Judul - Judul Skripsi, Tesis dan Desertasi - lmu Hukum
Rifqi Aulia Zaki, author
Keabsahan anak luar kawin melalui pernikahan kedua orang tua biologis: analisis penetapan no. 37/Pdt.P/2015/PN.BDG = The validity of illegitimate children by the marriage of the biological parents: the analysis of court determination no. 37/Pdt.P/2015/PN.BDG
ABSTRACT
Pada saat ini, seiring dengan perkembangan zaman yang ada, semakin sering terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan, sehingga melahirkan seorang anak yang dikenal juga dengan istilah anak luar kawin. Pengaturan mengenai anak luar kawin ini tersebar ke dalam beberapa peraturan, di antaranya KUH Perdata, Undang-Undang...
Baca Juga :
Gaudencia Vania, author
Analisa yuridis peraturan Bank Indonesia terkait perlindungan konsumen pada penyelenggaraan Go-Pay di Indonesia = Juridical analysis of Bank Indonesia regulation on consumer protection in relation to Go-Pay operation In Indonesia
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai peran pengaturan Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran uang elektronik atau yang kerap disebut e-money. Satu produk uang elektronik yang dijadikan fokus dari penilitian yaitu Go-Pay milik PT Dompet Anak Bangsa milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Go-Jek. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana...
Sisilia Maria Gorety Klau, author
Praktek pemboikotan dalam penyelenggaraan usaha angkutan sewa dan taksi Konvensional terhadap transportasi berbasis online (taksi online) di Bali = Boycott practices in implementing rental transportation and conventional taxi transportation businesses for online-based transportation (taxi online) in Bali
ABSTRAK
Bermula dari penolakan terhadap masuknya taksi online dalam menyelenggarakan usaha transportasi umum dengan mengadakan demo oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional. Masuknya taksi online untuk memperluas bisnis transportasi tersebut merupakan sebuah ancaman bagi pelaku usaha taksi online karena dianggap dapat mematikan usaha angkutan sewa dan taksi konvensional dengan...
Muhammad Syauqi Sulthan, author
Tinjauan hukum atas pewarisan benda digital dalam terms of service dan end user license agreement = Legal analysis on digital inheritance in terms of service and end user license agreement
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tiga hal utama: kebendaan digital, pengaruh keberadaan terms of Service End User License Agreement terhadap pewarisan benda digital, dan perbandingan pengaturan yang diberikan oleh Indonesia dan Amerika Serikat terhadap pewarisan benda digital. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah:...
Maria Dianita Prosperiani, author
Penemuan hukum oleh hakim melalui putusan yang bersperspektif perempuan dalam perkara kekerasan seksual: analisis putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor 12/Pid/2015/PT.BGL = Judicial lawmaking through women's perspective judgment in sexual violence cases: analysis of Bengkulu District Court Decision number 410/Pid.B/2014/PN.Bgl and Bengkulu High Court Decision number 12/Pid/2015/PT.BGL
ABSTRACT
Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu bentuknya adalah hak untuk bebas dari ancaman dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, sehingga perempuan menjadi orang yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan Kitab...
Thomas Steven, author
Hak cipta sebagai jaminan pembayaran utang: perbandingannya dalam hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris = Copyright as collateral: comparison between Indonesian, American, and English law
ABSTRACT
Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan objek fidusia. Namun, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum bisa mengakomodasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan pembayaran utang. Untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan hukum jaminan Indonesia agar dapat mengakomodasi...
F. Sentiana Amarella, author
Perjanjian arbitrase dalam bentuk pertukaran surat: Studi kasus sengketa wanprestasi PT. Indoexim International v. PT. Agility International = The Arbitration agreement in the form of an exchange of letters: a Case Study of Tort Dispute of PT Indoexim International v. PT. Agility International
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat dalam bentuk pertukaran surat elektronik (e-mail) serta bagaimana akibat hukum jika suatu perjanjian arbitrase dalam bentuk pertukaran surat yang tidak disertai dengan catatan penerimaan oleh para pihak pada kasus PT. Indoexim International v. PT. Agility International. Metode yang digunakan...
