Judul - Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum
Lumban Gaol, Hari Argado, author
Penyelesaian kredit bermasalah pada Bank pemerintah dalam kerangka hukum keuangan negara setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah
Perbankan secara umum mempunyai peran vital bagi urat nadi perekonomian, perannya dalam pembangunan sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Secara khusus, perbankan juga berperan sangat vital dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Sehingga citra perbankan dalam masyarakat menjadi sangat penting dijaga untuk menumbuhkan kepercayaan pada dunia perbankan di Indonesia....
Martha Oktorina, author
Penggunaan tanpa hak atas merek terkenal pada nama domain / Martha Oktorina
ABSTRAK
Merek terkenal memiliki reputasi yang tinggi dan cenderung untuk ditiru, dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas merek tersebut. Penggunaan tanpa hak atas merek terkenal juga terjadi di dalam perdagangan di internet. Merek digunakan sebagai nama domain yang berfungsi sebagai alamat situs dari suatu perusahaan untuk mempromosikan produkproduknya dan memudahkan konsumen untuk...
Baca Juga :
Sikumbang, Sony Maulana, author (edit)
Kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan undang-undang dan sistem parlemen Indonesia pasca perubahan keempat UUD 1945
ABSTRAK
Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan...
Wahyudi Hafiludin Sadili, author
Implikasi perampasan terhadappihak ketiga yang terkait dengan tindak pidana korupsi / Wahyudi Hafiludin Sadili
Tindak pidana korupsi yang terjadi di tanah air ini, membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yang pada modus operandinya tindak pidana korupsi dilakukan secara kompleksitas dengan mengikutsertakan pihak ketiga didalamnya. Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan...
Joko Santoso, author
Pengaruh ruang lingkup keuangan negara berdasarkan pasal 2 UU N0:17 tahun 2003 tentang keuangan negara terhadap risiko fiskal
Sinkronisasi horizintal peraturan perundangan - undangan dan prosendur pelaksanaan kerjasama operasi pada badan layanan umum
Dalam mendukung reformasi birokrasi menuju penerapan konsep interpreuner the government perlu dilakukan perbaikan prosedur pelaksanaan KSO dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada Instansi BLU. Dalam melaksanakan KSO, BLU menemui berbagai kendala. Kendala yang dihadapi adalah prosedur pelaksanaan KSO belum diatur secara jelas dan terdapat peraturan perundang-udangan yang belum sinkron. Tesis ini...
Eva Novianty, author
Analisa ekonomi dalam penggunaan gugatan strict liability kasus lumpur lapindo = Use of economic analysis in strict liability lawsuit in case of mud lapindo
Putusan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh WALHI dan YLBHI terkait kasus Lapindo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), meskipun dinilai tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara gempa bumi dengan luapan lumpur, selain hanya menyatakan bahwa semburan lumpur di area BJP-1 merupakan fenomena alam. Hakim telah tidak menggunakan pendekatan ilmiah untuk...
Adrian Rizki Ramadhan, author
Penyalahgunaan dana investasi sebagai perbuatan melawan hukum (studi kasus putusan N0.1100/PDT.G/2008/PN.JKT.PST) = Misuse of investment fund as tort : Case study of Judgment No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.
Tesis ini membahas penyalahgunaan dana investasi sebagai perbuatan melawan hukum, apabila dalam suatu perbuatan yang kemudian memberi kerugian terhadap seseorang, maka hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesisi ini adalah syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum; penyalahgunaan dana investasi yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; Dalil...
Susanto Budi Raharjo, author
Paradigma keadilan subtantif dalam putusan mahkamah konstitusi pada perkara yang terkait dengan pemilihan umum tahun 2009 = Substantive justice paradigm in the constitutional court decesions on cases relating to the general election of 2009
Tesis ini membahas tentang Paradigma Keadilan Substantif yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang terkait dengan Pemilu Tahun 2009 yang mengesampingkan aspek-aspek procedural. Penelitian ini adalah kajian hukum normative dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Keadilan Substantif dapat tercapai tanpa mengesampingkan keadilan procedural perlu dilakukan perubahan...
Mujahid A. Latief, author
Mekanisme pengawasan yang efektif dalam sistem peraldilan pidana: Upaya mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu
Law Enforcement particularly criminal law enforcement in Indonesia is higly crititized by the public. The people's respect and trust for the judiciary institutions are very low. In people view the judiciary institution and judicial power are not yet independent and impartial in executing their task (duty). The interference from other...
