang warga negara dapat mengajukan permohonan judicial review suatu undang-undang...
Depok: Universitas Indonesia
Purba, Rando, author
Analisa yuridis terhadap pemboncengan ketenaran merek asing terkenal untuk barang yang tidak sejenis (kasus merek intel corporation lawan intel jeans)
Kekosongan hukum Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan ketentuan yang rentan menimbulkan masalah sehingga harus segera ditetapkan oleh pemerintah. Munculnya berbagai masalah pemboncengan merek asing terkenal jauh sebelum undang-undang ini berlaku juga disebabkan oleh kekosongan hukum Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun...
Chitra M. Lestari, author
Unifikasi kebiasaan (custom) internasional mengenai documentary credit di dalam uniform custom and practice for documentary credit 600.
.
Skripsi ini membahas mengenai unifikasi kebiasaan internasional mengenai Documentary Credit atau yang lebih dikenal dengan nama Letter of Credit atau L/C dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Bahan pembahasan menyangkut perkembangan Documentary Credit di dalam sejarah hukum perdagangan internasional, pengaturan Documentary Credit berdasarkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)...
Larassatya, author
Restrukturisasi utang dengan pola konversi utang menjadi saham (debt to equity swap): studi kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk
Skripsi ini membahas mengenai konversi utang menjadi saham sebagai salah pola restukturisasi utang yang dapat dipilih oleh perusahan debitor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya membayar utang dikarenakan kemampuan operasional dan finansial perusahaan debitor yang kurang baik. Konversi piutang menjadi saham memberikan kesempatan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya sekaligus memberikan hak...
Azmara Dhana, author
Eksistensi wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada lembaga kejaksaan RI dan komisi pemberantasan korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi
Ervan Saropie, author
Lembaga hakim komisaris sebagai pengganti praperadilan dalam RUU KUHAP (suatu pembaharuan hukum acara pidana Indonesia)
Mekanisme lembaga Praperadilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya karena dianggap banyak merugikan masyarakat pencari keadilan, sehingga banyak bermunculan pendapat dan pandangan yang menginginkan agar lembaga Praperadilan digantikan oleh Hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU KUHAP 2008. Konsep lembaga hakim Komisaris yang diajukan dalam RUU KUHAP 2008 merupakan suatu...
Masilihati Nur Hidayati, author
Analisis tentang sistem penyelesaian sengketa dagang internasional dalam world trade organization (WTO) dan manfaatnya bagi indonesia
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian internasional dan putusan-putusan penyelesaian sengketa dagang WTO. Adapun penelitian yang dilakukan adalah doktrinal dengan optik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis...
Fahad, author
Gugatan intervensi dalam perkara keberatan di pengadilan negeri atas putusan komisi pengawas persaingan usaha
UU No. 5 Tahun 1999 selain mengatur permasalahan hukum persaingan usaha, juga mengatur permasalahan hukum acara dari penegakan hukum persaingan usaha. Masalah muncul dalam konteks hukum acara persaingan usaha dikarenakan adanya upaya gugatan intervensi dalam perkara keberatan di Pengadilan Negeri atas putusan KPPU. Selama ini gugatan intervensi hanya dikenal dalam...
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentar, demi perbaikan dan kemajuan Blog ini, Salam https://elibskripsi.blogspot.com/