Marshall Stanley Yehezkiel, author
Koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penerbit uang elektronik (electronic money issuer) = Coordinationbetween Bank Indonesia (BI) and finacial services authority (OJK) in supervising of electronic money issuer
Permasalahan pada penelitian hukum ini mengenai: (i) kedudukan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer); (ii) pengawasan Bank Indonesia (BI) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan (iii) kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam...
Waldan Mufathir, author
Wewenang pemerintahan dalam penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah = Authority of government in the issuance function-worthy certificate for subsidized housing for low income people / Waldan Mufathir
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan dan dasar hukum rumah bersubsidi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal belum memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah....
Pangaribuan, Ruth Pryscilla, author
Peninjauan kembali terhadap pembatalan putusan abritase : studi kasus sengketa wanprestasi PT. Bumigas Energi vs PT. Geo Dipa Energi = The judikal review of setting aside of abritial award disputi: a case study of PT Bumigas energi VS PT. Geo Dipa Energi
ABSTRAK Tesis ini membahas upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pembatalan putusan arbitrase dan bagaimana pandangan hakim terhadap upaya hukum tersebut. Untuk mengkaji permasalahan dalan tesis ini penulis menggunakan sengketa antara PT. Bumigas Energi dan PT. Geo Dipa Energi serta putusan arbitrase 271/XI/ARB-BANI/2007. PT. Bumigas Energi telah melakukan dua kali...
Rahma Khairunnisa, author
Passing off dalam praktik hukum di Indonesia = Passing off in Indonesian legal practice
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana passing off diatur dalam hukum Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana passing off diatur dalam hukum Indonesia, skripsi ini menganalisis sengketa-sengketa merek di Indonesia yang menggunakan passing off dalam dalil pihaknya. Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan suatu bentuk penelitian...
Aligar Syahan Putra, author
Sistem keautentikan dengan teknologi blockchain dan smart contract dalam konteks penyelenggaraan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik = Authentication system with blockchain and smart contract technology in the context of electronic registration system of iduciary colleteral
ABSTRACT
Penyelenggaraan pendaftaran fidusia secara elektronik, atau yang disebut dengan Fidusia Online, menawarkan banyak kemudahan dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Selain membantu Ditjen AHU dalam memenuhi prinsip one day service, Fidusia Online juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran fidusia karena prosesnya yang sangat cepat, dengan sertifikat yang tersedia...
Priska Putri Andini, author
Pengenaan pajak penghasilan untuk bentuk usaha e-commerce di Indonesia = Imposition of income tax for business model of e-commerce in Indonesia
ABSTRACT
Perkembangan perdagangan secara elektronik e-commerce) di Indonesia, dewasa ini, sangat cepat. Pemerintah melihat adanya pergerakan potensi penerimaan pajak yang signifikan dari usaha konvensional ke e-commerce. Untuk mencegah adanya potensi penerimaan yang hilang maka pemerintah melakukan usaha untuk lebih memahami kegiatan e-commerce itu sendiri serta segala potensi perpajakan didalamnya, khususnya terkait...
Ladesi Henita, author
Penerapan pemotongan pajak terhadap penghasilan dari kegiatan promosi (endorsement) di media sosial = The implementation of the witholding tax income from promotion activities (endorsement) on social media
ABSTRACT
Endorser atas jasanya mempromosikan produk dan jasa endorse (endorsement) milik pemberi kerja dibayar menggunakan uang, barang, ataupun jasa. Penghasilan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan yang harus dipotong pajak. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa pajak yang dikenakan berbeda dengan pajak promosi yang selama ini dilakukan di media konvensional, sehingga...