Ernest Alto, author
Aspek hukum peranan perusahaan dalam aksi bersama melawan korupsi
Tesis ini membahas peranan perusahaan melalui konsep aksi bersama melawan korupsi yang melibatkan 3 pilar yaitu pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha. Upaya sendiri-sendiri oleh pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha memiliki dampak yang lebih kecil daripada apabila dilakukan secara bersama-sama. Aksi bersama melawan korupsi ini mengacu pada Collective Action...
Benny Swastika, author
Tinjauan hukum asas pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang
Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap asas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana. Karena pengaturan mengenai pembalikan...
Bagus Prasetyo, author
Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tetrtentu berdasarkan UU N0. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PT. hasanah Graha Afiah
Dalam globalisasi ekonomi yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat telah menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pada posisi yang serba dilematis dalam menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pilihan antara upaya mensejahterakan rakyat (pekerja) melalui peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan kebijakan untuk menarik investor asing melalui keunggulan...
M. Taufiq A., author
Penerapan dan pelaksanaan ketentuan konvensi new york1958 sehubungan dengan ketentuan hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrse dalam UU 30 tahun 1999 (studi kasus pertamina melawan karaha bodas company
Tesis ini membahas tentang Penerapan dan Pelaksanaan Ketentuan Konvensi New York 1958 Sehubungan dengan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam era globalisasi kepastian hukum dalam penanaman modal serta bisnis dan perdagangan internasional sangatlah dibutuhkan dalam hukum penyelesaian sengketa. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999...
Laily Fitriani, author
Perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia di indonesia
Perlindungan hukum pengguna alat pembayaran menggunakan kartu dalam transaksi elektronik
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum tentang penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu. Perlindungan yang diatur pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pelaksanaan transaksi elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab. Pada prakteknya pelaksanaan ini belum terlaksana dengan baik. Tesis ini mencoba membahas peraturan-peraturan...
Anggia Dyarini M., author
Tanggung jawab hukum pelaku usaha perangkat lunak kepada konsumen: Kajian perbandingan lisensi standard software bespoke software dan customized software
Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis sistem pertanggung jawaban pelaku usaha perangkat lunak terhadap konsumennya sebagai bentuk perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan konsep dan perbandingan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan perundang-undangan seperti...
Yonna Fitriana, author
Keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jakarta dengan produksi listrik swasta dalam perjanjian jual beli listrik
Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan dan peraturan terkait, teori hukum tentang keseimbangan dari...
Rifai Yusup, author
Pengaturan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan pelayanan pertanahan oleh badan pertanahan nasional
Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP...
Hasibuan, Kiki Nitalia, author
Mis-selleng dalam konteks hukum perbankan (Tinjauan dan analisis tentang pertanggungjawaban pelaku usah perbankan)
Semakin ketatnya persaingan pasar dalam industri perbankan telah menggiring pada majunya inovasi-inovasi perbankan yang memunculkan varian produkproduk perbankan yang semakin kompleks. Faktor internal perbankan dan pasar telah meningkatkan kebutuhan nasabah akan ragam produk dan jasa perbankan termasuk juga ketergantungan nasabah pada informasi, pendapat atau rekomendasi yang sediakan bank. Namun, ada...
Adrianus Agung Nugroho, author
Analisis kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing atau badan hukum asing dalam kaitannya dengan investasi asing di indonesia
Dasar hukum kepemilikan tanah dan bangunan bagi warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia adalah UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1). Peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, HP Atas Tanah...
Dirgo Laskono, author
Penerapan asas-asas perjanjian jual beli dalam transaksi kontrak berjangka (futures contract)di bursa berjangka
Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Kontrak Berjangka tersebut di transaksikan oleh Pialang Berjangka Anggota Bursa Berjangka baik Pembeli maupun Penjual dan dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring Berjangka. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk...
Hasan Lutfi, author
Tunggakan pinjaman perusahaan daerah air minum terhadap pemerintah pusat
Indra Karunia Dewanti, author
Penerapan syarat sahnya perjanjian publik lingkup kantor pusat direktorat jendral perbendaharaan
Hanardi Agung Hendranata, author
Penerapan klausula baku dalam praktek promosi dan perdagangan properti ditinjau dari hukum perlindungan konsumen
Tesis ini membahas mengenai penerapan klausula baku dalam praktek promosi dan perdagangan properti ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, yaitu klausula baku yang tercantum dalam brosur penawaran produk properti pada masa pra transaksi dan klausula baku yang terdapat pula di perjanjian kredit properti yang terjadi dalam masa transaksi. Pembahasan dilakukan dengan...