Taufan Ismail, author
Status hukum pemain sepakbola asing dalam perjanjian kerja dengan klub sepakbola = Legal status of foreign football player in work agreement with football club
ABSTRACT
Sepakbola merupakan olahraga terpopuler di dunia. Perkembangan sepakbola sebagai suatu industri utamanya terjadi di Eropa khususnya Inggris. Banyaknya penggemar sepakbola menyebabkan adanya komersialisasi dalam sektor-sektor penunjang sepakbola. Dengan perputaran uang yang besar, maka tidak heran ada pemain sepakbola yang mempunyai pendapatan yang besar. Jumlah penggemar sepakbola di Indonesia juga besar....
Anastasia Marcella, author
Tuntutan ganti kerugian dalam gugatan cedera pribadi (personal injury) pada kecelakaan lalu lintas sebuah perbandingan antara Indonesia dan Inggris = Compensation claims in personal injury lawsuit on road traffic accident a comparison between Indonesia and United Kingdom
ABSTRACT
Skripsi ini berangkat dari banyaknya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas jalan dalam setahun di Indonesia. Dari banyaknya kasus tersebut, hanya sedikit yang mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian secara perdata. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya hukum mengenai cedera pribadi di Indonesia. Jenis kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi di Indonesia pun...
Jessica Giovani Edlyn Lokollo, author
Tanggung jawab hukum dokter, perawat dan rumah sakit dalam pemberian obat: analisis putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 106/Pdt.G/2017/PN. Bpp = The liability of doctors, nurses and hospitals in administering drugs: analysis case verdict no. 106/Pdt.g/2017/PN. Bpp
ABSTRACT
Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan setiap individu. Pelayanan kesehatan pun diberikan oleh rumah sakit melalui tenaga kesehatannya. Dokter sebagai tenaga medis yang memberikan pelayanan kesembuhan (healing) dan perawat yang memiliki peran untuk memberikan pelayanan keperawatan (caring) pun dapat lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kesalahan terhadap tindakan yang dilakukan oleh...
Erlangga, author
Perbandingan pengaturan sistem resi gudang di Indonesia dengan India = Comparison of regulation of warehouse receipt systems in Indonesia and India
ABSTRACT
Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan yang sangat luas. Hal ini tentu menjadi potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut ialah melalui Sistem Resi Gudang. Namun proses yang ada di lapangan belum sesuai dengan ekspektasi Pemerintah setelah regulasi...
Rheine Patricia, author
Tinjauan yuridis pengeksekusian hak tagih dalam jaminan fidusia atas tagihan dan perbandingannya dengan negara Inggris: studi kasus pengalihan hak tagih atas jaminan fidusia oleh perusahaan X = Juridicial research enforcement on fiducia gurantee upon claim rights and comparation with United Kingdom: case study of trasnferring claim rights upon company X
ABSTRACT
Pengeksekusian jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak tagih diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yaitu pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan melalui pelelangan atau akta dibawah tangan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan di bidang hukum dan bisnis, terdapat kasus dimana pengalihan jaminan dibutuhkan...
Wasis Wiryadi, author
Tinjauan kepastian hukum perpajakan angsuran PPh 25 BUMN masuk bursa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 255/PMK.03/2008 dan penggunaan surat edaran tentang penegasan sebagai upaya penyelesaian sengketa pajak = Legal tax certainty review of income tax installments article 25 for public state-owned enterprise based on minister of finance regulation no. 255/PMK.03/2008 and the settlement efforts through circular letter about affirmation
ABSTRACT
Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai aspek kepastian hukum perpajakan mengenai Dasar Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi BUMN Masuk Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008 (PMK 255). Dalam PMK tersebut, Dasar Perhitungan Angsuran PPh 25 bagi BUMN didasarkan atas RKAP, sementara untuk Perusahaan Masuk...
Aritonang, Astrid Josephine, author
Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) = The authority of Badan Pemeriksa Keuangan to do the auditing activity for subsidiary company of Badan Usaha Milik Negara
ABSTRACT
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada praktiknya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan kewenangan BPK itu sendiri, karena pada dasarnya keuangan anak perusahaan BUMN bukan merupakan keuangan negara, sehingga anak perusahaan BUMN...
Syaugi Saleh, author
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen penumpang penyandang disabilitas pada penyelenggaraan angkutan udara: studi kasus putusan nomor 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel = Juridicial review of consumen protection on disability persons in management of air transport: case study verdict court number 846/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
ABSTRACT
Penumpang penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan angkutan udara, namun seorang penumpang penyandang disabilitas bernama Dwi Ariyani diturunkan dari maskapai Etihad Airways akibat tidak bersama pendamping selama penerbangan. Permasalahan yang timbul adalah apakah ada peraturan terkait kewajiban pendampng bagi penumpang disabilitas pada penyelenggaraan angkutan udara baik nasional...
Fithriyya Nuurainii Cholida, author
Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap polemik peredaran susu kental manis sebagai produk susu bernutrisi = Legal aspects of consumer protection regarding the polemic of sweetened condensed milk distribution as nutritious dairy product
Susu kental manis merupakan salah satu jenis olahan susu yang banyak dikonsumsi masyarakat. Informasi yang tersedia dalam label dan iklan susu kental manis selama ini menunjukkan bahwa susu kental manis dapat dikonsumsi sebagaimana produk susu bernutrisi lainnya yaitu dengan cara diseduh dengan air kemudian diminum, namun BPOM kemudian menyatakan bahwa...
Anjani Hapsari Pramesthi, author
Legal analysis regarding protection of customer data privacy in banking system:a case study of decisionnNo: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel = Analisis hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi nasabah perbankan: studi kasus putusan no: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel =
ABSTRACT
Bank secrecy and customer personal data are the two things that cant be separated and must go hand in hand. The arising relationships that occurred between customers and banks are the contractual relationships that based on trust. The customer entrusts his money to the bank and or utilizes the bank's...
Naufal Fauzan Pratikto, author
Perlindungan terhadap investor beritikad baik dalam pembelian saham Repo di Bursa Efek Indonesia: studi kasus: putusan nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Benny Tjokrosaputro Vs Goldman Sachs International = Protection towards investors in good faith In purchasing Repo shares In Indonesia stock exchange: case study: decree number 618/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel. Benny Tjokrosaputro V. Goldman Sachs International
ABSTRAK
Undang-Undang Pasar Modal mengamanatkan Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien serta memberikan perlindungan bagi para investor. Dalam perkara Benny Tjokrosaputro melawan Goldman Sachs International, saham telah menjadi objek Repo. Hakim di dalam amar putusannya menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan...
Rahmadi Aryo Nugroho, author
Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan terumbu karang serta penegakan hukumnya di Indonesia = Authority of central and regional governments in protection of coral reefs and its law enforcement in Indonesia
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia terhadap perlindungan dan pengelolaan terumbu karang ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya skripsi ini juga membahas mengenai kasus perusakan terumbu karang di Indonesia yaitu kasus perusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky serta bagaimana penegakan...
Adera Sembodotitis, author
Pembatalan perkawinan beda agama oleh pihak ketiga: analisis putusan nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Sby = Cancellation of interfaith marriage religion by third parties: a case study of the Surabaya district court verdict number 119/Pdt.G/2015/PN.Sby
ABSTRAK
Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pengesahan perkawinan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Mengenai perkawinan beda agama, ada agama yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Namun, walaupun sudah jelas diatur oleh agamanya, masih banyak terjadi perkawinan beda agama. Selain itu, dalam Undang-Undang Perkawinan belum jelas dan tegas pengaturan tentang perkawinan beda...