Nana Karmana, author
Tinjauan hukum penyertaan modal pusat investasi pemerintah = Legal review of Indonesia investment agency's equity participation
Anthony Pratama Chandra, author
Aspek hukum penerbitan obligasi daerah di indonesia: Studi kasus penerbitan obligasi khusus ibukota jakarta
Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi...
Putri Puspita Agustine, author
Perlindungan hukum konsumen pengguna jalan tol dalam mengahadapi kebijakan penyesuaian tarif tol
ABSTRAK
Infrastruktur jalan memiliki peranan penting dalam laju perekonomian bangsa. Namun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah menyebabkan Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta dalam pembangunan, salah satunya dalam bentuk pengusahaan jalan tol. Jalan tol merupakan jalan alternatif yang merupakan bagian dari sistem jalan nasional dan memiliki spesifikasi tertentu....
Bimo Tedjo Laksito, author
Benturan kepentingan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pengaturan menara bersama telekomunikasi
Tesis ini membahas tentang bagaimana terjadi benturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Nomor 18 Tahun 2009-07/PRT/M/200919/PER.MENKOMINFO/03/2009 ? 3/P/2009) tentang Pedoman...
Diana Sarawati Purnamasari, author
Perjanjian baku dalam kredit pemilikan rumah (KPR) : Studi kasus analisis perjajian KPR antara PT Bank Panin tbk dengan X
Diana Saraswati Purnamasari, Mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia,?Perjanjian Baku Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi kasus: Analisis PerjanjianKPR antara PT. Bank Panin Tbk dengan X) dengan pembimbing Prof.Dr.Rosa Agustina, S.H., M.H. Perjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kali digunakan karena dianggap efektif oleh pihak...
Sandi Wahyudi, author
Peranan Bank Indonesia sebagai lender of last resort
Bank Indonesia adalah otoritas moneter tertinggi di Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kestabilan kondisi moneter nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut bank Indonesia diberikan beberapa wewenang, salah satunya adalah wewenang BI sebagai Lender of Last Resort. Bank Indonesia dalam hal ini memiliki wewenang untuk memberikan pinjaman jangka pendek kepada...
Teguh Pribady, author
Memperbandingkan pelaksanaan hak narapidana tentang remisi di lembaga pemasyarakatan militer Cimahi dan narapidana sipil di lembaga pemasyarakatan Paledang Bogor ditinjau dari istem peradialan pidana
Pemberian remisi kepada narapidana baik narapidana sipil maupun militer merupakan perintah dari undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sipil dan Lembaga Pemasyarakatan Militer dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana. Adapun...
Nadya Putri Anggraini, author
Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap UUD 1945 = Analyzing indonesian law on clause No. 33 of the 1945 indonesian constitution based on the verdict of constitutional Court on calibration on regulations no. 30 of 2009 on law of electricity related to the 1945 indonesian constitution
Tesis ini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia dan menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menolak Uji Materil Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil...
Henty, author
Aspek pelaksanaan rumah susun berdasarkan undang-undang No 16 tahun 1985 tentang rumah susun komparatif dengan pelaksanaan di Singapura berdasarkan the executive condominium housing scheme ACT = Implementation aspects of flats under law No. 16 of 1985 on the flats compared with implementation in singapore based on the executive condominium housing scheme act
Perumahan dan permukiman yang tepat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi saat ini, ada banyak warga tinggal di daerah yang kurang layak karena kemiskinan, urbanisasi, dan kurangnya tanah. Alternatif terbaik untuk memecahkan masalah ini adalah dengan membangun rumah susun dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin. Rumah susun ini diatur...
Novi Pratiwi Dewi, author
Tinjauan yuridis pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi produk impor barang dan label halal produk impor pangan di Indonesia dikaitkan dengan ketentuan Agreement on Technical Barrier to Trade GATT WTO
Ferika Puspitasari, author
Market access bagi ternaga kerja asing dalam sektor perbankan di indonesia (tinjauan yuridis mode 4 gats :movement of natural persons terhadap UU N0.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan bank indonesia N0 9/8/PBI/2007 tentang pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan) = Market access for foreign worker on Indonesian banking sector (The study of Mode 4 GATS : Movement of Natural Persons to Law No. 13 of 25 March 2003 on Manpower (the Manpower Law) and the Regulation of Indonesian Central Bank No 9/8/PBI/2007 on the using of foreign worker and transfer of knowledge programme)
Tesis ini membahas mengenai keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organilaion (WTO) ya ng berimpli kasi sangal besar terhadap keberadaan lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang Bagai mana Pengaturan Perdagangan lnternasional Jasa Tenaga Kerja terutama mengenai Market Access dan Domestic Regulation dalam...