Karisha Naya, author
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap ketidakjelasan penyerahan sertifikat hak atas tanah oleh pihak developer dalam sektor perumahan: studi kasus Perumahan Violet Garden = Juridical review of consumer protection on unclear handover of land certificate by developers in the housing sector: Violet Garden Housing case study
ABSTRAK
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah, proses jual beli rumah dapat dilakukan oleh pihak developer selaku pihak penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman. Dalam proses jual beli rumah, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan. Salah satu contoh dari permasalahan konsumen terkait sektor perumahan adalah kasus Perumahan Violet Garden. Permasalahan ini terjadi akibat ketidakjelasan penyerahan...
Ghina Dhaifinah, author
Tinjauan hukum atas data dan informasi pribadi sebagai benda berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata = Legal review of personal data and information as a property based on the code of civil law
Perlindungan Data dan Informasi Pribadi merupakan kajian hukum baru hasil evolusi hak asasi manusia yang harus dilindungi, yaitu hak atas privasi terhadap informasi. Pada praktiknya Data dan Informasi Pribadi kerap digunakan dan diolah oleh pihak lain selain orang yang bersangkutan, seperti data nasabah dalam bank, data kesehatan, data penduduk, hingga...
Safira Arkandita, author
Pengunaan instrumen hukum lingkungan dalam penjaminan kebersihan usaha penyediaan makanan = The use of environmental legal instruments in the hygiene assurance of food supply businesses
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi guna menjaga kelangsungan hidup. Padatnya aktivitas manusia saat ini menyebabkan manusia cenderung mencari cara praktis untuk memuhi kebutuhan pangan. Cara praktis yang ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya adalah dengan memanfaatkan jasa kuliner yang pada umumnya dilakukan dengan makan di usaha penyediaan...
Reza Safira Ramadhani, author
Penerapan manajemen risiko terhadap teknologi finansial jenis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi: studi pada UangTeman = Implementation of risk management for financial technology types of peer-to-peer lending: study at UangTeman
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada UangTeman sebagai salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Pada studi kasus UangTeman, Penulis meneliti penerapan manajemen berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK...
Nadia Syafira Aprialita, author
Akibat perceraian pegawai negeri sipil terhadap mantan istri serta anak ditinjau dari PP no. 45 tahun 1990 atas oerubahan PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil: studi kasus putusan nomor 457/PDT/2015/PT.MDN = Civil servant divorcement legal consequences to wives and children based on PP no. 45/1990 as the amendment of PP no. 10/1983 about marriage and divorce consent for civil servant: case study of high court decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN
ABSTRACT
Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan contoh teladan bagi masyarakat, sehingga pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya mengenai lingkup profesinya saja namun juga pengaturan hingga lingkup pribadinya. Ketika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang diatur di dalam...
Friliantari Putri, author
Tinjauan yuridis pengaturan dan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum penyedia layanan perbankan digital (digital banking) = Juridical review on regulations and application of risk management in the use of information technology by commercial banks that provide digital banking services
ABSTRACT
Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan...
0Fildzah Netasarsa, author
Perlindungan konsumen terhadap praktik pergadaian swasta tidak resmi = Consumer protection towards the practice of illegal private pawnshops
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap jasa usaha pergadaian swasta tidak resmi yang mana usaha pergadaian tersebut dalam menjalankan praktiknya tidak diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian menunjukkan...
Nabila, author
Pelaksanaan roya hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan utang: studi kasus: Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur = The implementation of mortgage deletion (roya) over land as guarantee of debt: case study: land office of East Jakarta
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Roya Partial diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Dimana untuk dapat diadakan Roya Partial harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Namun,...
Sugeng Triono, author
Hukuman badan pengganti denda terhadap warga negara asing pada tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia = Substitution penalty penalty against foreign citizens on crime of fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone
ABSTRAK United Nations Convention on The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona...
Annisa Dinda Soraya, author
Analsis yuridis terhadap penegakan hukum dalam kasus pemalsuan kosmetik di Indonesia sebagai bentuk pelanggaran undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek = Juridical analysis to the enforcement of counterfeit cosmetics cases in Indonesia as a trademark law infringement
ABSTRAK
Perkembangan perekonomian dan ilmu pengetahuan yang pesat telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, obat asli Indonesia dan alat kesehatan. Dewasa ini pendirian dan perkembangan industri-industri kosmetik terlihat semakin terasa signifikan. Terdapat beberapa regulasi yang seringkali digunakan dalam pengakan hukum kasus pemalsuan kosmetik di Indonesia, yakni Undang-Undang Merek (UU Nomer...
Oshie Bimantara, author
Penerapan pasal 23 Ayat (1) dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum oleh pihak swasta dalam rangka menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia = Application of article 23 paragraph (1) and article 31 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways in the Implementation of Public Railway Infrastructure and Facilities by private parties in creating healthy business competition in Indonesia
ABSTRAK Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Artinya adalah perusahaan swasta juga memiliki kesempatan yang sama seperti PT KAI dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian...
Siahaan, Davita Yosephine, author
Penerapan prinsip good corporate governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi: studi kasus: putusan nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn = Application of the principles of good corporate governance din dismissal of member and managers of cooperatives : case study: of decision number 190/Pdt.G/2014/PN.Md
ABSTRACT
Skripsi ini ditulis dengan Latar Belakang Penerapan prinsip korporasi yang baik dalam koperasi tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan antar sesama anggota koperasi maupun antar anggota koperasi dengan pengurus sehingga dapat menghindari adanya pemberhentian anggota maupun pengurus. Adapun yang menjadi Pokok Permasalahan adalah Bagaimana pengaturan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus koperasi...
Safira Arkandita, author
Pengunaan instrumen hukum lingkungan dalam penjaminan kebersihan usaha penyediaan makanan = The use of environmental legal instruments in the hygiene assurance of food supply businesses
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi guna menjaga kelangsungan hidup. Padatnya aktivitas manusia saat ini menyebabkan manusia cenderung mencari cara praktis untuk memuhi kebutuhan pangan. Cara praktis yang ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya adalah dengan memanfaatkan jasa kuliner yang pada umumnya dilakukan dengan makan di usaha penyediaan...
Reza Safira Ramadhani, author
Penerapan manajemen risiko terhadap teknologi finansial jenis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi: studi pada UangTeman = Implementation of risk management for financial technology types of peer-to-peer lending: study at UangTeman
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada UangTeman sebagai salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Pada studi kasus UangTeman, Penulis meneliti penerapan manajemen berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK...
Nadia Syafira Aprialita, author
Akibat perceraian pegawai negeri sipil terhadap mantan istri serta anak ditinjau dari PP no. 45 tahun 1990 atas oerubahan PP no. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil: studi kasus putusan nomor 457/PDT/2015/PT.MDN = Civil servant divorcement legal consequences to wives and children based on PP no. 45/1990 as the amendment of PP no. 10/1983 about marriage and divorce consent for civil servant: case study of high court decision No. 457/PDT/2015/PT.MDN
ABSTRACT
Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan contoh teladan bagi masyarakat, sehingga pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak hanya mengenai lingkup profesinya saja namun juga pengaturan hingga lingkup pribadinya. Ketika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan perceraian, maka harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang diatur di dalam...
Friliantari Putri, author
Tinjauan yuridis pengaturan dan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum penyedia layanan perbankan digital (digital banking) = Juridical review on regulations and application of risk management in the use of information technology by commercial banks that provide digital banking services
ABSTRACT
Penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan perbankan selain meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, namun juga meningkatkan risiko yang dapat merugikan Bank dan nasabah. Salah satu penyebab atas timbulnya risiko tersebut adalah terdapatya masalah keamanan dan keberlangsungan sistem yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan merugikan nasabah. Dengan latar belakang tersebut, pokok permasalahan...