Muhammad Widyatmoko, author
Kebijakan pertambangan mineral dan batubara di kawasan hutan (Studi analisis peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan dan pertambangan)
Agus Darmawan, author
Tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah sebagai badan layanan umum
Dwi Ira Marwanti, author
Upaya perlindungan hukum bagi konsumen melalui BPSK dan peradilan umum (Studi tentang perbandingan efektivitas mekanisme penyelesaian beberapa sengketa konsumen melalui BPSK Provinsi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
Ahmad Hafizh, author
Tinjauan terhadap perkembangan jaminan produk halal dalam hukum Indonesia
Novi Nurviani, author
Merger paksa sebagai bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut perspektif hukum persaingan usaha indonesia = Hostile merger as a form of monopolistic practice and unfair business competition in the perspective of Indonesia competition law
Pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayal (I) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilakukan langsung melalui pemegang saham Perusahaan Sasaran. Pengambilalihan semacam ini diperholehkan secara hukum asalkan disetujui oleh pihak Direksi Perusahaan Sasaran. Dalam praktek bisnis, sering kali Direksi Perusahaan Sasaran tidak setuju perusahaannya diambilalih oleh pihak lain sementara pemegang...
Agung Raharjo, author
Peranan Bank Indonesia dalam penegakan prudential banking terkait penerapan manajemen resiko pada perbankan syariah
Yosephine Tri Sundari, author
Perlindungan hukum bagi guru tidak tetap/honorer berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Studi di Yayasan Tarakanita Wilayah Jakarta)
Guru merupakan tenaga profesional da n faktor penen tu tinggi rendahnya kualitas hasil pendidikan. Mereka bekerja pada suatu lembaga baik swasta maupun negeri. Hubungan kerja antara guru dan Jembaga tersebut, terutama lembaga swasta (Yayasan) dilakukan dengan suatu perjanjian kerja ya ng dibuat secara tertulis dan memenuhi syarat-syarat sah nya suatu...
Arfianti Kusuma Wardhani, author
Analaisis hukum terhadap mode 4 general agreement on trade in services (GATS) dan kepentingan indonesia dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa = Legal analysis of general agreement on trade in services (GATS) mode 4 and Indonesia's interests in the liberalization of trade in service
Tesis ini menganalisis ketentuan Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS} dan membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa. Tujuan penulisan tesis ini adalab untuk mengetahu i bagaimana pelaksanaan liberalisasi Mode 4 dan hasit yang dicapai, untuk mengetahui peran Mode 4 dan upaya liberalisasi bagi...
Nyiayu Kurnia Afrianti, author
Tinjauan yuridis perjanjian perdagangan bebas bilateral dan multilateral
Aktivitas perdagangan dari masa ke masa mengalami pergerakan yang sangat cepat. Perdagangan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku dagang yang berada pada satu negara, melainkan juga melibatkan pelaku dagang dari negara lain. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan antar negara atau perdagangan intemasional ini semakin kompleks. Oleh karenanya dibutuhkan suatu instrumen...
Mohammad Reza, author
Implikasi dan tantangan pengadilan merger dalam sistem hukum persaingan usaha
Puguh Aji Hari Setiawan, author
Implementasi variation order sebagai klausul derivatie terhadaf ruang lingkup tanggung jawab para pihak terkait dengan keberlangsungan dan pelaksanaan perjanjian (Studi kasus Putusan Arbitrase No.287/XII/ARB-BANI/2008 antara PT. Siemens Indonesia dan Siemens PTE LTD vs PT. Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk.)
Santhy Yanuar Darma Putri, author
Tinjauan yuridis terhadap ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk barang ekspor Indonesia sebagai upaya pencegahan illegal / Santhy Yanuar Darma Putri
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang terjadinya illegal transshipment dan kaitannya dengan ketentuan asal barang dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat indikasi kerap terjadinya penyalahgunaan pemakaian Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia dalam praktek illegal transshipment. Tujuan penulisan tesis ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan penerbitan SKA yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia dapat mencegah penyalahgunaan...