Fildzah Netasarsa, author
Perlindungan konsumen terhadap praktik pergadaian swasta tidak resmi = Consumer protection towards the practice of illegal private pawnshops
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap jasa usaha pergadaian swasta tidak resmi yang mana usaha pergadaian tersebut dalam menjalankan praktiknya tidak diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian menunjukkan...
Nabila, author
Pelaksanaan roya hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan utang: studi kasus: Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur = The implementation of mortgage deletion (roya) over land as guarantee of debt: case study: land office of East Jakarta
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Roya Partial diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Dimana untuk dapat diadakan Roya Partial harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Namun,...
Sugeng Triono, author
Hukuman badan pengganti denda terhadap warga negara asing pada tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia = Substitution penalty penalty against foreign citizens on crime of fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone
ABSTRAK United Nations Convention on The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona...
Annisa Dinda Soraya, author
Analsis yuridis terhadap penegakan hukum dalam kasus pemalsuan kosmetik di Indonesia sebagai bentuk pelanggaran undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek = Juridical analysis to the enforcement of counterfeit cosmetics cases in Indonesia as a trademark law infringement
ABSTRAK
Perkembangan perekonomian dan ilmu pengetahuan yang pesat telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, obat asli Indonesia dan alat kesehatan. Dewasa ini pendirian dan perkembangan industri-industri kosmetik terlihat semakin terasa signifikan. Terdapat beberapa regulasi yang seringkali digunakan dalam pengakan hukum kasus pemalsuan kosmetik di Indonesia, yakni Undang-Undang Merek (UU Nomer...
Oshie Bimantara, author
Penerapan pasal 23 Ayat (1) dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum oleh pihak swasta dalam rangka menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia = Application of article 23 paragraph (1) and article 31 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways in the Implementation of Public Railway Infrastructure and Facilities by private parties in creating healthy business competition in Indonesia
ABSTRAK Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Artinya adalah perusahaan swasta juga memiliki kesempatan yang sama seperti PT KAI dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian...
Siahaan, Davita Yosephine, author
Penerapan prinsip good corporate governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi: studi kasus: putusan nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn = Application of the principles of good corporate governance din dismissal of member and managers of cooperatives : case study: of decision number 190/Pdt.G/2014/PN.Md
ABSTRACT
Skripsi ini ditulis dengan Latar Belakang Penerapan prinsip korporasi yang baik dalam koperasi tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan antar sesama anggota koperasi maupun antar anggota koperasi dengan pengurus sehingga dapat menghindari adanya pemberhentian anggota maupun pengurus. Adapun yang menjadi Pokok Permasalahan adalah Bagaimana pengaturan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus koperasi...
Lulu Fitri Febriani, author
Tinjauan pemberian kredit UMKM pada PT Bank X = An observation of credit for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) on PT Bank X
ABSTRACT
Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional mengarahkan pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap UMKM, yang salah satunya dilakukan dengan menyediakan fasilitas kredit UMKM melalui bank. Bank sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penyalur kredit, diwajibkan untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebagaimana diatur...
Fanita Ariyanti, author
Tinjauan yuridis atas pelaksanaan pengambilalihan saham PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam konteks hukum persaingan usaha = Juridical review of acquisition PT Pertamina Gas (Pertagas)'s shares by PT Perusahaan Gas Negara (PGN) in the context of business competition law
ABSTRACT
Salah satu bentuk keputusan bisnis pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi adalah melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain (akuisisi). Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pengambilalihan saham PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam perspektif hukum persaingan usaha. Terdapat beberapa hal dalam hukum persaingan usaha yang...
Ketty Chandra, author
Perbandingan pengaturan pertanggungjawaban perdata kepada penumpang kapal laut dalam hal terjadinya kematian atau lukanya penumpang (Indonesia dan Republik Rakyat Cina) = Law comparison of civil liability towards vessel's passenger regarding of injury or death of passenger (Indonesia and People's Republic of China (PRC)
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap Penumpang Kapal, apabila terjadinya kematian atau lukanya penumpang, antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC). Perbandingan dilakukan didasarkan pada Undang-Undang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan Chinas Maritime Code serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode...