Dessy Agustriani, author
Aspek perlindungan nasabah pada kegiatan pengelolaan dana oleh manajer investasi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Karina Syahril, author
Penerapan azas tanggung jawab langsung dan seketika (Strict Liability) terhadap kasus Lumpru Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia
yMuhammad Shahabi Sakri, author
Kewenangan dan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta = Authority and efforts by the regional government of DKI Jakarta in controlling land transportation issues in DKI Jakarta region / Muhammad Shahabi Sakri
ABSTRAK
Masalah transportasi darat masih banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya penggunaan angkutan umum. Kemacetan di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti padatnya penduduk yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, serta padatnya arus perjalanan pada waktu...
Roma Borunami Olivia, author
Analisis kewajiban pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris: studi perbandingan dengan negara Perancis = Analysis the obligation of fiducia imposition with notarial deed: comparative study with French
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan tentang fidusia menurut Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan French Civil Code terkhusus dalam kewajiban penggunaan akta notaris dalam membebankan benda jaminan fidusia. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian...
Gleshya Regita Putri My Made, author
Perlindungan hukum terhadap pembeli gas atas klausula gas make-up dalam perjanjian jual beli gas bumi: studi kasus perjanjian jual beli gas bumi antara X dan Y = Legal protection against gas buyer for make-up gas clauses in gas sale and purchase agreement: case study of gas sale and purchase agreement between X and Y
ABSTRACT
Skripsi ini membahas pengaturan klausula gas make-up dalam perjanjian jual beli gas bumi dan bagaimana perlindungan hukum pembeli atas klausula tersebut dalam tiga buah perjanjian yang berbeda. Oleh karena pengambilan atas gas make-up yang diberikan hanya terbatas pada periode berlakunya perjanjian. Setelah berakhirnya perjanjian, pembeli tidak berhak melakukan klaim apapun...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rhendra Kusuma, author
Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mengeksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap = The authority of the corruption eradication commission to execute legally binding verdict
ABSTRAK
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum baru merupakan angin segar dalam sistem hukum di Indonesia untuk memberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 meliputi tindakan sejak fase penyelidikan...
Sazha Alisha Amani Ali Samad, author
Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 586/Pdt.G.2014/PN.SBY ditinjau dari prinsip proximate cause dalam hukum asuransi di Indonesia = Analysis of judge legal consideration in judge decision number 586/Pdt.G/2014/PN.SBY in terms of proximate cause principle in insurance law in Indonesia
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penyebab dominan (proximate cause) dalam sengketa klaim asuransi dan membahas ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tersebut dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.SBY. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif. Penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)...
Nayaka Praba Nabila, author
Legal analysis on the role of public appraiser service office in credit bank = Analisis hukum mengenai Ppran Kkntor jasa penilai publik dalam kredit bank
ABSTRACT
This thesis discusses regarding the role of Public Service Appraiser Service Office in credit bank. Public Service Appraiser Service Office is a business entity that gives services for appraisal in which it is established by Public Appraiser. One of the services that given by Public Service Appraiser Service Office is...
Amira Arkadia Setya, author
Peran dan tanggung jawab hukum bank umum syariah dalam penerbitan dan penjualan sukuk negara: surat berharga syariah negara/SBSN Di Indonesia = The role and legal responsibility of sharia commercial bank on the issuance and sales of sovereign sukuk: state sharia bonds/SBSN In Indonesia
ABSTRACT
Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang...
Halia Asriyani, author
Hubungan kedaulatan pangan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan = Relation between food sovereignty and protection of sustainable food agriculture
Untuk mewujudkan kedaulatan pangan terlebih dahulu harus terdapat ketersediaan pangan yang cukup dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat yang berasal dari sumber daya lokal. Karena kebutuhan akan lahan untuk pembangunan semakin besar akibat laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, maka alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi sesuatu yang...
Farah Khalisah, author
Batasan hukum, agama, dan kesusilaan dalam perjanjian perkawinan di Indonesia = Limitation of law, religion, and morality in marriage agreement in Indonesia
ABSTRAK
Salah satu cara mencegah konflik dalam perkawinan adalah membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta perkawinan mereka. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan dalam membuat perjanjian tersebut, yakni batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun tidak ada penjelasan lebih...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentar, demi perbaikan dan kemajuan Blog ini, Salam https://elibskripsi.blogspot.com/