Andre Garcia Valencio Hekka Siswanto, author
Jual beli tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh x = Land procurement and data maintenance land registration conducted by x
ABSTRACT
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait jual beli tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh X. Dalam pemeliharaan data pendaftaran...
Yohana Anggia, author
hukum terhadap keselamatan para pengunjung dalam suatu tempat: studi komparatif Indonesia dan Inggris = Legal protection of the safety of visitors in premises: comparative study of Indonesia and England
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai sejauh mana perlindungan seorang pengunjung suatu tempat dalam perbandingannya antara hukum Indonesia dan hukum Inggris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas perbandingan antara pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan para pengunjung dalam suatu tempat menurut hukum Indonesia dan hukum Inggris. Hasil penelitian ini adalah bahwa...
Bela Puspita Dalimi, author
Tanggung jawab hukum tenaga medis dalam menerapkan tindakan medis tanpa uji klinik = Legal responsibilities of medical personnel in implementing medical treatment without clinical trial
ABSTRACT
Dalam ilmu kedokteran, demi tercapai keselamatan pasien maka tindakan medis harus sesuai dengan evidence based medicine (EBM) berdasarkan uji klinik. Namun, kerap kali tenaga medis menerapkan tindakan medis tanpa uji klinik. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan dan penerapan uji klinik terhadap tindakan medis, serta pertanggungjawaban hukum tenaga medis...
Dinda Rizqiyatul Himmah, author
Aspek-aspek hukum perdata internasional pada perkara putusan arbitrase internasional di Indonesia: analisis putusan nomor 144/K/Pdt/2012 dan putusan nomor 175/PDT/2018/PT.DKI = Private international law aspects on international arbitral award cases in Indonesia: analysis of decision number 144/K/Pdt/2012 and decision number 175/PDT/2018/PT.DKI
Kondisi Indonesia yang saat ini telah menjadi salah satu negara anggota New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention 1958) membuka peluang bagi putusan arbitrase internasional untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini klasifikasi suatu putusan...
Juninha Siti Chairunisa, author
Analisis yuridis terhadap proses pengalihan piutang (cessie) dalam kasus kepailitan: studi kasus: putusan nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks = Legal overview on transfer of receivables (cessie) in a bankcruptcy case: case study: decision no. 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat dari dilakukannya pengalihan piutang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dipailitkannya suatu subyek hukum melalui studi kasus kepailitan suatu perusahaan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks tentang permohonan pailit yang diajukan Greenfinch Premier...
Sarah Rizki Nabila, author
Perbandingan hukum pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia dan Filipina = Comparative law analysis about child adoption in Indonesia and Philippines
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Filipina yang mengatur tentang Pengangkatan Anak (Adopsi). Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembahasan dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar yakni pengertian, jenis, syarat dan tata cara, akibat hukum, pembatalan, serta bimbingan dan pengawasan mengenai pengangkatan anak yang ada di...
Jake Junior Alizhar Joaquin, author
Dampak one single submission dalam peraturan pemerintah no. 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap iklim penanaman modal di Indonesia = Impact of online single submission based on government regulation no. 24 of 2018 on electronically integrated business license services on investment climate in Indonesia
ABSTRACT
Pada bulan Juni 2018, Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meluncurkan Online Single Submission yang merupakan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik dengan konsep pelimpahan wewenang penerbitan dari kementerian dan/atau lembaga terkait perizinan berusaha. Tujuan adanya pemotongan birokrasi pelayanan perizinan berusaha,...
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Komentar, demi perbaikan dan kemajuan Blog ini, Salam https://elibskripsi.blogspot.com/